Dirjen Perbendaharaan Kaltim Ajari Camat dan Petinggi

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Barang Persediaan, Rabu 6/9/2017 di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kutai Barat. LILIS SARI/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim, Midden Sihombing, meminta agar uang yang keluar dari kas negara dikelola dengan baik. Uang itu harus dikelola sesuai peruntukkan yang diatur dalam Undang-undang. Jika tidak, akan dinilai sebuah pelanggaran hukum.


“Penggunaan keuangan negara harus transparan, tidak mark up (penggelembungan harga) dan tidak fiktif, saya jamin aman,” ujarnya dalam Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Barang Persediaan, Rabu 6/9/2017 pagi tadi.

Bertempat di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kutai Barat itu, Midden menegaskan kegiatan dilaksanakan dalam upaya mengubah pola kerja yang kurang baik. Dan akan dilaksanakan kompetensi kabupaten terbaik yang bertujuan menjadikan tata kerja lebih baik dan bagus.

Bupati Kutai Barat, FX Yapan, dan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendarahaan Provinsi Kaltim, Midden Sihombing, bersepakat untuk bekerjasama dalam mengelola keuangan Kubar untuk lebih baik. LILIS SARI/KABARKUBAR.COM

Nantinya, Dirjen akan membuat program di setiap pencairan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, dibuat laporan khusus kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah. “Kita akan buat kompetisi, kabupaten mana yang baik laporan keuangannya. Persoalan kita saat ini, dalam pengelolaan dana desa tidak sesuai penggunaannya,” jelas Midden Sihombing.

Bupati Kutai Barat, FX Yapan, meminta kepala kampung atau Petinggi harus aktif dan bertanggungjawab dalam tugasnya. Sebab salah satu pendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, adalah asas akuntabilitas dan tertib. Karena itu, kerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan untuk memberikan pemahaman peningkatan kapasitas dan loyalitas profesi. Terutama soal pengelolaan keuangan dan penyaluran dana desa.

Juga pemahaman peningkatan kapasitas para aparatur terkait pengelolaan keuangan, dana desa dan DAK fisik, serta pengelolaan persediaan barang. “Pemahamam yang baik serta komitmen para aparatur ini, akan mendukung penilaian keuangan ke depannya,” ujarnya di hadapan sekitar 340 peserta yang terdiri dari para Petinggi, Lurah dan Camat.

Penandatanganan MoU antara Pemkab Kubar dan Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim. LILIS SARI/KABARKUBAR.COM

Yapan menjelaskan, Pemkab Kubar mengupayakan keuangan daerah dapat dikelola secara efisien dan efektif. Pemahaman yang baik serta komitmen untuk mau dan mampu melaksanakan tugas dan bertanggungjawab secara optimal. Akan mendukung upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Baru dua tahun kami menjabat, sudah mendapat WTP, walaupun ada catatan. Kita bekerja sudah jelas aturannya, dan kegiatan yang ada harus tertata dan terdata dengan berpatokan pada Visi dan Misi serta RPJMD,” ungkap Bupati.

Bupati mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan bersungguh-sungguh. Karena pengawasan sudah ketat, baik dalam pengamanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Kesalahan administrasi bisa mendapat sangsi hukum. Saya peringatkan ASN yang memiliki tupoksi, jangan bermain-main dengan anggaran. Jajaran BKAD agar terus mengawasi para ASN dalam pengelolaan keuangan, dan terus memantau dan mendampingi pelaporan keuangannya,” tegas Yapan.

Sosialisai itu juga dihadiri Wakil Bupati Kubar, Edyanto Arkan dan Sekretaris Kabupaten Kubar, Yacob Tullur. Serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kubar, Sahadi.

Penulis: Lilis Sari
Editor: Sonny Lee Hutagalung


Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here