Tiga Bidang Siap Laksanakan Tupoksi
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat terus berbenah diri dalam pelayanan masyarakat di bidangnya. Khusus soal penanganan bencana, sejauh ini tidak menemui kendala. Hanya saja, tambahan personel diperlukan. Sehingga setiap bencana dapat ditangani lebih baik.
“Kita punya Tim Reaksi Cepat, tapi baru ada 10 orang. Selama ini sudah berjalan dengan baik. Tapi perlu ditambah anggotanya, agar lebih cepat dan baik saat ada bencana yang perlu ditangani,” ungkap Jenton, Kepala Pelaksana BPBD Kubar, Selasa 10/10/2017 di ruang kerjanya.
Dengan 3 Kepala Bidang, yakni Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Diharapkan BPBD Kubar merencanakan sosialisasi terkait bencana kepada warga pemula. Yaitu anak sekolah, aparat kampung dan masyarakat umum. Agar persiapan sebelum dan sesudah terjadinya bencana dapat dipahami dan dibimbing cara penanganannya.
Jika terjadi bencana, Bidang KL harus siap siaga, seperti menyiapkan dan mendirikan tenda. Misalnya saat banjir, dan para staf harus siap di lokasi. “gar bila ada evakuasi, bisa langsung ditindaklanjuti. Dan juga memberikan logistik berupa makanan siap saji, atau sembako berupa beras, gula, garam. Juga peralatan memasak , pakaian sekolah, serta obat-obatan.
“Sudah mempersiapkan mobil jika terjadi bencana, dan bila terjadi kebakaran, sudah mempersiapkan peralatan keamanan atau Safety seperti sepatu, helm dan lainnya,” jelas Jenton.
Mantan Camat Muara Lawa ini mengatakan, Bidang PK akan memasang baliho-baliho di setiap kecamatan dan kampung. Khususnya imbauan untuk tidak membakar hutan dan lahan, dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya kebaran hutan dan banjir.
Ketika bencana sudah berlalu, seperti banjir, longsor dan kebakaran, maka Bidang RL yang bertindak. Dan terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa, mengukur dan menilai kondisi situasi di lapangan tersebut. Untuk rehab rumah terkena puting beliung akan dibantu. “Itu jika ada anggaran. Jika tidak, hanya bisa melonggo saja,” jelasnya.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi diwajibkan membantu pembangunan sarana darurat di lokasi bencana. Misalnya membangun jembatan yang rusak sebagai lalu lintas warga melintasi lokasi. Namun terlebih dulu diperiksa sekitarnya hingga disebut layak untuk dibantu dan dibuatkan dokumen dari BPBD yang diketahui oleh petinggi dan camat.
Dokumen tersebut disertakan foto untuk dilihat sudah berapa lama kerusakannya. Barulah diberikan anggaran, yang dilengkapi data. “Jka tidak, kami tidak akan mencairkan dana. Jika menyalahgunakan dokumen tersebut, akan dikenakan sanksi,” tegas Jenton. #Lilis Sari
