Sudah Diusulkan Dalam Musrenbang Kecamatan

Musyawarah Kampung Purworejo dihadiri juga Petinggi Selamet Dulah dan Sekretaris atau Juru Tulis Sonny, Sabtu 1/9/2018 malam di Balai Pertemuan Kampung. SONER KLEND SABBATH HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

TERING – KABARKUBAR.COM
Masyarakat Kampung Purworejo Kecamatan Tering, merasa batasan pembangunan oleh regulasi membuat pembangunan di kampung terkendala. Sehingga aspirasi warga setempat pun tidak dapat terealisasi selama bertahun-tahun. Akibatnya, warga terhalang dalam berbagai aktifitasnya. Hal itu membuat warga berharap batasan tersebut bisa dicarikan jalan keluarnya.

“Bagaimana caranya agar kita diizinkan membangun parit dan memperbaiki jalan milik provinsi? Dari dulu diusulkan, tetapi tidak ada juga pembangunan parit dan perbaikan jalan. Sementara itu semua mendesak,” ungkap Asrin, warga RT 4 Kampung Purworejo.

Hal itu diungkapkannya dalam Musyawarah Kampung (Muskam) yang digelar Badan Permusyawaratan Kampung atau BPK Purworejo, Sabtu 1/9/2018 malam. Acara yang dipimpin Muhammad Toha, selaku Ketua BPK Purworejo ini menjadi prosesi awal dalam memulai perencanaan pembangunan tahunan.



Dalam Muskam yang suasananya tampak ‘hidup’ itu, warga yang hadir sebagai peserta berpartisipasi aktif dalam musyawarah. Salah satu dari sejumlah isu yang menarik dibahas adalah soal kewenangan kampung membangun parit dan memperbaiki jalan yang merupakan jalan provinsi. “Kita ingin segera dibangun parit, dan jalan-jalan diperbaiki yang rusak, karena sudah banyak lubang,” ungkap Asrin kepada narasumber.

Hadir pada acara tersebut Petinggi Purworejo Selamet Dulah, Sekretaris Kampung atau Juru Tulis Purworejo Sonny, dan perangkat kampung lainnya. Serta undangan yang berasal dari perwakilan lembaga kemasyarakatan kampung, seperti Ketua Rukun Tetangga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu ada juga dari pendamping desa yang hadir selaku narasumber.




Menurut Muhammad Toha, pelaksanaan Muskam terbilang terlambat karena kondisi harus menyesuaikan kondisi masyarakat yang sibuk dengan bertani. Jika dipaksakan yang hadir cuma sedikit. “Ibu-ibunya tidak bisa hadir, karena dilaksanakan malam. Tapi kalau dilaksanakan siang, bapak-bapaknya yang tidak bisa hadir. Tapi usulan ibu-ibu sudah diwakilkan dan masuk perencanaan,” kata Toha, di sela acara yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kampung Purworejo.

Andi Ivan, Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TA-PP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Kutai Barat memberikan penjelasan. Kampung tidak boleh melaksanakan pembangunan yang bukan kewenangannya. “Tetapi saya mendapatkan informasi, bahwa usulan ini sudah masuk dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan. Nanti akan diteruskan sampai Musrenbang Provinsi,” ungkapnya. #Soner Klend Sabbath

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here