Kuasa Hukum TSS Kaget, Putusan Mahkamah Agung Sudah Beredar

Kuasa Hukum PT Tanjung Silae Sinergi, Robert Nababan SH MH. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

SAMARINDA – KABARKUBAR.COM

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tanjung Silae Sinergi mengajukan gugatan hukum terhadap Bupati Kutai Barat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut diajukan dua kali, dan proses persidangannya telah melewati tahap banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Terakhir, Kamis 1/8/2019, gugatan kedua dimenangkan TSS di tingkat PT TUN yang putusannya digelar di PTUN Samarinda.

“Kita sudah menang di tingkat kasasi, putusannya sudah ada diumumkan tanggal 25 Juli kemarin. Nah, kalau yang kemarin itu memang kita kalah di tingkat banding,” ungkap M Rudi Ranaq melalui sambungan telepon, Jumat 2/8/2019 yang mengaku masuk dalam tim yang diberi kuasa oleh Bupati Kubar.



“Ada putusannya, sudah ada di website kok, nanti saya kirim dalam bentuk PDF. Jadi berita kemarin itu (rilis KabarKubar pada 31 Juli 2019 berjudul Tetapkan 2 Tersangka, Kasus Perizinan Kebun Sawit di Kubar Dilimpahkan ke Bareskrim Polri) tidak uptodate, mestinya tanya saya dulu sebelum menulis berita,” imbuhnya saat ditanya apakah putusan tersebut sudah dirilis di website Mahkamah Agung.

Ditemui di Samarinda, Jumat 2/8/2019, Robert Nababan sebagai Kuasa Hukum TSS, mengaku kaget jika sudah ada putusan pada tingkat kasasi. Menurutnya, hasil proses hukum di tingkat kasasi akan diberitahukan kepada Pemohon (Penggugat) dan Termohon (Tergugat) dan pihak terkait lainnya.

Informasi Putusan Tingkat Kasasi atas gugatan PT TSS terhadap Bupati Kutai Barat yang beredar lewat WhatsApp dan diterima KabarKubar. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

“Kaget dong. Kok mereka bilang sudah tahu putusannya. Itu dari mana? Kan mestinya ada pemberitahuan dari MA (Mahkamah Agung) kepada para pihak. Kemudian disusul dengan salinan amar putusan tersebut,” katanya di kantornya, Jalan PM Noor, Ruko Perumahan Pondok Surya Indah Blok CB No.12A.

Robert Nababan juga mengatakan, setelah putusan diberikan majelis hakim MA, masih ada waktu sekitar sepekan untuk pertimbangan perubahan. Sehingga jika putusan memang diberikan pada 25 Juli 2019, setidaknya pekan depan baru bisa diberitahukan kepada para pihak. “Ini ada yang aneh, kok bisa putusan sudah diketahui publik sebelum masa sepekan setelah putusan. Baru kemarin kami tanya ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di PTUN Samarinda, belum ada putusan tersebut,” tegasnya.

Soal gugatan TSS terhadap Bupati Kubar, Robert Nababan menyebut ada dua. Pertama adalah terkait Izin Usaha Perkebunan yang telah dikantongi TSS dari pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Yakni Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor: 525.29/04/2018 tanggal 9 April 2018. Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Barat Nomor: 525.29/K.01/2018 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT Tanjung Silae Sinergi.

Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Samarinda di Jalan Bung Tomo, Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Juga Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.068/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. Putusan bernomor 22/G/2018/PTUN.SMD, Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat. Gugatan ini disebut sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung, karena Bupati Kubar menyatakan kasasi.

“Nah, di tingkat PTUN Samarinda dan PT TUN Jakarta kami menang. Gugatan kami dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim. Dua surat keputusan itu diminta dibatalkan, dan Tergugat diperintahkan wajib mencabut dua surat keputusan tersebut,” jelas Robert Nababan yang membuka Kantor Advokat & Konsultan Hukum Robert Nababan SH MH & Rekan.



Dalam gugatan hukum tersebut, Robert Nababan disertai lima rekannya. Yakni, Sabam MM Bakkara SH, Yonatan Tandi Layuk SH, Charles Marolop Sitompul SH, Richard Maruly Barimbing SH dan Daniel Alextar M Purba SH.

Gugatan kedua, diakui Robert Nababan adalah karena Izin Lokasi yang sudah dipegang TSS dicabut oleh Bupati Kubar. Yakni Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Tanjung Silae Sinergi, Terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong, Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

Objek gugatan juga berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 07 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. Setelah menang di tingkat PTUN Samarinda, Bupati Kubar menyatakan banding.

Puncaknya, Kamis 1/8/2019 lalu, TSS kembali memenangkan gugatan. Dengan putusan berupa; Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 22/G/2018/PTUN-SMD tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding, dan Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding sebesar Rp250 ribu. #Sonny Lee Hutagalung

Komentar Anda

Komentar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here