Hits: 0

Dimita Laporkan Jika Ada Pendamping Desa Dicueki Petinggi

Inspektur Inspektorat Kubar, Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo, berharap pengelolaan keuangan negara di kampung akan lebih baik dengan pengawasan yang dijalankan juga oleh Pemerintah Kecamatan. ARSIP/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Inspektorat Kabupaten Kutai Barat memilki keterbatasan personel untuk tenaga auditor. Padahal sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat memiliki tanggung jawab berat untuk mengaudit seluruh organisasi yang mengelola uang negara. Untuk itu, kecamatan diminta ikut berperan membantu tugas pengawasan.



“Inspektorat Kubar punya anggaran yang cukup, tapi tenaga auditor terbatas. Hanya ada 18 auditor dan baru 12 di antaranya yang mengantongi Sertifikat Pejabat Fungsional Auditor,” ungkap Inspektur Inspektorat Kubar, Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo kepada KabarKubar.

Terbatas Auditor, lanjut Belly, tapi tugas berat untuk menangani 190 kampung, 4 kelurahan, 16 kecamatan, dan sekitar 47 Orgasnisasi Perangkat Daerah. Belum termasuk Dana Alokasi Khusus, Bantuan Operasional Sekolah dan review. Tugas dan fungsi Inspektorat Kubar harus tetap bisa berjalan. Termasuk untuk audit di kampung yang diadukan. Jika ada pengaduan masyarakat, baik langsung atau dari polisi maupun jaksa, diharapkan Inspektorat lebih dulu masuk.

Dengan keterbatasan itu, Inspektorat menyadari perlu peran serta kecamatan selaku ujung tombak. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. “Peran kecamatan sebagai fasilitator semua kegiatan. Tapi kayaknya belum jalan, karena camat terkadang belum tahu fungsinya,” ujar Belly.

Dijelaskan pria yang lama berkarir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, camat seharusnya memfasilitasi aparatur pemerintahan kampung. Apalagi jika ada ketidaktahuan kepala kampung atau Petinggi, sekretaris kampung dan bendaharanya. Ia menegaskan camat harus lebih tahu. Karena sudah tugas camat untuk fasilitasi, termasuk masalah pemerintahan.

“Makanya dikasih pendamping kampung yang diempatkan di kecamatan, agar bisa membantu. Nah, ini belum berjalan sama sekali. Ini yang jadi tantangan, bukan ancaman atau keluhan, tapi tantangan,” tegas Belly.



Soal kabar adanya Pendamping Desa yang sarannya tidak digubris Kepala Kampung atau Petinggi, Belly meminta segera melapor ke atasan. Sehingga nantinya akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat, setelah berkordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. “Jadi tidak boleh bermain-main. Jika Petinggi tidak mau mengikuti saran Pendamping Desa, laporkan ke pimpinannya. Kami siap menerima laporan penyimpangan Dana Desa,” tegasnya. #Sonny Lee Hutagalung/Advertorial

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here