Hari Ini Ditargetkan Selesaikan Kasus Abit-Sebelang-Tanjung Pagar

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Misran Effendi. ISTIMEWA/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Ada 15 kasus tapal batas yang harus diselesaikan Tim Penegasan Batas Daerah atau TPBD Kabupaten Kutai Barat. Sejak disahkan pada 21 Maret 2017, 10 orang yang masuk dalam tim tersebut telah menuntaskan 2 kasus tapal batas dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya, masih ada Pekerjaan Rumah untuk menuntaskan 13 kasus lagi.

Diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kubar, Misran Effendi, 15 kasus tapal batas terbagi 3 bagian. Yakni tapal batas antar kabupaten yang berjumlah 5 kasus dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kabupaten Barito Utara di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk antar kecamatan, ada 6 kasus yang melibatkan 10 kecamatan. Yakni batas Kampung Lendian Liang Nayuq di Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Jelmu Sibak, Sambung dan Tende di Kecamatan Bentian Besar. Kemudian Kampung Juhan Asa di Kecamatan Barong Tongkok dengan Kampung Linggang Mapan di Kecamatan Linggang Bigung.

“Menuntaskan sebuah kasus sengketa tapal batas sangat rumit, karena harus menghadirkan atau menemui banyak pihak. Kalau tidak, maka sengketa bisa menjadi konflik berkepanjangan,” ujar Misran, Rabu 22/11/2017 di ruang kerja.

Pembahasan tapal batas antara Kampung Abit di Kecamatan Mook Manaar Bulatn dengan Kampung Sebelang dan Kampung Tanjung Pagar di Kecamatan Muara Pahu, akan kembali dilakukan hari ini, Kamis 23/11/2017. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Kasus ketiga adalah antara Kelurahan Melak Ulu, Kelurahan Melak Ilir, Kampung Empas dan Kampung Empakuq di Kecamatan Melak dengan Kampung Sekolaq Darat dan Sekolaq Muliaq di Kecamatan Sekolaq Darat. Lalu ada kasus antara Kampung Long Daliq di Kecamatan Long Iram dengan Kampung Tukul di Kecamatan Tering.

Terakhir adalah Subsegmen Perbatasan Kampung Sebelang dan Kampung Tanjung Pagar di Kecamatan Muara Pahu, dengan Kampung Abit di Kecamatan Mook Manaar Bulatn. Kasus ini sudah dibahas dalam banyak pertemuan dengan menghadirkan para tokoh setempat. “Besok (Kamis 23/11/2017) akan dibahas kembali, dan mudah-mudahan bisa tuntas,” kata Misran.

Batas antar kampung, imbuh Misran, ada 4 kasus. Pertama, antara Kampung Sumbersari dengan Kelurahan Simpang Raya di Kecamatan Barong Tongkok. Kedua, Kampung Sangsang dengan Kampung Kaliq di Kecamatan Siluq Ngurai. Ketiga, batas Kampung Tanjung Pagar dengan Kampung Sebelang di Kecamatan Muara Pahu. Dan antara Kampung Lemper dan Kampung Deraya di Kecamatan Bongan.

“Dari 13 kasus tersisa, dalam proses fasilitasi menuju finalisasi. Kita harapkan, awal tahun 2018 bisa tuntas seluruhnya,” harap Misran.

TPBD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kubar Nomor: 800.05.136/K.252/2017 Tentang Pembentukan TPBD Kubar Tahun 2017. Sebagai Ketua TPBD adalah Bupati Kubar FX Yapan dengan Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan selaku Wakil Ketua. Sedangkan 8 anggota TPBD adalah pejabat dari instansi terkait di lingkungan Pemkab Kubar.

Yakni, Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda, Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah dan Tata Batas Sekretariat Daerah.

Misran menjelaskan, tugas TPBD yang pertama adalah menginventarisasi atau menyiapkan dokumen batas daerah. Kemudian melakukan pengkajian terhadap dokumen tersebut, untuk menentukan titik-titik kordinat sementara pada peta. Lalu menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik kordinatnya, dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar. “Tidak jarang tim menelusuri kampung-kampung, bahkan harus masuk ke hutan belantara,” ujar alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor Bandung, Jawa Barat ini.

Selanjutnya melakukan supervisi teknis atau lapangan dalam penegasan batas daerah. Juga menyiapkan dan menandatangani berita acara batas daerah kepada Kepala Daerah yang bersangkutan, dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan tersebut berisi lengkap soal kegiatan terkait. Terakhir, memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama kepala daerah yang berbatasan pada batas antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. #Sonny Lee Hutagalung

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here