16 Ormas Tanda Tangan Kesepakatan Bubar

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, FX Yapan, menyalami salah seorang pendemo PT KEM yang diminta membubarkan diri setelah hampir dua pekan ‘menduduki’ Kantor Bupati Kubar. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Ratusan warga yang selama hampir dua pekan ‘menduduki’ Kantor Bupati Kutai Barat akhirnya membubarkan diri. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah mendapat arahan langsung dari berbagai instansi terkait di ruang pertemuan Aji Tulur Jangkat pada Rabu, 7 Juni 2006. Aksi unjuk rasa itu ditujukan kepada perusahaan pertambangan emas PT Kelian Equatorial Mining (KEM).

Keputusan untuk membubarkan diri, disepakati setelah 92 orang sebagai perwakilan warga pendemo bertatap muka dengan Bupati Kubar, Ismail Thomas. Juga sejumlah tokoh dan pimpinan instansi terkait. Antara lain, Ketua DPRD Kubar FX Yapan, Waka Polres Kubar Kompol Djarot Sambodo Legowo, Kajari Sendawar Syamsudin, dan Wakil Bupati Kubar H Didik Effendi.



Hadir pula Sekretaris Kabupaten Yahya Marthan, Kadis Kesbangpol Gabriel Oktavianus, Ketua Presidium Dewan Adat Kubar FV Munthi dan sejumlah kepala adat kampung. Dihadiri juga ratusan pegawai serta Pejabat Eselon III dan IV yang baru saja mengangkat dilantik Bupati Kubar.

Ismail Thomas mengatakan, tidak ada jalan lain bagi para pendemo selain menempuh jalur hukum. Daripada terus bersikeras menuntut ganti rugi kehilangan mata pencaharian yang diklaim sebanyak Rp 17 juta perorang untuk 5.026 penuntut.

Sebab KEM telah menegaskan prinsipnya. Sebagaimana tertuang dalam surat kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi di Jakarta. “Suka tidak suka, masalah ini hanya dapat diselesaikan secara hukum. Karena KEM hanya mau berunding soal tuntutan ini dalam jalur hukum,” katanya.

Para pendemo yang menginap di Kantor Bupati Kubar, memasak nasi untuk makan bersama. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Selain itu, menurutnya kesepakatan Rp17 juta untuk tiap penuntut adalah kesepakatan antara perwakilan KEM dan masyarakat. Sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam berbagai pertemuan, termasuk tanggal 15 Oktober 2004 dan 13 April 2006. “Jangan ada asumsi bahwa pemerintah yang akan membayar. Pemerintah hanya mengetahui,” tambahnya.

FX Yapan menegaskan, pihak Legislatif juga hanya bisa memfasilitasi. Serta mengimbau warga yang telah mendiami perkantoran pemerintah selama hampir dua pekan ini agar kembali ke kampungnya masing masing. Jika merasa belum puas, Yapan mempersilahkan untuk mengusahakan pada jalur hukum. “Kami sangat prihatin dengan masalah ini. Namun tidak bisa berbuat banyak, sebab KEM tidak mau lagi difasilitasi. Ini beban moral bagi kami,” katanya.

Ditambahkannya, legislatif sudah mengupayakan penyelesaian masalah ini ke berbagai pihak terkait. Dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan pusat. “Kami sudah tidak mampu lagi. Salah satu dari kami bisa saja kena stroke memikirkannya. Biar warga mau menyandera kami, silahkan,” ujarnya disambut tawa riuh ratusan orang yang hadir.



Menurut pendemo, yang sempat diwawancarai dua hari sebelumnya mengatakan, mereka yang berkumpul bukan berunjukrasa. Tetapi menunggu ganti rugi yang dijanjikan akan dibayarkan sesuai kesepakatan pada 15 September 2004. Serta hasil rapat dengan perwakilan KEM di ruang rapat Tuah Himba, Lantai VI Kantor Gubernur Kaltim pada 13 April 2006.

Menurut mereka, saat itu perwakilan KEM, Yudhi N menebut KEM tetap komit untuk memenuhi kesepahaman 15 September 2004. Sebagai kesimpulan lain rapat saat itu, pelaksanaan komitmen KEM akan dimulai tanggal 14 April 2006. Masyarakat yang mempunyai hak supaya menyampaikan persyaratan-persyaratan serta berhubungan langsung dengan KEM.

“Sudah jelas disitu ada tanda tangan Bupati Thomas dan Perwakilan KEM juga. “Itu sebabnya kami mau pulang dari demo di Jakarta karena dikatakan akan dibayar di Kubar,” ungkap salah seorang yang berasal dari Kampung Linggang Mapan, mewakili beberapa orang seraya menyerahkan fotocopy notulen rapat tanggal 13 April 2006 tersebut.

