Gakkum KemenLHK Akui Perlu 2 Alat Bukti

Sidang lanjutan perkara pembalakan liar di Kabupaten Kutai Barat yang digelar secara online pada Pengadilan Negeri Samarinda, menghadirkan tiga oknum Polisi lewat Teleconference dari Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada Kamis, 2 April 2020 lalu. LUKMAN DETAKKALTIM UNTUK KABARKUBAR.COM

SAMARINDA – KABARKUBAR.COM
Sejak Jumat, 24 Januari 2020, H Hasbuni selaku Pemilik CV Angkasa ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Ia buron setelah tiga kali dilayangkan surat panggilan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Pria biasa disapa Udin Angkasa ini diduga terlibat dalam perkara pembalakan liar di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

“CV Angkasa, H Udin sudah DPO Polda,” ungkap Purwanto, Penyidik Balai Gakkum KemenLHK Wilayah Kalimantan pada Jumat, 10 April 2020 di Kota Samarinda.



Penyidik Gakkum menyangkakan Udin Angkasa mengenakan sejumlah pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yakni, Pasal 12 huruf e junto Pasal 83 Ayat (1) huruf b, Pasal 12 huruf k junto Pasal 87 Ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 huruf g junto Pasal 95 Ayat (1) huruf a.

Menurut Purwanto, perkara yang melibatkan enam pengusaha Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TP-TKO) sudah disidangkan. Bahkan salah satunya, Giyo selaku Direktur CV Mitra Mandiri telah dijatuhi hukuman 14 bulan penjara. Sementara yang lainnya masih dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kaltim di Pengadilan Negeri Samarinda.

“Sementara dari hasil penyidikan, tidak ada tersangka lain yang terlibat. Baru direktur dan pemilik TP-TPKO. Tim Operasi (Gakkum KemenLHK) dari Jakarta, lebih cenderung mengarah ke CV Angkasa,” ujarnya.

Identitas Hasbuni alias Udin Angkasa yang menjadi buronan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dari hasil penyidikan Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. GAKKUM WILAYAH KALIMANTAN UNTUK KABARKUBAR.COM

Ditanya soal pemasok kayu ilegal dari Kubar lainnya, Purwanto mengakui perlu pembuktian untuk dijerat atau diproses hukum. Jika tidak ada alat bukti untuk menjerat, tidak bisa dikembangkan atau dijadikan tersangka. Namun mereka yang diduga terlibat, khususnya TP-TKO sudah dimintai keterangan.

“Kami penyidik juga menangani perkara limpahan dari Gakkum Jakarta. Kita gali pertanyaan, dan tidak bisa menjerat tanpa alat bukti. Tidak bisa memaksa, apalagi dengan kekerasan dalam interogasi,” tegasnya.

Penyidik Gakkum laporan masyarakat bisa dilengkapi dua alat bukti untuk memudahkan penyidikan yang mengarah kepada pembalakan liar. Meski ada 10 orang menjadi saksi, itu dinilai baru satu alat bukti. Hal yang bisa melengkapi bukti adalah bukti fisik berupa kayu dimaksud. “Supir dan truk yang tertangkap tangan, bukti setoran atau transfer jadi pelengkap. Jika tidak ada, baru satu alat bukti,” terang Purwanto.



“TP-TPKO bebas menjual kemana saja asal yang dijual merupakan kayu yang sah. Secara aturan TP-TPKO hanya menerima kayu industri, tidak boleh dari orang atau masyarakat,” imbuhnya.

Kamis, 9 April 2020, Muhammad S Mae SH selaku JPU dari Kejati Kaltim menghadirkan Muhammad Anwar sebagai Saksi Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim. Ia juga menghadirkan Rina, istri terdakwa Baim Gunawan selaku Pemilik TP-TKO CV BM 777. Seorang saksi lain adalah Dwi Sugianto, pekerja di CV BM 777 dan Eko pengelola CV Indigo.

Pada sidang lanjutan kasus dugaan pembalakan liar dengan Nomor Perkara: 259/Pid.B/LH/2020/PN Smr yang digelar secara online di PN Samarinda, terungkap soal keabsahan kayu. Muhammad Anwar menyebut, sebagian nota kayu CV BM 777 yang diperoleh dari CV Angkasa tidak sah.

