TR BNPB Sudah Terjun ke Lokasi Pengungsian
JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus menangani pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang ada di Aceh. Dari 1.759 jiwa pengungsi di Aceh, 720 jiwa diantaranya berasal dari Bangladesh yang sedang mencari pekerjaan dan menjadi korban perdagangan manusia. Sedangkan 1.062 jiwa pengungsi Rohingya terdiri dari 565 laki-laki, 235 perempuan dan 225 anak-anak. Pengungsi Rohingya sendiri berasal dari negara bagian di Myanmar yang mengungsi akibat adanya konflik dan kerawanan keamanan.
Menteri Sosial Khofifah Indawa Parawansa menyampaikan terima kasih Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Aceh serta Pemerintah Kabupaten dan Kota setempat. Juga kepada Non Government Organisation (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat yang telah membantu pengungsi. “Terlebih kepada masyarakat umum yang turut berpartisipasi membantu para pengungsi Rohingya,” katanya dalam pertemuan yang dihadiri pimpinan Pemprov Aceh, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, International Organization of Migration (IOM), Kementerian Sosial, Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, satuan kerja perangkat daerah dan sejumlah NGO di Pendopo Kota Langsa, Minggu (24/5/2015) pukul 10.00 Wib.
Khofifah mengungkapkan, selanjutnya akan ada dua penanganan yang dilakukan Pemerintah. Pertama, untuk pengungsi asal Bangladesh yang merupakan korban ekonomi migran, maka 720 jiwa akan segera dikembalikan ke Bangladesh. Duta Besar Bangladesh, MD Nazmul Quaunine, telah berkunjung ke Aceh Utara dan berencana untuk memulangkan pengungsi secara bertahap. Untuk biaya pemulangan pengungsi akan ditanggung UNHCR dan IOM. Mulai pekan depan secara bertahap pengungsi akan dipindahkan ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebelum ke Bangladesh. “Kita harap dalam sebulan pemulangan telah tuntas,” katanya.
Kedua, jelas menteri, untuk penanganan pengungsi Rohingya akan dilakukan permukiman kembali atau resettlement dan perlindungan sosial. Termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, trauma healing dan lainnya oleh berbagai kementerian atau lembaga. Rencana pada Selasa (26/5/2015) nanti akan dilakukan rapat kordinasi teknis di Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Koordinasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi pengungsi ini,” ujar Khofifah.
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, pemerintah saat ini sedang menyusun sebuah Peraturan Presiden. Yakni Perpres Pengungsi dan Penanganan Pencari Suaka. “TRC BNPB sendiri telah berada di lokasi pengungsian di Aceh. Kebutuhan logistik, peralatan, sanitasi, kesehatan pengungsi terus dipenuhi,” ungkapnya. #Sonny Lee Hutagalung/Humas BNPB
