Kedepankan Musyarawah Bersama Masyarakat dan Perangkat Kampung

Camat Tering, Bonifasius Satu. LILIS SARI/KABARKUBAR.COM

TERING – KABARKUBAR.COM
Berpenduduk 11.237 jiwa yang tersebar di 15 kampung, Pemerintah Kecamatan Tering memiliki tugas tidak ringan. Selain persoalan sengketa tapal batas antar kampung, infrastruktur jalan yang perlu peningkatan kualitas, sejumlah persoalan jadi fokus tersendiri. Namun, segala masalah atau keluhan masyarakat itu diyakini dapat teratasi dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

Diungkapkan Camat Tering, Bonifasius Satu, tahun 2018 ini pihaknya mengutamakan program penataan wilayah. Yakni mengatur tapal batas antar kampung yang belum terselesaikan di tahun 2017 lalu. Sebab masih ada beberapa kampung yang masih belum terurus tapal batasnya.

Terlambatnya penyelesaian tata kelola tapal batas itu, kata Bonifasius Satu, juga akibat minimnya dana. Untuk itu, ia telah menyarankan masyarakat, terutama para kepala kampung atau petinggi, agar mengadakan musyawarah di kampung masing-masing. “Jika ada kampung yang bermasalah, maka akan diselesaikan di kecamatan,” katanya.

Terkait infrastruktur jalan, ia mengakui masih ada yang dikeluhkan masyarakat. Salah satunya akses utama Kampung Jelemuq menuju Kampung Tukul di hilir Sungai Mahakam. Saat ini sedang dikelola dan dilakukan peningkatan kualitasnya. Dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tering, juga diusulkan untuk ditingkatkan kualitasnya melalui dana dari Provinsi Kaltim.

Soal keterlibatan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Tering, Bonifasius Satu mengaku telah berkordinasi dengan pihak manajemen perusahaan. ”Sudah diperbaiki walaupun tidak disemenisasi, sudah lumayan bisa dilalui masyarakat,” ungkapnya.

Bicara pengelolaan Alokasi Dana Kampung, ia rutin berkomunikasi dengan para petinggi. Agar pengelolaan dana tersebut tidak sampai lepas melenceng dari aturan hukum. Ia mengimbau masyarakat agar selalu berpedoman pada aturan yang ada. Sehingga tidak semua berjalan dengan baik.

Ia tidak menampik jika di wilayahnya ada saja persoalan penambangan dan tindakan penangkapan ikan secara tidak resmi. Namun semua dapat ditangani dengan musyawarah di tengah masyarakat, bersama perangkat kampung dan yang bersangkutan. “Cobalah masyarakat sadar, bahwa sesuatu yang dilaksanakan itu ada aturan dan izinnya. Agar masyarakat aman dalam berusaha dan tidak sembarangan bertindak,” pungkas Bonifasius Satu. #Lilis Sari

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here