Kecuali Sudah Disetujui Bupati

 

Kinerja Pemerintahan Kampung yang saat ini mengelola dana yang tidak sedikit, sedang dipantau banyak pihak. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Silas Sinar, meminta berhati-hati atas banyaknya ‘orang asing’ yang datang ke kampung-kampung. Mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat, mereka meminta data dari Pemerintah Kampung setempat. Jika tidak direspon, perdebatan sengit disertai ‘ancaman’ pun muncul.


“Kita tidak alergi kepada LSM, justru kita minta dibantu. Tapi harus berhati-hati juga, apakah LSM itu resmi, terdaftar atau tidak, berbadan hukum atau tidak, dan apa tujuannya?” kata Silas Sinar, Sabtu 9/9/2017 kepada 45 pemuda dan pemudi di Musyawarah Cabang ke-IV Taekwondo Indonesia Kubar.

Silas mengatakan, semua orang harus siap memberantas korupsi. Apalagi sudah menjadi instruksi Presiden RI, Joko Widodo, untuk menanggulangi korupsi. Meskipun pada kenyataannya, dimana-mana ada Operasi Tangkap Tangan oleh lembaga hukum. “Ada yang datang ke lembaga di kampung, dan menunjukkan surat investigasi dari LSM. Jangan sembarangan memberikan data, karena bisa jadi alat untuk memeras pejabat kampung, kecamatan atau kabupaten,” jelasnya.

Pernah menjabat Inspektur Inspektorat Kubar, Silas mengaku tidak pernah asal beri data kepada pihak manapun, termasuk institusi hukum seperti Polres dan Kejaksaan. Ia meminta diteliti dulu LSM yang meminta data, apakah sudah terdaftar di instansi terkait. “Saat saya jadi Inspektur, Polisi pun sulit dapat data dari saya, jika tidak ada izin dari Pak Bupati. Yang pasti, jangan berikan data jika tidak ada izin dari Bupati,” jelasnya.

“Kita harap ada kerja sama dan kordinasi dengan Inspektorat. Yang jelas kita tidak alergi dengan LSM,” pungkas Silas Sinar.

Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Silas Sinar, saat menyampaikan arahan saat Musyawarah Cabang ke-IV Taekwondo Indonesia Kubar, Sabtu 9/9/2017 di Hotel Sidodadi Kelurahan Simpang Raya, Barong Tongkok. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Hal itu diungkapkan Silas Sinar, melihat maraknya LSM yang berkeliling kampung memantau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kampung. Terutama soal pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah dicairkan sebesar 60 persen pada masing-masing kampung.

“Kami belum pernah didatangi LSM yang minta data. Jika ada, saya akan tanya dulu legalitasnya. Lihat surat tugasnya dan kelengkapan lainnya. Kita tidak perlu takut jika tidak salah, tapi bagusnya ikuti prosedurlah,” ungkap Yunus, Petinggi (Kepala Kampung) Tondo, Kecamatan Mook Manaar Bulatn.

Yunus mengakui ada rekannya sesama Petinggi yang pernah didatangi LSM dan meminta data pengelolaan Dana Desa setempat. Tapi saat diminta menunjukkan surat tugasnya, oknum LSM tidak dapat memperlihatkan. “Tapi lebih jelasnya, hubungi saja Petinggi itu,” katanya seraya memberikan nomor kontak bersangkutan.

Dicoba konfirmasi, Petinggi dimaksud belum dapat dihubungi. Nomor yang dihubungi sedang tidak aktif. #Sonny Lee Hutagalung


Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here