Rp100 Juta UBK dari Bagian Perekonomian dan Rp100 Juta Dana Hibah dari DPM Kubar
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 61 pada Kamis, 17 Agustus 2006, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyalurkan dana Rp 16 milliar. Dana ini diperuntukkan bagi 80 kampung senilai masing-masing Rp200 juta yang terbagi dua bagian.
Pertama senilai Rp100 juta berupa dana hibah yang akan disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kubar. Kedua, Rp100 juta untuk Usaha Bersama Kampung yang disalurkan pada November tahun ini melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat.
Kampung kampung penerima dana swakelola tersebut yaitu:
- Kecamatan Long Apari (7 kampung)
- Kecamatan Long Pahangai (1 kampung)
- Kecamatan Long Bagun (2 kampung)
- Kecamatan Long Hubung (4 kampung)
- Kecamatan Laham (1 kampung)
- Kecamatan Long Iram (2 kampung)
- Kecamatan Tering (5 kampung)
- Kecamatan Linggang Bigung (9 kampung)
- Kecamatan Barong Tongkok (8 kampung)
- Kecamatan Melak (3 kampung)
- Kecamatan Sekolaq Darat (1 kampung)
- Kecamatan Nyuatan (2 kampung)
- Kecamatan Damai (2 kampung)
- Kecamatan Muara Lawa (2 kampung)
- Kecamatan Bentian Besar (4 kampung)
- Kecamatan Siluq Ngurai (6 kampung)
- Kecamatan Manor Bulatn (7 kampung)
- Kecamatan Muara Pahu (4 kampung)
- Kecamatan Jempang (4 kampung)
- Kecamatan Penyinggahan (2 kampung)
- Kecamatan Bongan (4 kampung)
Program ini dikatakan Bupati Kutai Barat, Ismael Thomas, adalah implementasi salah satu program. Tertuang dalam visi dan misi yang telah disampaikan pada masa Pilkada 20 Februari lalu tentang pembangunan ekonomi kerakyatan.
Thomas menjelaskan, seluruh kampung di Kubar yang berjumlah 223 kampung akan mendapatkan kucuran dana yang sama secara bertahap. Disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Pemkab Kubar belum dapat merealisasikan untuk semua kampung dikarenakan terbatasnya anggaran tahun 2006.
Juga adanya warisan hutang pemerintah pada periode sebelumnya kepada pihak ketiga sebesar Rp300 miliar. “Pemerintah periode 2001-2005 meninggalkan utang Rp300 miliar dan itu harus kami selesaikan lebih dahulu. Mudah-mudahan APBD tahun 2007 dapat terpenuhi seluruh kampung sekaligus,” ujarnya.
Ditambahkannya, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan ekonomi rakyat yang menurutnya sedang terpuruk selama dua tahun terakhir. Karena usaha masyarakat banyak yang berkurang, dan saat ini sekitar 60 persen berprofesi sebagai petani.
Diharapkannya, proyek di kampung dikerjakan menggunakan tenaga dari warga setempat. Agar menambah peredaran uang di daerah. Karena dana yang disalurkan akan digunakan untuk membiayai proyek dalam kampung. “Pemerintah Kubar harus menjadi pendorong bagi ekonomi kampung,” tambahnya.
Bupati Kubar kedua setelah sebelumnya menjabat Wakil Bupati pada periode 2001-2005 ini menegaskan, dana tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Meskipun berupa dana hibah, harus dikembalikan kepada Pemkab Kubar.
Para kepala kampung diimbau segera mengadakan rapat dengan warganya untuk menentukan proyek-proyek dalam pembangunan kampung. Yang akan dibiayai dari dana hibah tersebut. Kepala kampung diharapkan tidak menentukan secara sepihak proyek dalam kampung tetapi keputusan di tangan masyarakat.
“Harus transparan penggunaannya, tolong pembukuannya dipampang jelas di papan pengumuman. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, jangan sampai anda jadi target petugas pemberantas korupsi,” uajrnya kepada para kepala kampung, seraya mengatakan pada pihak DPM Kubar untuk menyerahkan dana tersebut pada para kepala kampung dengan tidak mengurangi satu sen pun dari jumlah Rp200 juta itu.
Bupati Thomas menegaskan akan merealisasikan program yang sama bagi seluruh kampung di Kubar dengan besaran dana yang sama juga. Hal itu menjawab nada miring yang menduga dana-dana tersebut hanya diberikan bagi kampung-kampung yang memenangkan pasangan Thomas-Didik semasa Pilkada Kubar Februari lalu.
“Pemerintah bertekad menyejahterakan seluruh warga Kubar tanpa terkecuali dengan menyesuaikan kemampuan keuangan yang didukung oleh potensi daerah. Saya harap kampung yang belum mendapat bersabar,” katanya.
Senada dengan Thomas, Ketua DPRD Kubar FX Yapan menyatakan, uang rakyat yang disalurkan lewat program ini harus dipertanggungjawabkan. Disertai notulen rapat masyarakat kampung di saat merumuskan proyek yang akan dikerjakan. Serta administrasi dan volume pekerjaan sebagai bukti laporan pada pemerintah. Bilamana laporannya tidak jelas, maka tidak akan menerima dana pada tahap berikutnya.
Penyimpangan yang terjadi akan dilimpahkan kepada yang berwenang untuk ditangani. “Jangan terjadi seperti proyek IDT pada masa orde baru, yang akhirnya disalahgunakan oleh banyak pihak. Karena menganggap dana tersebut adalah hak mutlak rakyat tanpa tanggung jawab penggunaannya. Tolong yang sudah menerima dapat menjadi contoh bagi penerima tahap berikutnya,” harapnya. #Sonny Lee Hutagalung
