Kejari Sendawar Sebut Penyidikan Tetap Berjalan

Kondisi Proyek Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun yang berjarak hanya sekitar 150 meter dari Kantor Bupati Mahakam Ulu dan bahkan 30 meter saja dari Gedung DPRD Mahulu. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, Syarief Sulaiman Nahdi, tidak ambil pusing soal Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Tikah dilanjutkan kembali. Meskipun proyek di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu itu, sedang dalam proses penyidikan. Bahkan, 4 nama  sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara senilai Rp 2,67 miliar.


Menurut Syarief, Bupati Mahulu telah melayangkan surat melalui Dinas Pekerjaan Umum. Isinya, memohon untuk melanjutkan pembangunan proyek yang dinilai cukup penting bagi masyarakat banyak. Terlebih, keberadaan jembatan itu cukup vital bagi akses warga melintas dari dan ke Kantor Bupati Mahulu, Gedung DPRD Mahulu, dan sejumlah kantor instansi pemerintah.

“Silahkan saja jika ingin melanjutkan pembangunan jembatannya. Karena memang sangat dibutuhkan orang banyak, dan cukup penting bagi akses lalu lintas warga setempat,” ungkap Syarief, Selasa 29/8/2017 di ruang kerjanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, Syarief Sulaeman Nahdi, SH, MH. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Tanggapan Kajari Sendawar itu berkaitan dengan rencana DPU Mahulu yang telah melelang proyek lanjutan pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah. Senilai Rp 1,2 miliar anggaran telah disiapkan untuk merampungkan proyek yang terhenti karena sedang disidik jaksa atas dugaan korupsi.

Disinggung pentingnya tampilan kondisi jembatan dalam proses penyidikan, Syarief mengaku tidak mempengaruhi proses penyidikan. Sebab, bukti yang dibutuhkan terkait fisik proyek telah dikumpulkan sebelumnya. “Biarpun kondisinya jadi berubah 100 persen dari kondisi terkini saat dilakukan penyelidikan, tidak jadi masalah. Soalnya, bukti-bukti sudah cukup,” kata mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung ini.

Ia menambahkan, penyidikan tetap berlanjut, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus proyek dengan nilai kontrak Rp. 4.997.089.200 itu. “Kami tetap melakukan pengembangan berdasarkan bukti awal dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para tersangka,” tegas Syarief.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Sendawar mengumumkan hasil penyidikan atas dugaan korupsi proyek Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tikah. Proyek jembatan berukuran 14 meter x 8 meter itu dibiayai APBD Mahulu tahun anggaran 2013, dan ditetapkan 4 tersangka yang memiliki peran langsung. “Pekerjaannya tidak selesai, tapi uangnya sudah diambil semua, 100 persen dari anggarannya,” ujar Syarief.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, adalah BE selaku Kepala DPU Mahulu saat itu, VH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, MH yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan S sebagai pelaksana kegiatan. Kerugian proyek berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kaltim.


Pihak Kejari Sendawar berjanji akan menyelesaikan penyidikan kasus korupsi yang telah ditetapkan tersangkanya. Dalam waktu 2 bulan diperkirakan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sebab, Korps Adhyaksa diminta bergerak cepat dan tepat dalam hal penyidikan. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan. “Ini salah satu bukti bagi masyarakat, bahwa ada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan kejaksaan, khususnya Kejari Sendawar di Kejati Kaltim,” sebut Syarief.

Informasi dihimpun KabarKubar.com, proyek atau kegiatan tersebut bernama Program Pengembangan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan PT Bumi Anugrah Persada. Bersumber dana dari APBD (Dana Perimbangan) tahun anggaran 2015, dengan nomor kontrak: 630/SPK-05/BM-APBD/DPU-MU/VIII/2015. Waktu Pelaksanaan selama 90 hari kalender, yakni 10 Agustus 2015 hingga 08 Desember 2015 dan Masa Pemeliharaan selama 180 hari kalender. Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PU Mahulu, kegiatan tersebut bernomor: 1.03.01.33.61.5.2

Namun hingga akhir tahun 2016, atau setahun setelahnya, pekerjaan tidak juga rampung.Bahkan diperkirakan baru sekitar 35 persen dari target yang direncanakan. Sementara, Dinas PU Mahulu telah melakukan pembayaran 100 persen kepada pihak Kontraktor Pelaksana. Saptoni sebagai Direktur PT Bumi Anugrah Persada, telah ‘menghilang’ pada akhir tahun lalu. Nomor telepon genggamnya di 085339091444 pun tidak lagi dapat dihubungi KabarKubar.com sejak Oktober 2016.

Dalam dokumen yang didapat KabarKubar.com, pembayaran proyek dilakukan dalam tiga tahap, yakni:

  1. Rp 417.840,00 sebagai Uang Muka 20 persen. Pembayaran ini dilakukan atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0110/SPM-LS/DPU/2015 tertanggal 23 Desember 2015. Pembayaran ini juga didasari SP2D dengan Nomor 01270/SP2D-LS/PDU/2015 tertanggal 30 Desember 2015.
  2. Rp 1.729.804.260,00 sebagai Progres 54,61 Pembayaran ini dilakukan atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0247/SPM-LS/DPU/2015 tertanggal 11 Desember 2015. Pembayaran ini juga didasari SP2D dengan Nomor 02348/SP2D-LS/PDU/2015 tertanggal 16 Desember 2015.

Rp 2.267.867.100,00 sebagai Progres 100 persen. Pembayaran ini dilakukan atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0339/SPM-LS/DPU/2015 tertanggal 23 Desember 2015. Pembayaran ini juga didasari SP2D dengan Nomor 03225/SP2D-LS/PDU/2015 tertanggal 30 Desember 2015.    #Sonny Lee Hutagalung


Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here