Hits: 1

Tahun 2019 ADK Kubar Naik Menjadi Rp154 miliar

Sebanyak 14 Petinggi yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kubar, menyampaikan aspirasi pada Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi, Lantai II Gedung DPRD Kubar. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Sebanyak 14 Kepala Kampung atau Petinggi mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kutai Barat, Senin 26/11/2018 siang tadi. Mereka yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kubar, merupakan perwakilan 190 Petinggi di 16 kecamatan se-Kubar. Tidak hanya Wakil Rakyat, pimpinan tiga instansi terkait hadir untuk memberikan penjelasan atas aspirasi para Petinggi.

“Kami cuma berbicara perut, bagaimana bisa gajian. Bagaimana kami bisa kerja dengan baik jika perut tidak berisi. Karena dana desa tidak bisa untuk isi perut kami,” ungkap Ketua Papdesi Kubar, Bonifasius Dion, yang juga Petinggi Linggang Bigung Baru Kecamatan Linggang Bigung, dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi, Lantai II Gedung DPRD Kubar.

Dion mengatakan, Papdesi bukan organisasi politik dan berlawanan. Tapi para Petinggi siap mendukung pemerintah untuk membangun daerah. Ia membantah rumor yang menyebut para Petinggai hendak menggelar demonstrasi. Sebab Petinggi juga bagian dari pemerintah. Hanya saja, belum cairnya Alokasi Dana Kampung atau ADK membuat kinerja pemerintah kampung macet. Sebab dana tersebut diperuntukkan membiayai operasional pemerintahan kampung dan honor lembaga yang ada di kampung.



Ia mempertanyakan ADK yang sudah 11 bulan belum cair. Karena operasional pemerintah kampung mengandalkan ADK. Sebab mereka sudah tidak memungut biaya pengurusan apapun dari masyarakat. Ia meminta dikedepankan gaji dan operasional daripada pembangunan fisik yang boleh ditunda. “Tapi bagaimana isi perut kami lancar tiap bulan. Kami tidak tarik biaya dari masayarakat, karena yang ada Peraturan Bupati atau perda saja bisa kena OTT (operasi tangkap tangan). Apalagi yang di kampung seperti kami,” tegas Dion.

Menurut Petinggi Sumbersari, Mulyadi, ada Peraturan Pemerintah yang jadi dasar aspirasi atau keluhan Petinggi. Ia mengaku 190 kampung belum ada yang telah menerima ADK sebesar 60 persen. Padahal tahun 2018 sudah mau masuk Desember. “Kami minta pemerintah kucurkan ADK itu sebelum Natal,” harapnya.

Di tahun 2019, Mulyadi berharap penyelenggaran pemerintahan kampung diprioritaskan, dengan membayarkan dana secara rutin. Jika tidak mampu membayar sepenuhnya. “Kalau mau profesional tapi tidak didukung operasional yang baik, itu hanya wacana saja. Semoga hak-hak kami jadi prioritas, agar kami bisa lebih profesional,” katanya.

Petinggi Muara Kedang Kecamatan Bongan, Abdul Gais, meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Sementara Petinggi Muara Kedang, Abdul Gais berharap, para pengambil keputusan memikirkan Petinggi sebagai ujung tombak menghadapi masyarakat. Jika tidak diperhatikan, dikuatirkan tidak bisa menjalankan tugas. “Sebentar-sebentar komputer kami rusak, dari mana bisa memperbaiki. Kami kerja 24 jam, padahal tidak ada pungut urusan apapun. Mestinya kami yang kecil ini diperhatikan oleh pemda,” pesannya.

Dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kubar, Faustinus Syaidirahman, Pagu ADK Kubar tahun anggaran 2018 senilai Rp138.630.934.645. Dan telah dicairkan untuk Tahap I per 6 November 2018 sebesar Rp55.452.373.858. Sisanya yang belum tersalur Rp83.178.560.787. “Yang sudah sampaikan terealisasi baru 40 kampung dengan penyaluran sebesar 99,9 persen,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kubar, Faustinus Syaidirahman, meminta para Petinggi segera menyampaikan laporan realisasi ADK maupun Dana Desa. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Pria yang akrab disapa Cay ini mengungkapkan, pencairan ADK dalam dua tahap. Tahap I sebesar 40 persen dan Tahap II 60 persen. Berbeda dengan Dana Desa yang hingga tiga tahap, yakni 20 persen, 40 persen dan 40 persen. Namun ada kesamaan pencairan ADK dan Dana Desa di tahap akhir. Yakni harus 75 persen kampung sudah sampaikan laporan realisasi di tahap sebelumnya.

“Jadi persoalannya, kampung yang belum melaksanakan kewajiban laporan menjadi kendala bagi yang sudah. Kami minta agar Papdesi memacu para petinggi segera sampaikan laporan realisasi,” harapnya.

Kendala lainnya, imbuh Cay, realiasasi antara penyerapan dan capaian output yang tidak seimbang. Sementara faktor tersebut juga menjadi syarat pencairan ADK dan Dana Desa. “Masih kita kejar agar terpenuhi. Tapi yang paling utama adalah soal macetnya penerimaan dari Pemerintah Pusat seperti dijelaskan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daera) Kubar,” tegasnya seraya mengakui tahun 2019 nanti anggaran ADK untuk Kubar meningkat menjadi Rp154 miliar.



Menanggapinya, Ketua DPRD Kubar, Jackson John Tawi, memahami kebingungan para Petinggi. Sebab pekerjaan di tahun 2018, tapi kemungkinan besar baru bisa dibayar tahun 2019. Ia khawatir nantinya menjadi temuan aparat hukum. “Apa yang masih bisa dicairkan untuk jalankan pemerintahan kampung, harap bisa dicairkan. Karena untuk operasional termasuk honor, agar tidak tertunda. Ini hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

“Kalau bisa bayar operasional dulu lah,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kubar, Lusiana Ipin, di hadapan empat Anggota DPRD Kubar lainnya. Yakni Hilarion, HM Zainuddin Thaib, Anita Theresia dan Anselmus Tatang.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kubar Sahadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kubar Yuli Permata Mora, dan Inspektur Inpektorat Kubar Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo. #Sonny Lee Hutagalung/Advertorial

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here