Hits: 0

Pihak Bandara ‘Lempar Bola’ ke Pemkab Kubar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
PESAWAT BESAR : Pengembangan Bandara Melalan di Kutai Barat dengan perluasan dan perpanjangan landasan pacu terkendala tuntutan ganti rugi atas lahan milik warga Kampung Bohoq.    DEESELHA/KabarKubar.com

BARONG TONGKOK – Masyarakat Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, menolak kelanjutan proyek rencana pengembangan dan perluasan Bandara Melalan. Warga mengklaim pemilik lahan seluas seluas 474,5 hektar, termasuk 96,6 hektar yang masuk dalam rencana proyek. Mereka meminta haknya diberikan lebih dulu. Yakni ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh diatasnya yang diklaim telah menjadi milik warga sejak jaman penjajahan Belanda.

Menurut Sunyi, Petinggi kampung yang bisa disebut Bohoq itu, pernah ada tawaran penyelesaian ganti rugi untuk 96,6 hektar lahan warganya. Hanya saja, tidak sesuai harapan warga. Kemudian di tahun 2003 lalu, ada nota kesepahaman antara Pemkab Kutai Barat dengan masyarakat Bohoq. Isinya, warga bersedia menyerahkan lahan seluas 96,6 hektar untuk pengembangan bandara dengan digantirugi.
“Sampai saat ini belum ada ganti rugi, sehingga tidak boleh dikerjakan. Kasus sengketa lahan ini sejak tahun 2009 lalu juga terkait dengan Angkatan Udara Republik Indonesia. Sudah beberapa kali berganti Kepala Desa Gemuhan Asa, belum ada penyelesaian,” jelas Sunyi.

2105_Komisi II DPRD Kubar di Gemuhan Asa (Bohoq)
JARING ASPIRASI: Ketua Komisi II DPRD Kubar, Arkadius Elly dan anggota dewan lainnya, menemui warga Kampung Gemuhan Asa (Bohoq) Kecamatan Barong Tongkok, Jumat 13/5/2016.    M IMRAN/KabarKubar.com

Saat dikonfirmasi, Kepala Bandara Melalan Budi Santosa, menyebut seluruh masalah terkait lahan untuk pengembangan dan perluasan bandara, bukan tanggungjawab pihaknya. Tapi merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah setempat. “Itu tanggung jawab Pemda, kami hanya melakukan pembangunan ketika sudah tidak ada sengketa,” katanya.

Diakui Budi Santosa, hingga saat ini perluasan bandara belum dilaksanakan akibat sengketa itu. Sementara perluasan dan pengembangan bandara sendiri adalah terkait tambahan panjang landasan pacu. “Runway harus 1.650 meter hingga 2.250 meter, agar pesawat Hercules atau pesawat berbadan lebar dapat mendarat di Sendawar,” tutupnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kubar, Ipin, mengatakan secepatnya membawa permasalahan itu dalam Rapat Kerja di DPRD Kubar. Terkait lahan bersengketa untuk kepentingan bandara selus 96,6 hektar, harus segera diselesaikan. DPRD akan membawa masalah ini dalam rapat kerja bersama SKPD terkait di lingkup Pemkab Kubar. “Kita mau masyarakat tenang, pembangunan berjalan bagus, bisa berusaha dengan baik,” katanya saat kunjungan kerja ke Bohoq, Jumat 13/5 lalu.

Wakil Ketua II DPRD Kubar Arkadius Elly, berpendapat sama. Dia menjelaskan, setelah Dewan bertemu langsung dengan masyarakat, baru diketahui soal ganti rugi dan kejelasan kepemilikan lahan itu telah berlangsung puluhan tahun. DPRD Kubar segera berkordinasi dengan Pemkab Kubar, guna langkah penyelesaian dengan duduk satu meja.

Menurut Arkadius Elly, selama ini masyarakat Bohoq ibarat ‘bernapas dalam lumpur’. Ada intimidasi dan tekanan dari sejumlah pihak terkait keberadaan lahan mereka. “Kami akan segera panggil pihak terkait untuk menyelesaikannya. Kalau yang untuk bandara silahkan diganti rugi. Begitu juga sisanya seluas 474,5 hektar, harus ada kejelasan dibuatkan agar sertifikat kepemilikan bagi warga,” ujarnya yang juga didampingi Anggota DPRD Kubar lainnya, diantaranya Samri Nyirang dan Astaman.    #M Imran

Comments

comments

2 KOMENTAR

  1. Berkaitan berita diatas, terutama kalimat paragrap terakhir, perlu kami luruskan sebagai berikut :
    1. Penyampaian perumpamaan “bernapas dalam lumpur” adalah pernyataan salah satu wakil masyarakat Gemuhan Asa.
    2. Tidak ada pernyataan saya soal intimidasi atau tekanan oleh pihak terkait dalam pertemuan tersebut.
    3. Saya tidak sempat melayani sesi wawancara karena kurang sehat saat itu (demam flu).
    Terimakasih, semoga menjadi maklum.

    • Terima kasih atas penjelasan Bapak Arkadius Elly selaku Wakil Ketua DPRD Kubar.
      Dari diskusi kami dengan wartawan yang meliput pertemuan tersebut, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
      1. Perumpamaan ‘bernapas dalam lumpur’ benar merupakan pernyataan salah seorang Tokoh Masyarakat Bohoq yang kemudian diaminkan oleh bapak dan rekan Dewan Kubar lainnya dalam diskusi. Hal itu juga menjadi sebuah pernyataan yang layak untuk dikutip sebagai pernyataan bapak.
      2. Soal intimidasi maupun tekanan dari pihak terkait juga banyak dilontarkan warga saat itu dan juga diamini bapak. Pemkab Kubar selama ini diyakini telah banyak memberikan dukungan bagi para pemilik lahan, termasuk mengupayakan proses realisasi hak-hak warga Bohoq.
      3. Meski tidak secara spesifik melakukan sesi wawancara, pernyataan bapak dalam diskusi maupun dialog dalam pertemuan, merupakan sebuah pernyataan yang layak untuk dikutip.
      Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kami pada pemberitaan di atas dan berikutnya. KabarKubar.com berupaya menjadi situs berita online yang menyajikan beragam informasi berimbang, cepat dan terpercaya dari seputar Kutai Barat.
      Semoga ‘suara’ rakyat Kubar terus disuarakan bapak Arkadius Elly dan 24 Wakil Rakyat lainnya melalui gedung DPRD Kubar. Tuhan memberkati kita semua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here