KPU Kubar Gelar Penyuluhan Aturan Pemilu dan Pemilukada

KPU Kutai Barat menggelar penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pilgub Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor KPU, Selasa 19/9/2017. REYBER BENHOUSER SIMORANGKIR/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Komisi Pemilihan Umum Kutai Barat menggelar penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019, Selasa 19/9/2017. Acara diselenggarakan di Kantor KPU Kubar, Kecamatan Barong Tongkok, sekira pukul 10.00 Wita.

Ketua KPU Kubar Fransiskus Xaverius Irianto beserta 4 Komisioner KPU Kubar, seperti Martinus, Arkadius Hanye, Suhaini dan Johanes Nuel, silih berganti memberi pemahaman terkait isi dan makna yang disebutkan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2017. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan setiap Partai Politik se-Kubar.


“Diharapkan seluruh peserta Pemilu harus mampu memahami secara baik Peraturan Perundang-undang Pemilu dan Pemilukada. Khususnya, Pengurus Partai Politik,” ujar FX Irianto saat penyuluhan.

Ketua KPU Kubar, FX Irianto memberi pemahaman terkait isi dan makna yang disebutkan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2017, Selasa 19/9/2017. REYBER BENHOUSER SIMORANGKIR/KABARKUBAR.COM

Ia mengingatkan, pemberian pemahaman aturan hukum sangat penting segera dilakukan. Hal itu mengingat proses pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019 berbarengan dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang akan diselenggarakan tahun 2018.

“Pemahaman mengenai Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada akan tetap dilaksanakan kedepannya. Tentunya dengan narasumber yang berbeda, “ jelasnya.

Mengenai pemutakhiran data pemilih, menurut Komisioner KPU Divisi Hukum, Arkadius Hanye, merupakan elemen yang sangat menarik. Ia menuturkan, dalam pemilihan harus ada peserta yang dipilih dan harus ada yang memilih. “Untuk bisa ditetapkan menjadi pemilih haruslah WNI dan mempunyai e-KTP. Jadi diharapkan, bagi masyarakat yang belum memiliki e-KTP agar segera melakukan perekaman,” katanya.


Arkadius mengungkapkan, proses verifikasi Partai Politik sangat penting. Untuk itu, semua Parpol harus meng-update struktur kepengurusannya secara berjenjang. Mulai dari Pengurus Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan hingga tingkat Kelurahan atau Desa. “Harus Meng-update secara baik keanggotaannya. Dibuktikan dengan KTA serta memiliki e-KTP,” ucapnya.

Lebih lanjut Arkadius menyampaikan, mengonversi suara menjadi kursi sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2017, yakni seluruh suara dari Dapil dibagi angka tetap. Angka pembaginya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai perolehan kursi itu habis.

Komisioner KPU Divisi Hukum, Arkadius Hanye SH menyampaikan Pemutakhiran Data Pemilih merupakan elemen yang sangat penting dalam Pilgub dan Pemilu, Selasa 19/9/2017. REYBER BENHOUSER SIMORANGKIR/KABARKUBAR.COM

“Ini yang perlu kami sampaikan. Pengurus Parpol harus benar-benar memahami ini. Sebab jika hendak menjadi kontestan atau tim kampanye atau tim pemenangan harus memahaminya serta mengampanyekannya. Ini sangat krusial dan harus disampaikan,” sebutnya.

KPU berharap melalui penyuluhan tersebut, ada pemahaman yang sama antara penyelenggara dengan peserta pemilu. Seperti dalam hal proses Verifikasi Pengurusan Parpol agar segera di-Update di internal dan KPU. Juga keanggotaan partai harus dilengkapi dengan KTA. Perihal penetapan Daerah Pemilihan dan pemutakhiran data pemilu juga harus ada persamaan persepsi.

“Sehingga diharapkan, jika terjadi permasalahan mengenai data pemilih, jangan langsung menyalahkan KPU. Ini sangat penting untuk diketahui bersama, sehingga demokrasi semakin baik,” pungkasnya. #Reyber Benhouser Simorangkir


Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here