Akan Gandeng Lembaga Non Keuangan Jadi Pemodal
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Adanya nada-nada miring seputar dibentuknya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Barat, menjadi tantangan tersendiri bagi Edyanto Arkan. Bersama jajarannya, ia menyiapkan berbagai konsep serta strategi. Didasari pengalaman selama 18 tahun bekerja pada kantor Perindustrian dan Perdagangan di berbagai daerah. Utamanya adalah pengembangan Usaha Kecil Menengah dan kredit macet koperasi di Kubar.
Salah satu peran dinas yang menempati kantor satu atap dengan Dinas Pertanian Kubar ini, adalah meningkatkan produksi pada UKM masyarakat Kubar. Disertai pengembangan kreativitas yang dimulai dengan memotivasi warga agar memiliki jiwa kewirausahaan. Semangat wirausaha tadi menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk memulai usaha-usaha yang akan didampingi oleh Disperindagkop Kubar.
Setelah membenahi struktural yang diisi 35 orang dan 10 tenaga non struktural, maka dinas baru ini akan menyosialisasikan berbagai prospek dunia usaha pada masyarakat. Yang kebanyakan berada di sektor pertanian. Seperti komoditi lokal yang mengalami surplus atau kelebihan stok bila dipasarkan di Kubar saja.
“Kemiri, kopi, nanas, jahe termasuk komoditi yang surplus menurut pengamatan Disperindagkop,” ujar Arkan yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Program Penelitian dan Pengembangan pada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kubar sejak tahun 2001.
Arkan memimpin dinas baru di awal pemerintahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat hasil Pilkada Februari lalu, Ismael Thomas dan H Didik Effendi. Didasari hasil keputusan Bupati Kubar Nomor: 821.23/1202/V/2006 Tentang Pengangkatan Pejabat Esselon Ii dan III, tanggal 24 Mei 2006.
Menurut dia, sekitar 30 persen limbah kayu di Kubar yang tidak termanfaatkan bisa menambah pemasukan bilamana ada pengolahan industri. Dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, kemudian menjadi setengah jadi. Selanjutnya diolah menjadi barang jadi atau siap jual, maka dapat meningkatkan nilai tambah. “Contohnya kayu yang dibuat bentuk balok saja, kalau diolah menjadi barang mebel melalui berbagai proses, maka nilai jualnya pun akan jauh tinggi,” jelas Arkan.
Arkan menyikapi industri kerajinan tangan berbahan rotan yang selama ini banyak dikelola perorangan di berbagai kampung. Ia akan mengajak masyarakat untuk meningkatkan pola tradisional menjadi modern. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang memesan dalam jumlah banyak dan selesai dalam waktu lebih singkat.
Disperindagkop Kubar akan memprogramkan pelatihan khusus bagi para perajin yang dibarengi dengan penyediaan alat-alat yang diperlukan, seperti mesin serutan rotan. Sehingga tidak perlu lagi memakai pola manual yang memakan waktu lama. Hal itu karena melihat anyaman rotan produksi Kubar sangat diminati berbagai kalangan di berbagai daerah, namun terkendala sulitnya memenuhi kebutuhan konsumen. “Bila perlu kita cari pakar rotan dari luar daerah untuk mengajari para perajin di Kubar. Industri kerajinan bisa meningkat hingga ekspor ke luar negeri nantinya,” ujarnya.
Sasaran utama Disperindagkop, imbuh Arkan, adalah generasi muda lokal yang produktif. Mengingat banyaknya generasi muda yang menganggur dan berharap bekerja sebagai pegawai atau karyawan pada perusahaan pertambangan. Disebabkan kurang jeli melihat prospek dunia usaha dagang dan industri. Pelatihan-pelatihan akan diberikan bagi semua warga yang akan diwakili oleh beberapa orang dari tiap-tiap kampung. Termasuk Pelatihan Tehnis Motipasi (Achievement Motivation Training) yang akan meningkatkan jiwa kewirausahaan.
Terkait permodalan bagi para perajin atau UKM, Arkan menegaskan, tidak serta merta meneruskan kebijakan sebelumnya. Meski ada program pemerintah kabupaten untuk melimpahkan kredit UKM yang selama ini ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kubar kepada Disperindagkop. Namun akan merumuskan suatu terobosan baru dengan melihat permasalahan yang dihadapi DPM dalam program UKM.
Disperindagkop akan menggandeng lembaga non keuangan untuk menjadi mitra dalam bidang permodalan. Dengan memprioritaskan pada usaha yang berkembang dan benar-benar memiliki jiwa wirausaha. “Lembaga non keuangan seperti PT Sarana Kaltim Ventura akan menangani permodalan, dan tidak ada lagi pinjaman tanpa jaminan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab,” pungkas Arkan.
Dijelaskan Kepala Sub Bagian UKM pada DPM Kubar, Aurelius Dalasyur, DAS anggaran tahun 2005 menganggarkan Rp9 miliar untuk UKM. Namun terkendala lama disahkannya APBD. Banyaknya kredit macet juga membuat dana bergulir tersendat, yang biasanya setiap bulan dapat merealisasikan permohonan kredit baru. Tercatat masih banyak permohonan yang disampaikan sejak 2002 lalu yang belum terealisasi.
Diakuinya, saat ini dalam waktu lima bulan baru bisa terkumpul dana untuk digulirkan kembali pada pemohon yang belum mendapat. Pihaknya telah memanggil mereka yang menunggak, namun tidak ditanggapi. “Padahal sewaktu memohon pinjaman, ada yang sampai marah-marah menganggap DPM pilih kasih. Beberapa orang ada yang sampai 25 bulan tunggakannya,” ungkap Dalasyur.
Pantauan KabarKubar di kantor DPM Kubar, terdapat ratusan kelompok usaha atau perorangan yang menunggak kredit UKM dengan nilai keseluruhan mencapai Rp1 milliar lebih. Terbanyak adalah pinjaman di bawah Rp15 juta yang tidak memberikan agunan. Kredit macet tersebut ada yang hingga dua tahun lebih. Artinya ketegasan pemberi pinjaman perlu ditunjukkan. Sebab pihak pemerintah yang memberikan pinjaman telah memudahkan dengan bunga yang lebih ringan dan tenggang waktu tiga bulan untuk angsuran pertama. #Sonny Lee Hutagalung
