77 Kampung Berkembang Akan Ditajamkan Lagi Lewat Pendampingan
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berupaya menaikkan status kampung yang tersebar di 16 kecamatan. Dari 190 kampung dan empat kelurahan, baru 32 yang telah berstatus Desa Mandiri dan 75 sebagai Desa Maju.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK Kubar, Erik Victory mengakui, 77 kampung masih berstatus Desa Berkembang dan enam kampung masuk kategori lainnya. Upaya percepatan menuju desa atau kampung mandiri dan maju terus didorong.
“Kebijakan-kebijakan yang bersifat mendukung program usaha, juga telah dilakukan. Seperti kegiatan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) kita dorong semuanya mempunyai izin,” katanya para Selasa, 7 Februari 2023.
Menurut Erik Victory, agar lebih banyak lagi kampung di Kubar yang menyandang status Desa Maju dan Mandiri perlu didorong. Yakni dengan sering melakukan kunjungan ke BUMK yang telah dibentuk.
Misalnya, di Kampung Penawai Kecamatan Bongan untuk tahun 2022. Sehingga memperoleh penghargaan kampung mandiri, telah melaksanakan sejumlah kegiatan. Antara lain ketahanan pangan, pembangunan jalan usaha tani, dan penyertaan modal ke BUMK atau pembelian alat excavator 4,8 U.
“juga pengelolaan sampah dan pengelolaan air bersih oleh BUMK,” ungkap mantan Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Sekretariat Kabupaten Kutai Barat ini.
Ditambahkannya, di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok, juga melaksanakan kegiatan dan pembangunan. Yakni Program Ketahanan Pangan dengan membangun kebun karet, membangun dan mengelola Wisata Alam dan Air Hemaq Beniung.
Serta bekerjasama dengan PT PamaPersada Nusantara dalam program Corporate Social Responsibility, melakukan pelatihan dan gotong royong dengan seluruh masyarakat membangun wisata air Hemaq Beniung.
Pemerataan ekonomi kampung, katanya, salah satunya dengan menghidupkan kembali unit usaha yang dikelola oleh kampung. Dari 77 kampung yang masih status berkembang, Pemkab Kubar akan menajamkan lagi langkah pendampingan kolaborasi bersama pendamping desa dari Kementerian PDTT.
Dari beberapa kendala dan permasalahan tersebut, DPMK sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kampung telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
- Melakukan deteksi dini terhadap kampung-kampung yang berpotensi bermasalah.
- Meningkatkan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak kecamatan serta Tim Pendamping Profesional Desa, Tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa dengan seoptimal mungkin.
- Melakukan pembinaan terhadap pemerintahan kampung terkait pengelolaan Dana Kampung (DK) dan Alokasi Dana Kampung (ADK), serta penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pemerintah kampung.
- Meningkatkan pelayanan prima, serta melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung.
“Kita berharap ada kerja sama yang baik dari seluruh aparat pemerintahan kampung dengan kami, dan dibantu oleh seluruh masyarakat masing-masing kampung,” pungkas Erik Victory yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat. #Anthony Tobing
