Pengurus PGRI Kubar Periode 2017-2020 Dilantik

Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Musyahrim, melantik Pengurus PGRI Kutai Barat Masa Bakti 2017-2020 di Gedung PKK Kubar, Jalan Sendawar Raya Kelurahan Barong Tongkok. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Jika terjadi persoalan antara pengajar dan anak didik di lingkungan sekolah, tidak boleh langsung dilaporkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum. Sebab, ada regulasi mengatur hal itu yang merupakan kesepakatan antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Tujuannya, tidak menghambat proses belajar mengajar dan menjaga kualitas pendidikan anak bangsa.

“Kalau ada masalah di sekolah, tidak boleh langsung ke Polisi. Bawa dulu ke Dewan Kehormatan PGRI,” ujar Musyahrim, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Rabu 4/10/2017 saat Konferensi Kabupaten PGRI Kutai Barat Tahun 2017, Masa Bakti 2017-2020 di Gedung PKK Kubar, Jalan Sendawar Raya Kelurahan Barong Tongkok.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kaltim ini mengatakan, telah ada Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara Polri dan PGRI. MoU bernomor B/53/XII/2012 dan 1003/UM/PB/XX/2012 itu, untuk mengatur mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru. ““Kecuali kasus pidana di luar sekolah ya, itu lain hal. Apalagi kalau kasus menyangkut narkoba,” katanya.

PGRI, kata Musyahrim, juga memiliki lembaga bantuan hukum. Yang akan membantu para guru jika terbentur proses hukum dalam lingkungan sekolah. Hal lainnya, Guru juga diminta menujukkan rasa persaudaraan yang tinggi. Jika guru dihadapkan pada hukum akibat proses belajar mengajar, harus didukung setidaknya secara moral. “Solidaritas harus dibuktikan, jangan cuma di mulut,” tegasnya dalam gaya bahasa santai dalam logat Kutai yang kental.

Hal itu diaminkan Wakil Bupati Kutai Barat, H Edyanto Arkan. Kecuali menyangkut Narkoba atau tindak pidana di luar lingkungan sekolah, ia minta persoalan guru diselesaikan baik. Tidak langsung membawa ke Polisi . Baiknya diselesaikan oleh Dewan Etik. Dan juga bisa dibawa ke Inspektorat Kabupaten,” pesannya saat memberi sambutan di hadapan 320 guru yang hadir.

Pesan lainnya, Wabup mengingatkan tantangan atas perkembangan teknologi yang makin pesat. Agar para guru juga ikut menjaga muridnya dari hal negatif. Juga adanya serbuan narkoba yang sudah merambah hingga tingkat SD. “Jika ada anak berperilaku beda dari biasanya, tolong didalami. Kalau terkena narkoba, sebelum ditangkap, kepala sekolah bawa untuk direhabilitasi,” kata Edyanto Arkan.

Kerja sama Polri dan PGRI itu bertujuan merumuskan pedoman kerja yang memungkinkan terwujudnya perlindungan hukum dan keamanan bagi profesi guru. Serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual guru. Dilatarbelakangi maraknya pemberitaan tindak kekerasan guru terhadap siswa yang dilaporkan ke kepolisian.

MoU yang diimplementasikan dalam bentuk pedoman kerja tersebut mengatur penggolongan perbuatan guru meliputi perbuatan yang tidak disengaja atau disengaja, yang rawan menimbulkan tindak pidana.

Acara pagi tadi, sekaligus untuk melantik Pengurus PGRI Kubar Periode 2017-2020. Dengan Raymundus selaku Ketua, Andarias Samba sebagai Sekretaris dan Suprehaten di posisi Bendahara. Selain para Pengurus PGRI Kubar dan sekitar 300 guru, hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kubar, Ampeng. #Sonny Lee Hutagalung

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here