Minta Porsi Anggaran Perbatasan Disamakan
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, FX Yapan, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak melupakan Kubar. Terutama sebagai salah satu daerah perbatasan dengan negara lain yaitu Malaysia. Apalagi telah kecewa karena tahun anggaran 2004, anggaran perbatasan untuk Kubar tidak terealisasi sama sekali.
“Kubar memiliki tanggung jawab yang sama besar menyangkut keamanan di daerah perbatasan. Untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar,” ungkapnya dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Kaltim, Yurnalis Ngayoh pada Senin, 31 Juli 2006.
Yurnalis Ngayoh melakukan kunjungan kerja ke perbatasan dengan disertai Ketua Komisi V DPRD Kaltim, Martinus Tennes. Juga didampingi sejumlah pimpinan dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemprov Kaltim. Dalam pertemuan di Aula Kantor Bupati Kubar itu, dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Kubar.
Yapan mengatakan dengan nada kesal, salah satu sektor yang perlu diamankan adalah hutan yang sering dijarah oleh cukong‑cukong dari negeri Jiran Malaysia. Jumlah penduduk dan besaran wilayah Kubar yang melebihi sebagian daerah perbatasan lain di Kaltim seperti Malinau.
“Kubar lebih luas dan banyak penduduknya jika dibandingkan Malinau. Pada tahun 2004 lalu Malinau mendapat subsidi untuk perbatasan, lalu alasan apa anggaran 2004 untuk perbatasan Kubar tidak menerima sama sekali. Kami juga punya tanggung jawab yang sama besar. Apa saja kriterianya,” tanyanya.
Senada dengan Yapan, Ketua Komisi DPRD V Kaltim Martinus Tennes mengakui, telah sering mengangkat permasalahan itu di forum. Namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan. “Saya paling vokal kalau berbicara perbatasan sebagai prioritas, namun belum ada realisasi yang memuaskan,” ungkap pria yang adalah putra daerah Kubar asal Tering.
Kepala Perwakilan Kodim 0906/Tenggarong di Kubar, Kapten Suhari, berharap Kubar mendapat subsidi untuk perbatasan karena anggaran TNI sangat terbatas. Bilamana ada tambahan dana dari subsidi tersebut, akan sangat meringankan beban TNI. Khususnya dalam tugas menjaga perbatasan yang sulit dijangkau hingga biaya operasional sangat tinggi.
“Itu akan membantu operasional personel yang bertugas di sana (perbatasan negara),” ujar Suhari saat dihubungi ke telepon selulernya saat berada di Samarinda pada Jumat 4 Agustus 2006.
Perlu diketahui, biaya seorang anggota untuk menuju perbatasan bisa mencapai Rp 1,5 juta. Rinciannya, Rp 250 ribu ongkos kapal Samarinda-Long Bagun selama dua hari perjalanan dan Rp 800 ribu ongkos speedboat ke Long Apari selama sehari.
Selanjutnya Rp 150 ribu untuk menumpang perahu cess menuju Kampung Long Apari dari ibukota Kecamatan Long Apari, Kampung Tiong Ohang. Ditambah lagi uang makan dan penginapan ketika transit di Long Bagun maupun Tiong Ohang. #Sonny Lee Hutagalung
