Jalan Tambang Disebut Sudah Hampir Sampai di Gunung Layung

Forum Sempekat Peduli Gunung Layung menyampaikan keterangan kepada media massa di Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok pada Minggu, 30 Agustus 2020. SUNARDI/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Forum Sempekat Peduli Gunung Layung kecewa dengan inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Tim Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat. Sebab sidak tersebut tidak melibatkan mereka sebagai masyarakat yang mengangkat persoalan. Protes pun disampaikan dalam Konferensi Pers di Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok pada Minggu, 30 Agustus 2020.

“Sangat disayangkan, tim terpadu sama sekali tidak melibatkan FSPGL. Justru melibatkan pihak PT Kencana Wilsa (KW) saat dalam sidak ke lapangan,” ungkap Ketua FSPGL, Korneles Detang pada momen yang dihadiri sejumlah aktivis lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.



Korneles Detang mengatakan, tim terpadu dibentuk sebagai imbas aksi warga yang menolak aktivitas pertambangan batubara di kawasan Gunung Layung. Aksi pada Jumat, 14 Agustus 2020 itu bertajuk ‘Selamatkan Pangan Tolak Tambang di Kampung Rumpun Asa’.

Warga menolak KW menambang di hutan yang masih lestari dalam wilayah empat kampung atau desa. Yakni Kampung Ongko Asa, Pepas Asa, Geleo Asa dan Geleo Baru.

FSGL mengaku sangat kecewa dengan sikap DLH Kubar yang dinilai tidak menepati janji untuk melibatkan pihaknya dalam sidak tim terpadu. Apalagi justru melibatkan perusahaan, sehingga sidak tidak menghasilkan apa-apa terkait pelanggaran yang terjadi di lapangan. “Ini terkesan ada pembiaran terhadap kegiatan illegal mining (penambangan liar) PT KW,” kata Korneles Detang.

Konferensi Pers di Kampung Ongko Asa dihadiri juga Jatam Kaltim dan AMAN Sengkereaq. SUNARDI/KABARKUBAR.COM

Markus Masi sebagai warga Kampung Ongko Asa, menyinggung Izin Lingkungan Jalan Tambang yang dikatakan sebagai Jalan Tani. Ia mengatakan, bisa mengecek bersama dan jangan ditutupi apa yang seharusnya dicek.

“Kalau kita melihat izin lingkungan, jangan kita dikaburkan dengan bicara tentang IUP (Izin Usaha Pertambangan). Jangan kita bicarakan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) konsesi, pelabuhan itu salah besar. Seharusnya itu tidak dibicarakan lagi. Kalau kita bicara itu, sudah jelas, Clear and Clean,” katanya.

Markus melanjutkan, yang menjadi fokus keberatan ada dua hal. Pertama, soal pembukaan jalan tambang yang disinyalir tanpa disertai Izin Lingkungan Jalan. Kedua, areal yang akan ditambang seluas 321 hektere harus disampaikan di mana titik koordinatnya kepada FSPGL atau masyarakat.

Unjuk Rasa Tolak Tambang di Gunung Layung, Kadis LH Janji Bentuk Tim Terpadu Cek Lokasi

“Jangan buat jalan ke arah dan sudah hampir sampai Gunung Layung. Tapi katanya tidak menambang Gunung Layung,” tutup pria yang pernah menjabat Kepala Kampung Ongko Asa selama 12 tahun.

Sedangkan Pradarma Rupang selaku Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Provinsi Kalimantan Timur, menegaskan IUP KW tidak benar. “Jelas nonsense atau tidak masuk akal. Ketika izin itu statusnya nonsense, hanya dua pilihan. Izin dicabut atau diciutkan,” katanya.

Yang menjadi masalah, jelas dia, adalah ketika perusahaan sedang memroses pengurangan areal konsesi di lapangan. Adanya aktivitas dan itu terjadi pelanggaran terhadap lingkungan. Menurutnya, seharusnya ketika terjadi pengurangan areal, segala aktivitas lapangan sejak saat itu harus dihentikan.

Tidak Mau Hutan Rusak, Warga Ongko Asa Tolak Tambang di Gunung Layung

“Sebab secara administrasi belum Clear,” katanya seraya menegaskan Jatam kaltim mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang ditempuh FPSGL untuk menolak tambang.

Menjadi pertanyaan di benak Jatam, kenapa warga tidak dilibatkan dalam proses peninjauan lapangan oleh Tim Terpadu DLH Kubar. Karena warga yang tahu persis titik koordinat lokasi yang dipersoalkan dan diduga terjadi tindak pidana lingkungan.

“Dalam hal ini, pelapor atau warga sebenarnya sangat dibutuhkan peran sertanya. Mengap justru pihak perusahaan yang dilibatkan? Kita jadi pertanyakan profesionalitas DLH Kubar,” tegas Pradarma Rupang yang juga sebagai Advokasi FSPGL.

Keterangan pers disampaikan oleh perwakilan masing-masing organisasi lingkungan dan warga setempat. SUNARDI/KABARKUBAR.COM

“Dalam proses izin, harusnya sesuai fakta di lapangan dan harus melibatkan masyarakat,” ujar Hilaron  selaku Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat  Adat Nusantara atau AMAN Sengkereaq.

Sementara Ketua PD AMAN Sengkereaq, Rubenson, membahas soal pencemaran lingkungan. Jika penambangan terjadi, maka salah satu akibatnya adalah Sungai Ngahan akan keruh dan tercemar zat kimia. Air sungai tidak lagi bisa digunakan untuk mandi.

Padahal saat ini masih banyak warga yang memanfaatkan sungai tersebut. Terbukti dengan dibangunnya sarana pemandian oleh pemerintah kampung. Namun warga di daerah yang disebut Anum Putiq sudah membeli air bersih.



“Baiklah saat ada perusahan, mereka disediakan air. Tapi nanti bagaimana kalau perusahaan angkat kaki? Kenapa hal ini tidak kita sadari,” katanya. Ia menegaskan, AMAN Sengkereaq selalu siap membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.

Sejumlah perwakilan warga empat kampung hadir dalam Konferensi Pers ini. Antara lain Ketua Kelompok Tani Kampung Geleo Asa Rinayati, Pemilik Layung Farm Agus Herawan, dan beberapa personel intelijen dari Kodim 0912/KBR dan Polres Kubar. #Sunardi

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here