BPJS, Tabungan Pensiun, Lembur dan Kontrak Kerja Tidak Jelas

Teknisi Pelayanan Teknik pada PT PLN Rayon Melak, Sularto, saat mediasi dengan Kabag Ops Polres Kubar, Kompol Sarman. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Terhitung sejak Rabu 15/11/2017, 17 pekerja PT Budiani Sejahtera atau Bas, menolak melaksanakan tugas hariannya. Pasalnya, perusahaan yang mendapat kontrak dari PT Perusahaan Listrik Negara di Rayon Melak itu dinilai ingkar janji. Sejak tahun 2012, perusahaan ini tidak pernah menerbitkan kontrak kerja bagi 143 karyawannya di 8 Unit pelayanan.

“Sampai hari ini, kami tidak pernah diberikan kontrak kerja. Bahkan slip gaji tidak ada, meski gaji kami dibayar melalui Bank,” Nuddin Siregar, Teknisi pada Pelayanan Teknis PT Bas, Minggu 19/11/2017.

Selain itu, beber Nuddin, Bas kerap kali didapati tidak membayar Dana Pensiun BNI Simponi yang diselenggarakan Bank Negara Indonesia. Dari konfirmasi ke pihak BNI, diketahui pembayaran deposito Simponi ada yang dibayarkan 6 bulan saja dalam setahun. Bahkan pernah sampai 15 bulan belum dibayar oleh Bas.

Direktur PT Budiani Sejahtera, Rosemary Fransis, saat bernegosiasi dengan para pekerja Pelayanan Teknis di Hotel Sidodadi Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

“Sejak Januari 2017 juga belum dibayar. Makanya kami sudah tuntut perusahaan membayarkannya. Dana pokok dan bunga memang tidak bisa diambil, kecuali terjadi Pemutusan Hubungan Kerja,” kata Nuddin yang telah bekerja di PLN Rayon Melak sejak tahun 1994 silam.

Nuddin mengungkapkan, saat peralihan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdapat banyak lubang pembayaran. Di tahun 2015-2016,  ada 7 bulan yang tidak dibayar Bas. Kemudian tahun 2016-2017 ada 2 bulan mandek.

“Kami akhirnya complain (mengeluh), karena kartu BPJS kami diblokir sejak Oktober 2017. Penyebabnya, ya karena premi tidak dibayar perusahaan,” katanya seraya menambahkan, pada 3 Oktober pekerja meminta rekomendasi Bas untuk mencetak BPJS, tapi tidak diberikan manajemen.


Ia menyebut, kekecewaan pekerja makin besar saat peralihan kontrak 5 tahun, dan pembayaran gaji mulai telat. Pada Maret 2017,  gaji baru dibayarkan pada tanggal 16, dan di April 2017 baru gajian pada tanggal 21-23. Sedangkan Mei 2017, gaji lancar karena momen Hari Raya Idul Fitri. Juni gaji pekerja dibayarkan tanggal 18. Sementara Nuddin dan 3 rekannya, sudah tidak menerima gaji sejak Juni 2017.

Nuddin mengaku telah diminta membuat surat pengunduran diri ke Kantor PT Bas di Balikpapan pada Juni 2017. Namun dia tidak mau, karena itu berarti ia akan kehilangan haknya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kemudian Juli 2017, Nuddin dan 16 rekannya divonis bersalah karena tidak mengikuti aturan dan diminta membuat surat pernyataan akan memperbaiki diri. Surat itu diwajibkan ditandatangani di atas materai. “Kami ada 4 orang yang bertahan tidak membuat surat pernyataan itu. Ada 3 orang baru dibayar Rp 5.086.789 untuk 3 bulan gaji. Mestinya Rp 3.173.909 dikali 3 bulan, ya Rp 9.600.000. Gaji Oktober pun belum dicairkan,” tegasnya.

Hal yang sama dibeberkan Sularto yang telah bekerja sebagai Teknisi Kontraktor pada PLN Rayon Melak selama 20 tahun lebih. Keluhan pekerja telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat, bahkan telah ‘curhat’ ke Polisi. Mediasi pun pernah dilakukan oleh Kabag Ops Polres Kubar, Kompol Sarman. Dihadiri Direktur PT Bas, Rosemary Fransis.

Perjuangan para pekerja Pelayanan Teknis yang di bawah naungan Kontraktor PLN Rayon Melak, PT Budiani Sejahtera, tidak kenal cuaca dalam menjalankan tugas. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Waktu itu perusahaan berjanji akan membayar uang lembur, Simponi, BPJS dan SPPD (surat perintah perjalanan dinas sebagai bukti pembayaran uang operasional tugas luar). “Kontrak kerja juga dijanjikan akan diberikan, tapi sampai sekarang semua tidak jelas,” kata pria yang identik dengan rambut panjang sebahu.

Menurutnya, ada 3 vendor PLN di Wilayah Kalimantan Timur. Yakni PT Haleyora di Zona I atau Samarinda, dan PT Bas di Zona II (Kota Bangun sampai Long Apari). Untuk Zona III atau Bontang hingga Kalimantan Utara, didapat PT Nur Asni. Sedangkan untuk Tenaga Pengamanan dan Cleaning Service, ditangani PT Panglima.

“Kami sangat kecewa. Karena kami tetap bekerja walau hujan badai dan terik matahari. Kami hanya minta gaji lancar dan BNI Simponi serta BPJS dibayarkan rutin tiap bulan,” pungkas Sularto yang juga belum menerima gaji untuk Oktober 2017. #Sonny Lee Hutagalung

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here