Pastikan Prosentasi Peran Perempuan di Pemilu

Kejaksaan Negeri Kutai Barat, KPU Kubar, Kodim 0912/KBR dan Pemkab Kubar, dalam Pembukaan Focus Group Discussion dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2018, Senin 11/12/2017 di Aula Hotel Grand Family, Dusun Jaras Kelurahan Barong Tongkok. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sedikit bernafas lega. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah mengikat perjanjian dengan penyelenggara Pesta Demokrasi itu. Jaksa akan mewakili KPU Kubar, jika digugat atau sebaliknya menggugat atas perkara yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Kepala Kejari Kubar, Syarief Sulaiman Nahdi, kejaksaan memiliki tugas pokok untuk menangani masalah tindak pidana dan perdata. Isu nasional yang sangat sensitif, katanya, adalah soal pemutakhiran data pemilih. Diharapkan dalam pemilihan nantinya di Kubar akan berjalan aman dan lancar.

Serah terima Nota Kesepahaman antara Ketua KPU Kubar FX Irianto dengan Kepala Kejari Kubar, Syarief Sulaiman Nahdi, yang disaksikan Asisten I Setkab Kubar, Silas Sinar. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

“Kami akan memberikan peran kami dalam menghadapi pesta demokrasi ini,” ujarnya, saat Pembukaan Focus Group Discussion dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2018, Senin 11/12/2017 di Aula Hotel Grand Family, Dusun Jaras Kelurahan Barong Tongkok.

Pada acara itu dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Antara KPU Kubar dengan Kejari Kubar, dalam rangka Pilgub Kaltim 2018 dan Pemilu tahun 2019. Sekaligus Serah Terima berkas MoU.

“Setelah penandatangan MoU ini, kami sudah resmi menjadi wakil KPU Kubar apabila ada perselisihan di dalam pemilihan nantinya. Khususnya masalah TUN dan Perdata,” tegas Syarief Sulaiman Nahdi yang hadir didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kubar, Indra.

Ketua KPU Kubar, Fransiskus Xaverius Irianto mengatakan, pihaknya bertujuan mencapai pemilihan yang baik dan lancar. KPU Kubar membuat MoU dengan Kejaksaan, soal bagaimana cara beracaranya. Apabila nantinya ada gugatan dari partai politik, baik terkait TUN ataupun Perdata.

Focus Group Discussion dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2018, Senin 11/12/2017 di Aula Hotel Grand Family, Dusun Jaras Kelurahan Barong Tongkok, dihadiri 50 peserta.  SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

“Dari sudut pandang undang-undang, peran perempuan harus 30 persen dalam kepengurusan parpol. Sedangkan peran serta perempuan sebagai petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara), harus lebih dari 30 persen,” jelas Irianto.

Sementara Bupati Kubar FX Yapan mengakui perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku partisipan politik. Perempuan memiliki kualitas dan kapasitas sebagai penentu yang dapat menilai, menganalisa dan menimbang. “Juga untuk memutuskan pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki kemampuan. Serta untuk memimpin, membawa kemajuan dan pemberdayaan bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya melalui sambutan yang dibacakan Asisten I Setkab Kubar, Silas Sinar.

Acara ini dihadiri Kepala Staf Kodim 0912/KBR Mayor Inf Wahyudi, para Komisioner KPU Kubar, Kabag Pemerintahan Setkab Kubar Misran Effendi, dan Sekretaris KPU Kubar Syamsuniq. Ada pula Yossi Alexander sebagai narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Kristina.

Hadir juga para Pengurus Partai Politik, dan aparatur pemerintah serta PPK dan PPS dari 6 kecamatan terdekat. Perwakilan Paguyuban, Mahasiswa Politeknik Sendawar yang termasuk dalam 50 peserta acara. #Sonny Lee Hutagalung

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here