Menanggapi itu, Ismail Thomas menyebut pertemuan tanggal 13 April 2006 hanya menyepakati permasalahan akan diselesaikan secara hukum di Kubar sesuai aturan. “Tidak benar kalau ada yang mengatakan akan dibayar di Kubar. Karena masalah ini terjadi di wilayah hukum Kubar, maka akan diselesaikan di Kubar melalui Polres Kubar atau Kejari Sendawar,” tandasnya.

Bupati Kubar yang baru menjalankan pemerintahannya dua bulan ini, juga mempertanyakan pada pihak pendemo dasar hukum tuntutan Rp 17 juta untuk tiap penuntut. Menurutnya tidak ada dalam hukum ganti rugi kehilangan mata pencaharian. Ia mengimbau agar jangan terlalu berharap menerima ganti rugi, melainkan lebih giat bekerja dalam mencari nafkah. “Apapun pekerjaan kita akan diberkati TUHAN. Jangan bersandar pada ganti rugi. Saya 11 tahun bekerja di KEM tidak pernah menerima pesangon. Ada saja rejeki dari Yang Maha Kuasa,” tambahnya.

Mewakili penegak hukum, Kompol Djarot Legowo mengungkapkan, unjuk rasa diperbolehkan. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Namun unjuk rasa di Kantor Bupati Kubar telah menyalahi aturan. Karena tidak ada pemberitahuan ke Polres, dan pendemo juga menginap.



Dijelaskannya, Polres Kubar telah bertoleransi dengan tidak membubarkan, walaupun banyak menyalahi aturan. Sebab Polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat turut berusaha memfasilitasi. Hal lain adalah banyak pendemo yang membawa senjata tajam berupa mandau. “Ke ladang silahkan, tapi kalau unjuk rasa tidak boleh membawa senjata tajam,” tegas Djarot.

Disinggung pula, tindakan merusak pagar pembatas KEM pada Pos Penjagaan 235 di Kampung Tutung beberapa hari sebelumnya oleh pendemo. Akan tetap diproses, karena melanggar UU Darurat Nomor 12 Tahun 2001. “Para pelakunya akan kami tangkap, dan diproses secara hukum. Karena sudah bertindak anarkis,” katanya.

Akhir pertemuan, Bupati Thomas membacakan pengumuman bersama yang ditandatangani oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Kabupaten mewakili Pemkab Kubar. Tanda tangan lain adalah Kapolres Kubar AKBP Heru Dwi Pratondo, Kasi Intel Kejari Sendawar Sundaya, Perwakilan Kodim 0906/Tenggarong di Kubar Serka Sutikto, serta Lettu Supardi selaku Perwakilan Danlanud Balikpapan di Kubar.

Sambil memasak nasi, para pendemo menghangatkan tubuh di dekat api yang menggunakan kayu bakar. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Pengumuman itu mengimbau masyarakat meninggalkan perkantoran dan pulang ke tempat masing-masing. Sebab 98 persen dari 5.026 penuntut telah dibayar senilai Rp2.285.350 tiap penuntut oleh KEM. Mereka penerima adalah yang masuk kategori kesepakatan Long Iram, 4 Juli 2001.

Kekecewaan tampak jelas di wajah para pendemo, ketika satu persatu mereka meninggalkan ruangan. Sehingga enggan bersalaman dengan para ‘Petinggi’ Kubar. Ditambah adanya imbauan yang ditandatangani ketua 16 ormas.

Yakni:

  1. Presidium Dewan Adat
  2. Sempekat Asa
  3. Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur
  4. Badan Koordinasi Antar Gereja
  5. Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur
  6. Brigade Manguni
  7. Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kubar
  8. Satuan Tugas PDI Perjuangan
  9. Banteng Muda Indonesia
  10. Partai Merdeka
  11. Partai Katholik
  12. Relawan Perjuangan Demokrasi
  13. THD (Thomas-Didik) Center
  14. Sempekat Linggang
  15. Sentawar Sakti dan
  16. Masyarakat Adat



Sejumlah pendemo menyatakan ketidakpuasannya atas hasil pertemuan pada media ini. Mereka akan menyusun rencana bersama LPPI, yang telah mendampingi mereka selama ini hingga demo di Jakarta dengan sekitar 400 warga Kubar.

“Kami akan bubar dulu. Tapi lihat saja langkah selanjutnya,” sebut mereka dengan sedikit murung. Kendati telah mendapat tawaran Polres Kubar yang bersedia mengantar mereka ke rumah masing-masing tanpa dipungut bayaran. #Sonny Lee Hutagalung

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here