Hits: 27

Terdaftar di Dapodik dan Ijazah S1

Para guru mendapat ucapan selamat hari guru dari murid-muridnya. ARSIP/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Peluang emas bagi mereka yang telah mengabdi di dunia pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Sebab ada syarat khusus yang dipatok bagi mereka yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendapat alokasi 1.209 tenaga kependidikan atau guru.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Yakobus Yamon, ada syarat utama dalam seleksi PPPK. Salah satunya, harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ia menerangkan, jika ada nama di Dapodik, artinya sudah atau sedang bekerja sebagai guru di salah satu sekolah. “Kalau tidak ada namanya di Dapodik, jangan harap. Tidak bisa ikut seleksi PPPK” ungkapnya pada Rabu, 7 Juli 2021 di ruang kerja.

Syarat utama lainnya, peminat PPPK harus berlatarbelakang pendidikan serendah-rendahnya Strata 1. Jika hanya tamatan setingkat SMA, tidak akan bisa mendaftar sebagai Calon PPPK. Diakuinya, saat ini banyak guru berstatus honorer yang latar belakang pendidikannya belum S1.

“Kita punya banyak stok sarjana, tapi tidak mungkin main ganti. Kami arahkan agar kuliah ambil S1. Jadi nantinya, memenuhi syarat CPPPK atau CPNS kalau dibuka,” katanya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Yakobus Yamon. ARSIP/KABARKUBAR.COM

Yamon menambahkan, dengan alokasi PPPK tahun ini, nantinya bisa memperbaiki kualitas guru. Sebab banyak yang tidak sesuai latar pendidikan. Misalnya, seorang guru yang kuliahnya agama Kristen, tapi mengajar olahraga. Guru matematika, tapi kuliahnya ekonomi. “Itu yang perlu kita benahi. Guru mengajar sesuai latarbelakang pendidikannya,” ujarnya.

Dari alokasi 1.209 guru, disebut hanya untuk sekolah yang ditangani kabupaten. Yakni sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga SMP. Sedangkan SMA adalah kewenangan pemerintah provinsi. “Tidak langsung lulus, karena ada passing grade (nilai ambang batas). Kita belum tahu apakah sekaligus atau bertahap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Nopandel, menyebut alokasi pegawai di Kubar ditetapkan sejumlah 1.443. Rinciannya, Tenaga Guru sebanyak 1.209 orang, Tenaga Kesehatan 147, dan Tenaga Teknis 87.

Hal itu ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia. Melalui Keputusan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 793 Tahun 2021. Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021.  Yang ditetapkan di Jakarta oleh Tjahjo Kumolo pada 29 April 2021.

Nopandel mengatakan, teknis pelaksanaan tes Calon PPPK menjadi kewenangan Disdikbud Kubar. “Yang guru belum kita umumkan, karena menunggu dari pusat. Tidak ada CPNS, semuanya PPPK. Kita masih koordinasi dengan pusat,” katanya. #Soner Klend Sabbath

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here