Hits: 16

Diharap Ada Dana Perbatasan Untuk Kubar

Sulitnya transportasi menuju perbatasan negara, membuat biaya operasional berbagai bidang tinggi. ARSIP/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM

Kepolisian Resor Kutai Barat mengakui sulitnya medan di wilayah perbatasan negara yang berada di kawasan Kecamatan Long Apari. Sehingga harus bekerja ekstra untuk mengungkap sejumlah aksi kriminal. TNI pun mengalami hal sama, dengan tingginya biaya hidup maupun operasional di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Malaysia.

Kepala Polres Kubar, AKBP Heru Dwi Pratondo mengatakan, wilayah perbatasan adalah daerah yang rawan dimasuki oleh pembalak pembalak kayu. Daerah tersebut antara Kampung Long Apari, Kecamatan Long Apari dengan Long Singut di Malaysia.

Kendala geografis yang sulit, membuat Polri bekerja keras menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan para pelaku kriminal yang berasal dari negara tetangga maupun dalam negeri. Selain perampokan terhadap pengusaha sarang burung walet dan pencurian ikan di wilayah NKRI, Polri juga menangani berbagai kasus lainnya.

“Perampok bukan hanya dari Malaysia, tapi juga dari wilayah NKRI lalu melarikan diri ke Malaysia lewat perbatasan. Medan yang penuh bukit terjal dan hutan belantara, cukup menyulitkan,” katanya di ruang kerjanya pada Jumat, 4 Agustus 2006.

Kapolres menjelaskan, Polri turut mendampingi TNI dalam mengamankan negara terhadap gangguan keamanan. Koordinasi Polres dan Polsek setempat menjadi terbatasi dengan kurangnya alat komunikasi. Di samping mobilitas dan operasional anggota terkait anggaran Polri yang minim.

“Dari Mapolsek Long Apari di Tiong Buu ke Pos 611 membutuhkan tiga hari jalan kaki, kalau naik ces lima jam. Bensin bisa mencapai Rp 20 ribu perliter saat musim kemarau. Bantuan melalui anggaran pemda akan sangat menolong,” jelasnya didampingi Wakapolres Kubar, Kompol Djarot Sambodo Legowo.

Kepala Polres Kubar, AKBP Heru Dwi Pratondo. ARSIP/KABARKUBAR.COM

Kepala Perwakilan Kodim 0906 Tenggarong di Kubar, Kapten Suhari, berharap Kubar mendapat subsidi untuk perbatasan. Karena anggaran TNI sangat terbatas. Bilamana ada tambahan dana dari subsidi tersebut, akan sangat meringankan beban TNI. Khususnya dalam tugas menjaga perbatasan yang sulit dijangkau hingga biaya operasional sangat tinggi.

“Anggaran untuk Kubar itu akan membantu operasional personel yang bertugas di sana (perbatasan),” ujar Suhari saat dihubungi ke telepon selulernya yang sedang berada di Samarinda pada Jumat, 4 Agustus 2006.

Perlu diketahui, biaya seorang anggota untuk menuju perbatasan bisa mencapai Rp 1,5 juta. Rinciannya, Rp 250 ribu ongkos kapal Samarinda-Long Bagun selama dua hari perjalanan, dan Rp 800 ribu ongkos speedboat ke Long Apari selama sehari.

Selanjutnya Rp 150 ribu untuk menumpang perahu ketinting atau ces menuju Kampung Long Apari dari ibukota Kecamatan Long Apari di Tiong Ohang. Ditambah lagi uang makan dan penginapan ketika transit di Long Bagun maupun Tiong Ohang.

Ditambahkan Suhari, Koramil Long Apari yang beranggotakan 15 personel didampingi oleh 26 anggota satuan Batalyon Infanteri 611 Awang Long. Mereka tetap siaga menjaga perbatasan meskipun menghadapi risiko tinggi.

Terlebih ketika berada di pos ataupun saat menuju perbatasan lewat sungai yang ganas dengan beberapa riam yang setiap saat dapat merenggut nyawa prajurit. Pada 23 maret 2005 lalu, seorang prajurit terbaik Yonif 611 telah gugur ditelan keganasan riam ketika menumpang perahu ces. Sehingga tempat gugurnya prajurit tersebut diberi nama Riam 611.

Seorang perwira pertama di Polres Kubar, mengharapkan agar sepatutnya di sepanjang daerah perbatasan dibangun pagar pembatas dan jalan yang baik. Sehingga memudahkan pengamanan hutan negara yang rawan pembalakan liar. Serta penggeseran batas negara oleh pihak negara tetangga.

“Perlu ada pagar sepanjang perbatasan dengan pos keluar masuk yang bisa mengontrol keberadaan hutan. Kalau ada jalan yang baik, menjadikan eksistensi NKRI di mata penduduk perbatasan,” harap pria yang yang tidak mau disebut namanya.

Terpisah, seorang warga Kubar mengisahkan, kebanyakan penduduk di perbatasan Indonesia-Malaysia tidak mengenal mata uang rupiah. Mereka memilih untuk berbelanja ke Malaysia yang aksesnya lebih cepat.

“Waktu saya membeli sesuatu di warung di Long Sigut, uang rupiah saya tidak diterima. Bahkan pemilik warung bertanya pada saya uang apa itu? Di lokasi sabung ayam juga tidak saya lihat rupiah, melainkan mata uang ringgit,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, FX Yapan. ARSIP/KABARKUBAR.COM

Sebelumnya, Ketua DPRD Kubar FX Yapan, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak melupakan Kubar. Sebagai salah satu daerah perbatasan dengan negara lain, yaitu Malaysia. Hal diungkapkannya dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Kaltim, Yurnalis Ngayoh ketika melakukan kunjungan kerja ke perbatasan.

Yapan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemprov dan pusat. Karena pada tahun anggaran 2004, tidak merealisasikan sama sekali anggaran perbatasan untuk Kubar. Padahal Kubar juga memiliki kepentingan sama dengan daerah perbatasan lain di Kaltim.

“Kubar memiliki tanggung jawab yang sama besar menyangkut keamanan di daerah perbatasan. Untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar,” tandasnya saat pertemuan di Aula Kantor Bupati Kubar, Aji Tulur Jejangkat pada Senin, 31 Juli 2006 malam. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here