Hits: 0

Sidang Selanjutnya, Fraksi DPRD Akan Bacakan Pandangan Umum

Sekretaris Kabupaten Kubar, Yacob Tullur menyerahkan Rancangan Pencabutan Perda yang telah disiapkan pihak eksekutif kepada Ketua DPRD Kubar Jackson John Tawi, didampingi Wakil Ketua DPRD Paul Vius dan Anselmus Tatang, Selasa 5/9/2017. REYBER BENHOUSER SIMORANGKIR/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK- KABARKUBAR.COM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang III Tahun 2017, Selasa 5/9/2017. Acara beragendakan ‘Penyampaian Nota Penjelasan Raperda Pemerintah’. Sidang yang digelar di ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kubar itu, dipimpin Ketua DPRD Kubar Jackson John Tawi didampingi Wakil Ketua DPRD Paul Vius dan Anselmus Tatang.


Pada nota penjelasannya, Bupati Kubar Fransiskus Xaverius Yapan menyampaikan berkenaan dengan Rancangan Pencabutan Peraturan Daerah. Rancangan Pencabutan Perda itu, yakni tentang :
1. Perda Kabupaten Kubar Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Retribusi Sertifikasi Keselamatan Kapal Khusus Tipe Sungai, Surat Tanda Kecakapan dan Surat Izin Berlayar.
2. Pencabutan Perda Kabupaten Kubar Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Gangguan (HO) dalam wilayah Kabupaten Kubar.
3. Perda Kabupaten Kubar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
4. Perda Kabupaten Kubar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sekretaris Kabupaten Kubar, Yakob Tullur membacakan nota penjelasan Bupati Kubar Fransiskus Xaverius Yapan berkenaan dengan Rancangan Pencabutan Peraturan Daerah, Selasa 5/9/2017. REYBER BENHOUSER SIMORANGKIR/KABARKUBAR.COM

“Kebutuhan akan aturan yang jelas dalam berbagai berbagai aspek kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu sangat meningkat. Sehingga diharapkan dapat tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang semakin adil, mandiri, sejahtera, berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM,” kata Bupati Kubar dalam sambutannya, yang dibacakan Sekretaris Kabupaten, Yakob Tullur.


Adapun alasan Pemkab Kubar melakukan pencabutan Perda pada poin 1, yakni mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena Perda Nomor 22 Tahun 2002 sangat bertentangan dengan UU tersebut, oleh sebab itu wajib dicabut. Pada poin 2, Perda Nomor 20 Tahun 2006 tidak relevan lagi dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016.
“Alasan Pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada Poin 3 dan 4, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga perlu untuk membuat Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang sesuai dan berpedoman dengan regulasi Permendagri Nomor 14 tahun 2016,” terangnya.
DPRD Kubar menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang III Tahun 2017. Acara beragendakan ‘Penyampaian Nota Penjelasan Raperda Pemerintah’, Selasa 5/9/2017. REYBER BENHOUSER SIMORANGKIR/ KABARKUBAR.COM

Selanjutnya, Sekkab Kubar menyerahkan Rancangan Pencabutan Perda yang telah disiapkan pihak eksekutif kepada Ketua DPRD Jackson John Tawi, didampingi Wakil Ketua Paul Vius dan Anselmus Tatang. Usai penyampaian nota penjelasan Raperda Pemerintah, Ketua DPRD Kubar Jakson John Tawi menyebutkan, akan menyampaikan Nota Penjelasan Raperda itu kepada para Fraksi DPRD Kubar.


“Pandangan Fraksi DPRD Kubar terhadap Nota Raperda Pemerintah itu, akan dibacakan pada sidang selanjutnya. Maka dengan ini, sidang secara resmi saya tutup,” sebut Ketua DPRD Kubar, seraya memukul palu, tanda sidang ditutup.
Hadir mengikuti rapat tersebut, di antaranya, mewakili Dandim 0912/KBR, mewakili Kapolres Kubar, Kepala Perwakilan TNI-AU, mewakili Kajari Sendawar, sejumlah Kepala Dinas, Asisten serta jajaran Pemkab Kubar lainnya. #Reyber Benhouser Simorangkir

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here