Hits: 0

600 Hektar Belum Diganti Rugi

????????????????????????????????????
LAPORAN : Perwakillan masyarakat Kampung Mendika Kecamatan Damai, Lusiana Dili, menyerahkan berkas tuntutan warga pemilik lahan yang telah dikelola PT Teguh Sinar Abadi kepada Kabag Pemerintahan Setkab Kubar, Misran Effenndi, usai pertemuan di Lantai II Kantor Bappeda Kubar, Rabu (13/5/2015).    HENDRI PHILIP/KabarKubar.com

BARONG TONGKOK – Masyarakat Kampung Mendika Kecamatan Damai segera melayangkan surat pengaduan ke Lembaga Hak Asasi Manusia di Jakarta. Pasalnya, perusahaan pertambangan batu bara PT Teguh Sinar Abadi tidak juga menggubris tuntutan ganti rugi warga pemilik lahan. Bahkan sejak tahun 2006, TSA dinilai mengabaikan niat 60 kepala keluarga yang mengklaim memiliki sekitar 600 hektar lahan.

“Kami akan membuat laporan ke HAM,” kata Handi, Koordinator Warga Kampung Mendika dalam tuntutan kepada TSA. Ia mengungkapkan tekad warga tersebut usai pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Lantai II Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kubar, Rabu (13/5/2015).

Handi mengatakan, masyarakat Mendika telah berupaya bernegosiasi dengan pihak manajemen TSA yang merupakan anak perusahaan PT Gunungbayan Pratamacoal (GBPC). Namun perusahaan grup dari Bumi Resources milik Aburizal Bakri itu tidak pernah mau berdialog dengan masyarakat maupun perwakilan warga. “Sampai saat ini masalah itu (ganti rugi) tidak pernah dibahas. Kami selalu menggunakan cara yang baik, tapi perusahaan tidak menghiraukan,” katanya.

Ditambahkan Firdaus, salah seorang warga Mendika, TSA tidak pernah mau menemui masyarakat. Meski warga sangat berharap agar masalah itu diselesaikan dengan baik. “Kalau masyarakat berdemo, selalu dibenturkan dengan aparat hukum,” ungkapnya. “Kami tidak mempermasalahkan besaran harga ganti rugi. TSA bilang sudah membayar ganti rugi, tapi sama siapa? Kami tidak pernah menerimanya. Sekarang yang terpenting adalah memperjuangkan hak kami,” pungkasnya.

Dijelaskan Ketua RT I Mendika, Minta, ganti rugi yang diajukan masyarakat tidak sekedar kompensasi lahan yang telah digarap TSA. Namun juga akibat yang ditimbulkan operasional penambangan perusahaan yang mulai gencar beroperasi di tahun 2007 lalu. Termasuk pencemaran sumber air yang selama ini dikonsumsi warga. Limbah akibat eksploitasi perusahaan telah mencemari air yang menjadi konsumsi sehari-hari. Kolam ikan yang menjadi salah satu sumber pendapatan warga juga ikut tercemar. “Limbah perusahaan sangat merugikan. Air yang dulu dikonsumsi, sekarang tidak bisa dikonsumsi. Airnya sudah bau dan kolam ikan tercemar membuat ikan mati,” ujarnya.

????????????????????????????????????
KORBAN : Ketua RT I Mendika, Minta (kedua dari kiri) dan Udin (kedua dari kanan), menunggu niat baik dari PT Teguh Sinar Abadi untuk bernegosiasi atas tuntutan mereka yang telah disampaikan sejak tahun 2006 silam.    HENDRI PHILIP/KabarKubar.com

“Kami pernah meminta operator exavator supaya tidak beroperasi, tapi kegiatan TSA tetap berjalan karena didampingi aparat hukum,” ungkap Minta yang berusia 75 tahun ini.

Menurut Lusiana Dili, ada salah seorang warga bernama Udin yang menjadi korban dari sikap TSA. Udin telah 7 kali dijadikan tersangka dalam perkara gugatan sengketa. “Udin ini tergolong buta huruf, makanya tidak mengerti saat diminta menandatangani surat penetapan tersangka,” katanya.

Lusiana mengaku sangat menyesalkan sikap TSA yang tidak menggubris surat undangan rapat yang dilayangkan Pemkab Kubar untuk rapat di Bappeda hari ini. Seorangpun dari pihak manajemen TSA tidak ada yang menghadiri. “Kita tidak tahu apa mau perusahaan. Kita mau TSA segera menyelesaikan sengketa lahan kami. Jangan sampai masyarakat yang bertindak,” tegasnya. Ia berharap pemerintah berperan lebih besar dan segera menuntaskan persoalan ini.

“Saya sangat menyesalkan TSA yang menyerobot tanah kami tapi tidak mengganti rugi. Saya minta pada keluarga untuk bersiap jika terjadi sesuatu pada saya. Saya siap meski ditembak sekalipun,” tukas Sivanus Kila yang mengaku siap berhadapan dengan proses hukum demi menegakkan keadilan bagi warga Mendika.

Mewakili Pemkab Kubar, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kubar, Misran Effendi, mengatakan segera memanggil manajemen TSA melalui surat. “Jika tidak mengindahkan (surat panggilan), bila perlu kita buat laporan ke HAM atau ke Dirjen Pertambangan,” katanya.

Sementara pihak manajemen TSA tidak dapat dihubungi hingga berita ini diturunkan.   #Hendri Philip

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here