4 OPD Akan Dinilai KemenPAN-RB Dalam 6 Indikator Penilaian

Kepala DPMPTSP Kubar, Henderman Supanji dan Auditor Inspektorat Kubar dalam interaktif bersama RRI pada Senin, 29 Juni 2020. ISTIMEWA/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bertekad melaksanakan perintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor 52 Tahun 2014. Yakni Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah. Agar pelayanan birokrasi berlangsung baik dan jujur sesuai peraturan. Serta tidak menjadi ladang pendapatan dari setiap urusan di berbagai bidang.

Organisasi Perangkat Daerah telah ditunjuk sebagai pilot project atau proyek percontohan. Yakni Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kubar. Untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tahun 2020.



Menurut Kepala DPMPTSP Kubar, Henderman Supanji, pihaknya tengah melakukan penyusunan dokumen rencana kerja, sebagai persiapan pembangunan Zona Integritas. Termasuk persiapan lain dari segi pembenahan sumber daya manusia hingga infrastruktur pelayanan pasca proses pencanangan pada tanggal 18 Juni 2020.

“Saya berusaha membangun komitmen dan kebersamaan dengan mereka seluruh pegawai, bahwa kami adalah pelayanan,” katanya dalam sesi dialog interaktif bersama RRI Sendawar pada Senin, 29 Juni 2020.

Henderman mengatakan, komiten sudah dibuat dalam bentuk aturan dan imbauan yang disampaikan secara tertulis melalui pengumuman di setiap sudut kantor. Tujuannya, mengingatkan para staf agar bekerja sesuai koridor. Sebab diakui, potensi pelanggaran paling besar di DPMPTSP adalah suap atau gratifikasi. Selain itu, diyakini tidak ada.



Ia menegaskan, nepotisme tidak terjadi di instansi yang hanya berkutat dalam hal perizinan dipimpinnya. Demikian dengan korupsi yang dimaknai memakan makan uang Negara. Sedangkan mereka tidak mengelola uang, tapi murni pelayanan.

“Dimana-mana kalau perizinan ini ya cuma suap dan gratifikasi. Nah, pelanggaran itu yang perlu kita hindari, terutama dalam pembangunan Zona Integritas ini. Ya sampai sejauh ini sih, syukur tidak ada yang seperti itu,” kata Henderman.

Henderman Supanji menegaskan pegawai di instansinya untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku. ISTIMEWA/KABARKUBAR.COM

Dikatakannya, ia tegas dalam komitmen soal Zona Integrasi. Tiap staf yang melayani, sudah ditegaskan jalurnya. Dimulai dari maklumat pelayanan, yang wajib ada stempel dan ditandatangani. Demikian tindak lanjut dengan Pakta Integritas. Sebagai pimpinan, Henderman sudah mengarahkan semua staf untuk menerapkan komitmen itu. Ketika pada prakteknya terjadi pelanggaran, menjadi tanggung jawab masing-masing.

“Tidak berarti kita lepas tanggung jawab. Karena kami kan melayani langsung kepada masyarakat. Nah, kalau mereka melanggar dari pada yang disyaratkan tersebut, berarti oknumnya, bukan lembaga. Karena tidak ada lembaga yang melegalkan tindakan yang salah,” jelas Henderman.



Auditor Inspektorat Kubar, Rimbun Siallagan menegaskan tujuan atau target dari pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM. Yakni mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik dalam rangka memberikaan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Yang muaranya nanti adalah reformasi birokrasi. Bagaimana nanti pelayanan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Dicontohkannya, perizinan sudah dibangun sistem pelayanan secara online. Begitu juga pelayanan KTP elektrik atau pelayanan di rumah sakit. “Saat ini sudah menjadi rahasia umum keluhan soal waktu. Birokrasi harus direformasilah, baik dari segi perilaku maupun pola pikir atau mindset. Jadi itulah tujuan dari ZI ini,” tegasnya.

Disebutkannya, ada empat OPD di Pemkab Kubar yang ditunjuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas tahun 2020. Yaitu DPMPTSP, RSU HIS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Bagian Barang dan Jasa Setkab Kubar. Seluruh OPD ini akan dinilai dan diusulkan kepada KemenPAN-RB untuk ditetapkan sebagai unit kerja yang layak mendapat predikat WBK-WBBM.



Setelah proses selesai di Tim Penilai Internal dari Inspektorat Kubar, akan dikirim ke Tim Penilai Nasional. Sementara penilaian ZI ada nilai minimal 75 dari 1 sampai 100. Yang lebih dari nilai minimal akan diusulkan ke MenPan-RB untuk dinilai kembali. “Nanti akan diketahui, apakah OPD tersebut layak atau tidak menerima WBK dan WBBM,” kata Rimbun Siallagan.

Sedangkan indikator penilaian dalam pembangunan Zona Integritas ada enam. Yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sitem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kerja,  Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan agenda penilaian dilaksanakan hingga akhir Juli 2020 mendatang. #Lilis Sari

Komentar Anda

Komentar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here