Jhon: “Jangan terjadi lagi di perusahaan lain,”

Proses mediasi keempat kalinya antara Manajemen PT Yepeka Usaha Mandiri dengan eks karyawannya dilakukan di Markas Kepolisian Sektor Muara Lawa. SUNARDI/KABARKUBAR.COM

MUARA LAWA – KABARKUBAR.COM
Setelah melalui proses yang panjang dan alot, perselisihan perburuhan antara  PT Yepeka Usaha Mandiri atau YUM dan eks karyawannya dapat diselesaikan. Sebelas karyawan akan menerima kompensasi dari perusahaan sebesar 50 persen dari nominal yang dituntut. Pihak perusahaan menyanggupi pembayaran kompensasi paling lambat pada Selasa, 1 September 2020.

Kesepakatan tersebut diambil dalam proses mediasi keempat kalinya. Bertempat di Markas Kepolisian Sektor Muara Lawa pada Selasa, 25 Agustus 2020. Mediasi didampingi Jhon H Yohanes selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Industrial Pancasila dan perwakilan dari eks karyawan.

Sedangkan manajemen perusahaan diwakili Penanggung Jawab Operasi YUM Site TCM, Indro Widianto. Disaksikan Kepala Polsek Muara Lawa, Inspektur Tingkat Satu Hartono yang juga hadir sebagai mediator. Eks karyawan yang hadir pada proses mediasi ini adalah Supriyadi, Petrus, Ricki Geopani, Sunarji, Irmansyah dan Kristian Kudaq. Hadir juga Emina S sebagai Sekretaris SPIP.



Dalam berita acara mediasi, disebutkan tidak akan ada lagi tuntutan apapun serta perselisihan antara karyawan dan perusahaan. Hal itu dipastikan setelah kompensasi nantinya dibayarkan. Sebab perselihan perburuhan telah dinyatakan selesai dengan musyawarah dan mufakat.

“Saya berharap kasus ini menjadi yang pertama dan terakhir. Jangan terjadi lagi di perusahaan lain, PHK karyawan kontrak sebelum kontraknya berakhir,” kata Jhon H Yohanes, usai penandatanganan berita acara mediasi.

Sudah 2 Bulan di-PHK Sepihak, 9 Warga Kubar Tuntut Hak ke PT YUM

Jhon mengatakan, pihak karyawan menerima kompensasi yang diberikan oleh perusahaan melalui bebagai pertimbangan yang matang. Walaupun kompensasi yang disanggupi menyimpang dari ketentuan Undang Undang.

Kesepakatan dicapai usai mediasi, dengan keputusan perusahaan untuk membayar tuntutan eks karyawannya sebesar 50 persen dari nilai yang dituntut. SUNARDI/KABARKUBAR.COM

“Sudah jelas tertulis dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Setiap pengusaha yang memutuskan hubungan kerja sebelum kontrak selesai, pengusaha wajib membayar sisa kontrak,” tegasnya.

Menurut Kristian Kudaq selaku Koordinator Lapangan SPIP, mereka berharap perusahaan tidak pernah lagi mengingkari kesepakatan dalam kontrak kerja. “Perusahaan diminta jangan sampai lalai terhadap hak karyawan.



“Kalau bicara nilai, memang tidak seberapa. Tapi ini besar bagi karyawan. Ke depannya kami berharap jangan sampai apa yang terjadi pada kami terjadi pada karyawan lainnya,” tegasnya.

PJO YUM Site Trust-BEK, Novi Yosafat Azali menjelaskan, pihak manejemen tidak menginginkan terjadinya PHK. Namun perusahaan ini adalah Penyedia Tenaga Kerja atau Labour Suplay. Sehingga yang memberi penilaian terhadap kinerja karyawan adalah User atau Pengguna yang menetapkan standar tenaga kerja.

Perselisihan yang terjadi akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan. Agar nantinya YUM bisa lebih baik lagi dalam hal penyediaan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Serta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. “Dengan demikian YUM bisa menjadi perusahaan Labour Suplay terkemuka di Kubar,” katanya. #Sunardi

Komentar Anda

Komentar

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here