Proses Pembentukan Perda Diharap Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah

Bupati Kutai Barat, FX Yapan, menandatangani Persetujuan 14 Raperda menjadi Peraturan Daerah, disaksikan Ketua DPRD Jackson John Tawi, Wakil Bupati Edyanto Arkan, Wakil Ketua DPRD Paul Vius, dan Ketua Fraksi Amanat Gerakan Bangsa Karya Eddy Mulyadi. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Fraksi Gabungan di DPRD Kabupaten Kutai Barat menyetujui 14 Rancangan Peraturan Daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Raperda tersebut terbagi terdiri dari dua bagian, yakni 4 Raperda yang diajukan DPRD, dan 10 inisiatif Eksekutif. Pendapat Akhir 3 Fraksi disampaikan dalam Sidang Paripurna XI Masa Sidang III DPRD Kubar, Senin 30/10/2017.

Fraksi Demokrat Hanura Keadilan Sejahtera yang berisikan 4 Politisi, memberi saran agar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengadakan seminar tentang budidaya burung wallet. Guna menggali dan mengumpulkan pendapat-pendapat yang komprehensif dalam rangka membuat regulasi budidaya wallet.

“Menurut hemat kami, regulasi tentang budidaya burung wallet dapat dikatalisasi melalui Raperda inisiatif DPRD Kubar,” ujar Ellyson, membacakan Pendapat Akhir Fraksi Gabungan pada Sidang Paripurna yang dihadiri Bupati Kubar FX Yapan, Komandan Kodim 0912/KBR Letkol Rudi Setiawan, Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan, dan Sekretaris Kabupaten Kubar Yacob Tullur.

Bupati dan Ketua DPRD Kubar menunjukkan komitmen kerja sama dengan Salam Komando, usai Penandatanganan Persetujuan 14 Raperda menjadi Perda di Gedung DPRD Kubar, Senin 30/10/2017. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Pada Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kubar, Jackson John Tawi, Fraksi Gabungan menyatakan dukungannya sejak proses pembentukan Perda. Fokusnya, menganalisis esensi, strategi kebijakan serta landasan hukum Raperda.

Secara rinci, esensi dimaksud adalah bahwa Raperda Pemerintah yang diajukan kepada Dewan merupakan prioritas. Strategi kebijakan, disebut upaya untuk mewujudkan komitmen sesuai visi dan misi Kabupaten Kutai Barat tahun 2016-2021. Dalam rangka mempercepat proses pembangunan di Kubar.

Ellyson menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat visi dan misi serta arah, tahapan dan prioritas pembangunan. Yang disesuaikan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kubar.

Sedangkan dari sisi landasan hukum, penyusunan Perda memperhatikan 4 aspek. Pertama, Aspek Sosiologis dengan produk hukum yang berdampak sesuai perkembangan dan dapat diterima masyarakat. Kedua, Aspek Filosofis yang memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai berlaku dalam masyarakat.

Ketiga, adalah Aspek Ekonomis yang diharapkan dapat berlaku dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Terakhir, Aspek Politis dengan berharap produk hukum Perda dapat diberlakukan sesuai maksud dan tujuannya. “Serta tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat,” katanya.

Seraya mengapresiasi kinerja 3 Panitia Khusus Raperda DPRD Kubar, yang telah menunaikan tugas dan memberikan laporan hasil kerja Pansus Raperda Pemerintah. Dewan pun merekomendasikan hal yang disarankan, ikthiar, dan prakarsa untuk ditindaklanjuti bersama. Pembentukan Perda baru dan atau perubahan Perda terdahulu diharapkan menjadi elemen yang memberi daya dorong untuk mempercepat proses pembangunan di Kubar.

“Sedangkan, pencabutan Perda yang sudah tidak relevan, diharapkan tidak berdampak atau menghambat Pemkab Kubar dalam memberikan layanan publik atau pelayanan kepada masyarakat,” kata Ellyson.

Raperda tersebut adalah:
Inisiatif DPRD
1. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
2. Pembangunan Kebun Kemitraan Untuk Masyarakat di Sekitar Perusahaan
3. Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal
4. Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapan Sawit.

Usulan Pemerintah Daerah
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
3. Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Kutai Barat
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi
6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
7. Urusan Pemerintah Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah
8. Pengendalian, Pengawasan dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
10. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan Puncan Karna selaku Ketua Fraksi, dan Amanat Gerakan Bangsa Karya dibacakan Syaparuddin. #Sonny Lee Hutagalung

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here