Memaklumi Perubahan Yang Diusulkan Pemkab Kubar

Rapat Paripurna DPRD Kutai Barat, Rabu 30/8/2017, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kubar Paul Vius dengan didampingi Puncan Karna dan HM Zainuddin Thaib, dihadiri Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Fraksi Amanat Gerakan Bangsaan Karya DPRD Kutai Barat mendapat kesempatan kedua untuk membacakan Pandangan Umum Fraksi di Gedung DPRD Kubar, Rabu 30/8/2017 siang tadi. Ada 3 hal yang menjadi fokus perhatian fraksi ini untuk dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kubar di akhir tahun 2017 ini. Salah satunya, soal pelunasan utang pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Program Jaminan Kesehatan Daerah.


Langsung dibacakan Ketua Fraksi AGBK, Mulyadi Effendi, ada 3 masukan sebagai catatan yang bersifat konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pertama, meminta ditinjau ulang Penyertaan Modal yang diusulkan. Permintaan ini sama persis dengan yang sebelumnya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan lewat Juru Bicaranya, Sri Upami.

“Lebih baik penyertaan modal tersebut dialihkan untuk membayar utang kepada pihak ketiga,” katanya di Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Penjelasan Pemerintah Tentang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017.

Hal kedua yang disarankan dalam Sidang Paripurna Ke XVIII Masa Sidang Ke II Tahun 2017 itu, agar tidak menganggarkan pada Perubahan APBD 2017, kegiatan baru. Namun dana yang ada dimasukkan pada kegiatan yang bersifat lanjutan saja. Sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017. “Ketiga adalah, tujuan dan perhatian Pelunasan Utang, yaitu terhadap BPJS dan Jamkesda,” sebut Mulyadi.

Ketua Fraksi Amanat Gerindra Bangsaan Karya, Mulyadi Effendi, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi di Rapat Paripurna DPRD Kubar, Rabu 30/8/2017. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Mulyadi mengatakan, Fraksi meminta Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Kubar segera membahas secara cermat dan teliti. Dengan memperhatikan skala prioritas dan flapon anggaran, sehingga implementasinya dapat berjalan lancar dan didukung oleh masyarakat.

Juga akan membawa manfaat pembangunan yang optimal bagi masyarakat, dengan tidak mengabaikan azas umum dan fungsi Perubahan APBD. “Semoga dalam pembahasan APBD-P nanti, benar-benar memiliki semangat kebersamaan dalam membangun Kutai Barat ini,” katanya.

Catatan tersebut, disebut Fraksi AGBK, adalah saran demi membangun Kubar, sehingga terwujud Kabupaten Kutai Barat yang BERADAT. Dan tercapainya visi ‘Terwujudnya Kutai Barat yang semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Fraksi ini melihat hakekat Perubahan APBD Tahun 2017 oleh Pemerintah, adalah Perubahan Target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan dan pembiayaan daerah. Yang dijadikan sebagai dasar penentuan prioritas program dan plafon anggaran. Terjabar di dalam Rencana Kerja Anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, dan secara garis besar terurai 4 bagian penting.

Setelah menyimak secara komprehensip Nota Penjelasan Pemerintah, Fraksi AGBK mengingatkan agar Pemkab Kubar melakukan Perubahan APBD dengan tidak mengabaikan asas dan fungsi umumnya. Serta prinsip dan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi. Dengan memperhatikan asas keuangan daerah yang dikelola secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Dengan berkeadilan serta taat asas, guna pemerataan dan manfaat secara optimal bagi masyarakat Kubar,” tegas Fraksi yang diisi 7 Politisi dari 4 Partai Politik. Yakni Mulyadi Effendi dan Arkadius Elly dari Partai Amanat Nasional, Anselmus Tatang dan Jainudin dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Syaparudin dan Murdiansyah dari Partai Kebangkitan Bangsa, serta HM Zainuddin Thaib dari Partai Golongan Karya.

Diakui Fraksi AGBK, Rancangan APBD Perubahan dianggarkan karena terjadinya perubahan di berbagai hal. Antara lain, target capaian kinerja yang terukur, perubahan proyeksi pendapat, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan pada APBD murni tahun 2017. Diminta agar bukan kegiatan yang baru muncul saat APBD-P diajukan.

Keharmonisan, kata fraksi ini, bisa berwujud jika ada kesepahaman. Tapi, anggarannya pun mencerminkan keadilan yang merata. Serta berpihak kepada rakyat, dan pengelolaannya sesuai dengan standar Akutansi Pemerintah yang tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum. Juga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang lainnya.

“Laporan Pertanggungjawaban disampaikan secara tepat waktu, transparan, parsipatif, berkeadilan dan kepatuhan demi terwujudnya Good and Clean Governance (Pemerintahan Yang Baik dan Bersih),” harap Mulyadi menutup pandangan fraksinya. #Sonny Lee Hutagalung


Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here