CV Angkasa memeroleh kayu dari CV Indigo, salah satu industri primer perkayuan menggunakan gergaji pita atau bandsaw. Yang biasa ada di izin usaha industri primer hasil hutan kayu. Sedangkan kayu olahan jenis kayu Ulin dan Meranti yang ditemukan petugas di CV BM 777, menggunakan nota CV Angkasa bentuknya kasar. Karena menggunakan gergaji rantai jenis Chainsaw. “Bukan bekas dari gergaji tipe Bandsaw yang lazim digunakan di IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu),” terang saksi ahli.

Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengamankan kayu-kayu tidak sah di Gudang KLHK, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Sementara saksi Eko sebagai pengelola CV Indigo, mengakui asal-usul kayu CV Angkasa memang berasal darinya. Terdakwa sendiri mengaku semua nota tersebut berasal dari CV Angkasa.

Kasus ini berawal saat Dirjen Gakkum KemenLHK berhasil mengamankan 1.315 meter kubik kayu senilai Rp6 miliar pada 21 November 2019 lalu. Kayu ilegal itu disita dari lima gudang penampungan kayu dan dua truk di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari satu gudang di Kubar juga diamankan enam meter kubik kayu.

“Selanjutnya akan kita amankan para tersangkanya. Sedikitnya enam pengurus (pemilik gudang dan usaha) itu. Bersyukur lagi kalau kasus ini dikembangkan ke para aktor intelektual atau pemodalnya,” kata Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KemenLHK, Sustyo Iriono, dalam Konferensi Pers pada Senin 25 November 2019 di Kompleks Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Jalan Untung Surapati, Karang Asam Ulu, Kota Samarinda.

Dijelaskannya, barang bukti kayu olahan jenis Ulin dan Meranti itu berbentuk pacakan dan gergajian. Rinciannya, sebanyak 600 m3 di UD HK, 125 m3 di CV MM, 150 m3 di UD BM, 200 m3 di UD. FQ, dan 100 m3 di CV SER. Kemudian 140 m3 dari muatan enam Truk Mitsubishi Fuso dan satu Truck Colt Diesel. Dari CV AK di kawasan Barong Tongkok, Kubar, disita 6 m3.

Konferensi Pers, Senin 25/11/2019 di Komplek Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Jalan Untung Surapati, Karang Asam Ulu, Kota Samarinda. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

“Perusahaan-perusahaan tersebut diduga menerima, menampung, mengolah dan memperjualbelikan kayu illegal tanpa disertai dokumen yang sah,” ungkap Sustyo Iriono.

Lebih lanjut Sustyo Iriono mengatakan, operasi yang dilaksanakan Gakkum KemenLHK dalam upaya untuk penyelamatan sumber daya alam. Khususnya hutan kayu di Provinsi Kalimantan Timur. Operasi peredaran hasil hutan illegal ini, merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terhadap adanya peredaran hasil hutan kayu ilegal secara masif dari Kubar. Yang hanya dilengkapi dengan Nota Angkutan Kayu.

Setelah mendapatkan nota angkutan kayu, truk bermuatan kayu bergerak di malam hari sehingga dapat mengelabui aparat penegak hukum. Setiba di Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan di Samarinda dan Kukar sesuai alamat di Nota Angkutan. Kayu tidak sah atau ilegal itu kemudian dipotong sisi kanan kirinya atau dicuci. “Dengan maksud seolah-olah berasal dari kayu sah industri primer,” jelasnya.



Direktur Jenderal Penegakan Hukum KemenLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, guna mengantisipasi kejahatan seperti ini, Tim Gakkum KLHK terus mempelajari pola kejahatannya. Terutama illegal logging dan peredaran kayu ilegal pada sejumlah tempat di Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.

Diakuinya, para pelaku kejahatan selalu mencoba berbagai cara untuk mencari keuntungan finansial dari kejahatan perusakan SDA hutan. Untuk menghadapi modus dan pola baru penjahat, Gakkum KemenLHK terus berinovasi dengan mengembangkan Big Data System. Juga instrumen pemantauan berbasiskan teknologi serta terus meningkatkan kapasitas SDM dan jaringan kerja di lapangan. “Kita tidak boleh kalah cepat dengan pelaku kejahatan,” tegasnya. #Sonny Lee Hutagalung

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here