Masih di Meja Jaksa dan Inspektorat Kubar Akui Sudah Mengaudit

Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat, Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo, mengaku telah menerima surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat untuk mengaudit Pengelolaan Dana Desa Kampung Betung. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM

Berkas laporan pengaduan masyarakat soal dugaan korupsi pada pengelolaan Dana Desa di Kampung Betung, Kecamatan Siluq Ngurai, dipertanyakan pihak pelapor. Sebab sejak dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kutai Barat pada 20 Maret 2018, kasus ini belum jelas duduk perkaranya. Kabar terbaru, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.

“Kami menunggu hampir 21 bulan, dan jika dihitung dari laporan ke Kejari Kubar, sudah ada 16 bulan sejak 2 Agustus 2018. Kami ingin ada kejelasan proses hukumnya,” ungkap Bobi Martinus kepada KabarKubar pada Minggu, 2 Desember 2019.



Dijelaskan pria yang bersama sejumlah warga Kampung Betung menjadi pelapor dugaan penyelewengan DD itu, masyarakat tetap menunggu hasil penyelidikan Jaksa atau Polisi. Meskipun ada rasa kecewa, setelah hampir dua tahun ini belum ada ketetapan proses hukumnya. “Mestinya kami mendapat pemberitahuan terkait perkembangan kasus ini. Kan beberapa kali kami, termasuk oknum-oknum yang berkaitan, sudah dimintai keterangan oleh Jaksa,” kata Bobi.

Saat ditemui pada pertengahan September 2019 lalu, Kepala Kejari Kubar Wahyu Triantono, mengatakan kasus tersebut telah diproses. “Kita menunggu hasil audit inspektorat, ya kita harap segera ada kabar dari inspektorat,” ujarnya di ruang kerja.

Keterangan Wahyu Triantono tidak berbeda dengan pernyataan Kejari Kubar sebelumnya, Syarief Sulaiman Nahdi. Jaksa diakui tidak ingin dianggap ‘cuek’ atau melupakan berkas laporan dari masyarakat. Terlebih, alokasi DD dari Pemerintah Pusat menjadi atensi khusus dari pimpinan berbagai lembaga hukum.

Koordinasi dengan pihak Inspektorat Kubar menjadi antisipasi kekurangan di bidang pengelolaan keuangan, melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP berperan di bidang pengawasan. “Inspektorat bagian dari APIP, dan kita tahu memiliki tugas tidak ringan,” jelasnya.

Demikian juga hal yang disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus saat itu, Indra Rivani. “Kita tunggu hasil audit Inspektorat Kubar dulu. Nanti jika sudah ada, baru kita akan tindaklanjuti di sini (Kejari Kubar). Jika seandainya Inspektorat lalai, atau tidak melakukan audit tersebut, kita bisa ambil alih,” terangnya di ruangan dan waktu terpisah.

“Minta tolong kepada Inspektorat, supaya bisa cepat mengeluarkah hasil audit tentang kerugian dana desa di Kampung Betung. Karena nyata-nyata kerugian itu dirasakan betul oleh masyarakat,” ungkap Alsyus, Tokoh Pemuda Kubar asal Kampung Betung.

Menanggapinya, Inspektur Inspektorat Kubar, Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo, mengaku telah menerima surat permintaan untuk audit dari Jaksa. Namun oleh keterbatasan tenaga auditor, banyak pengaduan yang belum direspon. Ada juga yang mendesak minta diaudit atas permintaan Sekretariat Bersama Dana Desa di Kubar. “Betung sudah, tapi nanti dicek lagi,” ucapnya saat menghadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia di Areal Persawahan Rapak Oros, baru-baru ini.

Sebelumnya KabarKubar memberitakan, laporan warga Kampung Betung ke Kejari Kubar dilampiri sejumlah dokumen pendukung. Ada salinan Realisasi Laporan Pelaksaan Proyek Tahap I, foto-foto di lokasi proyek dan Laporan Corporate Social Responsibility PT Anekareksa International.

Diduga ada yang janggal dalam pelaksanaan proyek bernama Pembangunan Peningkatan Jalan Kampung senilai Rp582.543.000 bersumber dari APBN tahun 2017. Menurut perhitungan pelapor, setidaknya Rp171.125.000 diduga tidak benar pertanggungjawabannya. Yakni pada penyewaan tiga jenis alat berat yang disebutkan, termasuk mobilisasinya.

“Ada bukti dari PT Anekareksa International, jika alat berat itu tidak dibayar. Tapi adalah bantuan dalam program CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Jadi sudah terjadi penyelewengan ratusan juta rupiah,” beber Bobi Martinus, salah seorang pelapor.

Hal lain diduga tidak benar adalah volume pasir dan batu atau sirtu. Sebab dalam laporan realisasi disebutkan ada 917 meter kubik sirtu yang telah digunakan. Harga satuannya Rp500 ribu permeter kubik, dengan nilai total Rp458.500.000. Menurut Bobi, ketebalan sirtu yang standarnya antara 20-25 centimeter, namun di lapangan hanya 4 centimeter.

“Harga sirtu tidak masuk akal, biasanya Rp300 ribu satu ret isi 4 meter kubik. Jika 917 meter kubik dibagi 4 kubik satu ret, ada 229 truk. Tapi kami dapat informasi hanya 86 ret, dan anehnya tidak ada pengawasan dari BPK (Badan Perwakilan Kampung),” jelasnya.



Ia mengatakan, proyek jalan kampung tersebut mestinya berada di pemukiman atau luar pemukiman dalam areal kampung. Tapi proyek yang dimaksud dilaksanakan di Jalan Poros Muhur-Lendian Lian Nayuq yang melewati Kampung Bentas, Betung, Kiak, Tendiq dan Penawang. Lebih lagi, jalan itu sudah pernah dikerjakan melalui APBD Kubar tahun anggaran 2006 dan juga di tahun 2007.

Anggaran Kampung Betung di tahun 2017 mencapai Rp1.015.219.000. Yang terbagi dua sumber, yakni Dana Desa senilai Rp780.243.000 dan Alokasi Dana Kampung sebesar Rp239.976.000. Sedangkan Dana Desa dialokasikan dalam dua proyek pembangunan, yakni Sarana Air Bersih Rp197.700 dan Pembangunan Jalan Kampung Rp582.543.000. #Sonny Lee Hutagalung

Komentar Anda

Komentar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here