Hits: 0

Petrus Jamhuri: “Padahal sewaktu memohon pinjaman, ada yang sampai marah‑marah”

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, Petrus Jamhuri. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Barat mendapat tambahan tugas baru untuk menagih kredit macet senilai Rp2 miliar lebih. Tugas ini akan dijalankan Disperindagkop setelah secara resmi mendapat limpahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kubar pada tanggal 16 Oktober 2006. Yakni program dana Usaha Kecil Menengah atau UKM dan Kelompok Usaha Bersama atau UBK.

Posisi Maret 2006 mencatat tunggakan ratusan kelompok usaha dan perorangan yang mendapat kucuran dana dari DPM. Masa tunggakan empat sampai 25 bulan, dengan nilai mencapai Rp2.154.914.615.

Kepala DPM Kubar, Petrus Jamhuri menjelaskan, dana tersebut sedianya diperuntukkan sebagai modal usaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Pengembalian mulai macet sejak pertama dikucurkan tahun 2002. Guliran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat tahun 2002 sebesar Rp1.090.000.000 dengan tunggakan pokok beserta bunga mencapai Rp600.120.000.

Guliran tahun 2003 Rp1.442.000.000 dengan tunggakan Rp494.210.000. Guliran tahun 2004Rp 1.110.000.000 dengan tunggakan Rp1.011.904.061. Serta guliran tahun 2005 sebesar Rp4.870.000.000 dengan tunggakan Rp 28.680.554.

“Pada awalnya penerima kredit dapat mengembalikan dengan baik, lalu mendapat kendala. Namun bagi yang macet tetap dibina,” jelasnya beberapa waktu sebelum pelimpahan ke Disperindagkop.

Menurut Petrus Jamhuri, tidak ada toleransi kalau ada unsur kesengajaan tidak mengembalikan untuk konsumtif. DPM memberikan toleransi pengembalian sampai dua tahun dan tambahan waktu enam bulan jika belum juga dapat melunasi tunggakan. Menanggapi banyaknya tunggakan yang masanya telah lama, Petrus menyatakan tidak akan ada penghapusan hutang. “Tidak akan ada pemutihan, semua harus menunaikan kewajiban mengembalikan kredit,” tambahnya.

Salah satu tujuan pemberian modal usaha adalah untuk membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Termasuk usaha kerajinan rotan. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Sementara itu Kepala Disperindagkop Kutai Barat H Ediyanto Arkan menegaskan, tidak serta merta meneruskan kebijakan program kredit UKM. Yang selama ini ditangani oleh DPM Kubar. Salah satunya adalah dengan menggandeng lembaga non keuangan untuk menjadi mitra dalam bidang permodalan. Dengan memprioritaskan pada usaha yang berkembang, dan benar‑benar memiliki jiwa wirausaha.

Disperindagkop akan akan merumuskan suatu terobosan baru yang berkaca pada permasalahan yang dihadapi DPM dalam program UKM. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada para pengusaha, sekaligus mempertanggungjawabkan uang rakyat.

Ediyanto Arkan merencanakan tidak lagi memberikan pinjaman tanpa jaminan seperti yang terjadi sebelumnya di DPM. Di mana pinjaman di bawah nilai Rp15 juta tidak menggunakan jaminan. Ketegasan pemberi pinjaman perlu ditunjukkan, sebab pihak pemerintah yang memberikan pinjaman telah memudahkan dengan bunga yang lebih ringan. “Kita juga memberikan tenggang waktu tiga bulan sebelum membayar angsuran pertama,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Pemukiman DPM Kubar, Aurellius Dalasyur mengatakan, banyaknya kredit macet juga membuat dana bergulir tersendat. Akibatnya, banyak permohonan yang disampaikan sejak 2002 lalu belum terealisasi. Dana yang siap digulirkan tahun 2006 untuk program UKM senilai Rp1.404.564.543 dan KUB sebesar Rp220.023.737.



Ia menyebut, biasanya setiap bulan dapat merealisasikan permohonan kredit yang baru. Tetapi sekarang tunggu lima bulan baru bisa terkumpul dana untuk digulirkan kembali pada pemohon yang belum terealisasi.

“Kami sudah memanggil dengan baik mereka yang menunggak, namun tidak ditanggapi. Padahal sewaktu memohon pinjaman, ada yang sampai marah‑marah menganggap DPM pilih kasih. Beberapa orang ada yang sampai 25 bulan tunggakannya,” ungkap Dalasyur.

Ia menambahkan, masih ada dana yang belum diambil pemohon. Padahal SK pencairan sudah ada sebesar Rp169.500.000. Sementara data penunggak belum dapat dilengkapi hingga Oktober 2006, karena PLN yang byarpret. Juga masih pemadaman bergiliran hingga menghambat pekerjaan mereka di DPM. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here