Diatur Dalam UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Salah seorang warga Kelurahan Melak Ulu yang tertib administrasi kependudukan sesuai aturan hukum. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

MELAK – KABARKUBAR.COM
Nursidah bertekad menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya dengan berpedoman pada aturan hukum berlaku. Salah satunya adalah adiminstrasi kependudukan di 33 rukun tetangga (RT) yang dalam wilayah Kelurahan Melak Ulu yang dipimpinya. Sebab ada banyak hal menyangkut kependudukan yang menjadi wewenangnya sebagai Lurah.

Menurut dia, warga yang hendak mengurus adminstrasi kependudukan harus mengikuti prosedur dan persyaratan ditentukan. Agar tertib dan tidak menyalahi aturan. Misalnya saat perpindahan penduduk, harus melapor ke Ketua RT saat datang. Sehingga diketahui siapa saja penduduk atau warga yang berada di wilayah sebuah RT.

Dalam segi pelayanan, kata Nursidah, ia berupaya meningkatkan kemudahan kepada masyarakat dengan melibatlan RT. Sehingga segala proses yang diharuskan berjalan benar. “Sebelum ke kelurahan, masyarakat harus melengkapi berkas-berkas persyaratannya melalui RT,” jelasnya, Senin 30/4/2018 di ruang kerja.

Lurah Melak Ulu, Nursidah. LILIS SARI/KABARKUBAR.COM

Menyinggung banyaknya orang yang memerlukan Surat Keterangan Domisii (SKD), Nursidah menegaskan tidak akan menertbitkannya. Sebab sudah ada aturan hukum, bahwa perangkat pemerintahan hingga tingkat RT dilarang mengeluarkan SKD bagi warganya. Dan penggunaan SKD secara resmi dihapus.

Adapun kebijakan pendaftaran penduduk, lanjutnya, telah diatur berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Tidak bisa memberikan SKD, karena di undang-undang sudah tidak diperbolehkan,” ucap Nursidah yang memimpin wilayah berpenduduk 8.054 jiwa dalam 1.104 Kepala Keluarga.

Lebih jelas, Nursidah mengatakan, warga diimbau agar segera mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Barat. Untuk mengisi biodata terbaru yang akan ditandatangani Kepala Disdukcapil. Yang dapat diterima oleh instansi manapun yang membutuhkan. “Jadi, baik dari RT sampai dengan kelurahan sudah tidak diperbolehkan lagi membuatkan SKD bagi warganya,” ungkapnya.

Dia meminta RT mengarahkan warganya yang sudah tinggal bertahun-tahun di Melak Ulu, untuk memiliki Surat Izin Admistrasi Kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil. Sebab, azas yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah azas domisili atau tempat tinggal. “Jika ingin berusaha di Kabupaten Kutai Barat, harus pindah cabut berkas dan melapor ke wilayah domisilinya,” pungkas Nursidah. #Lilis Sari

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here