Anaknya Mengaku Tidak Tahu Soal Unggahan di Facebook dan Malu Kepada Petinggi
NYUATAN – KABARKUBAR.COM
Nenek Nyare yang sudah renta dan pikun mendadak ramai dibicarakan atau viral di media sosial Facebook. Hal itu terjadi setelah ada status beserta empat foto diunggah di Grup Keluhan & Saran Warga Kubar & Kaltim Ibu Kota NKRI, pada Jumat, 8 Mei 2020, sekira pukul 19.52 Wita. Akibatnya, muncul pro dan kontra warga net atau netizen atas unggahan salah seorang cucu nenek Nyare.
Hingga pukul 18.45 Wita malam ini, status tersebut telah ditanggapi lebih dari 2.100 akun, dikomentari 1.200 akun dan dibagikan 290 kali. Status itu diunggah akun Sumi Mo itu berbunyi, Bagai mana tanggapan teman2 melihat kondisi nenek kami ini yg disebut pemerintah kampung jontai tidak layak menerima BLT dengan alasan nenek tidak memiliki KK atau ktp..?
Sebagai pihak yang menjadi korban atas unggahan tersebut, Kepala Kampung atau Petinggi Jontai, Nikolas, menggambarkan fakta yang ada. Ia mengaku sampai hari ini, data untuk penerima Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Desa masih dalam proses pengajuan ke kecamatan. Jika sudah disetujui dan disahkan oleh pihak kecamatan, baru bisa dilaksanakan.
“Nenek Nyare masuk KK (kartu keluarga) atas nama anaknya, Bukit Rianto, yang terima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tiap bulan. Kita tidak mau terjerat (proses hukum), karena bantuan berdasarkan KK,” ungkapnya saat ditemui di kediaman, RT 2 Kampung Jontai pada Sabtu, 9 Mei 2020.
Nikolas membantah jika disebut telah mengatakan nenek Nyare tidak layak mendapat bantuan. Justru ia menyarankan pihak keluarga, anak nenek Nyare untuk mencari arsip lama. Sebab sebagai orang yang telah bekerja sebagai aparatur Pemerintah Kampung Jontai sejak tahun 1989, dia tahu persis administrasi di kampungnya.
“Setahu saya nenek Nyare itu ada KK tersendiri. Jadi saya suruh mereka cari, agar bisa dapat bantuan di luar KK anaknya. Saya tidak pernah katakan orang tua itu (nenek Nyare) tidak layak dapat bantuan. Itu tidak benar,” tegasnya.
Tidak hanya nenek Nyare, Nikolas yang menjabat Petinggi sejak tahun 2017, menyebut ada sejumlah warga yang terbentur aturan sebagai calon penerima BLT Dana Desa. Sehingga seluruh aparat Pemerintah Kampung Jontai terpaksa melakukan rapat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Agar dapat jalan terbaik dalam melayani masyarakat setempat yang berjumlah 479 jiwa dalam 143 KK dan tersebar di 3 Rukun Tetangga.
“Hati ini tidak tega, tapì kita terbentur aturan. Masa saya tega sebagai pemimpin melihat itu. Tidak benar juga kalau saya dibilang mementingkan keluarga, silahkan cek. Keluarga saya semua punya pekerjaan jelas, tidak mungkin saya beri bantuan,” beber Nikolas yang pernah menjabat satu periode Kepala Urusan Pembangunan, lalu Kaur Pemerintahan, dan dua periode sebagai Juru Tulis atau Sekretaris Kampung Jontai.
Sebagai anak ke enam dari delapan bersaudara, Bukit Rianto, mengaku awalnya tidak tahu menahu soal unggahan di Facebook tersebut. Sampai pagi tadi ada yang menginformasikan akan datang pejabat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. “Saya malu ada berita (unggahan) di Facebook itu. Yang bikin itu memang cucu nenek Nyare, tapi saya anaknya tidak setuju itu. Saya tidak tahu apa-apa,” tegasnya.
Pria kelahiran tahun 1969 ini mengatakan, tidak berharap bantuan orang lain di hidup keluarganya. “Sesusah apapun dijalani. Apa yang ada, dimakan bersama. Saya benar-benar malu, tapi semua sudah terjadi. Mohon maaf kepada Petinggi dan pengurus kampung, saya malu kepada kalian,” ungkap Bukit Rianto dengan mata yang tampak berkaca-kaca.
“Terima kasih pada semua yang telah memberi bantuan sembako dan uang. Termasuk ibu bupati (istri Bupati Kutai Barat, Yayuk Seri Rahayu. Tadi ada utusan dari PKK Kabupaten, kasih uang Rp1,5 juta dan sembako. Semoga kalian semua diberkati TUHAN,” pungkasnya.
Hal yang sama dikatakan Jawi, anak dari adek nenek Nyare, selaku pemilik rumah yang ditempati mereka bersama. “Kasihan Petinggi yang jadi sudah karena berita itu. Padahal tidak ada salah pak Petinggi sama tante saya (nenek Nyare) dan kami di rumah ini. Maafkan kami ya pak Petinggi,” katanya kepada Nikolas dengan wajah penuh penyesalan.
Turun langsung ke Jontai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kubar, Faustinus Syaidirahman, menyatakan persoalan yang ramai diperbincangkan itu sudah selesai. Ia menyarankan nama nenek Nyare diusulkan sebagai penerima BLT Dana Desa. Hal itu telah disepakati bersama Kepala Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan pada DPMK Kubar, Sepinus. Juga Sekretaris Kecamatan Nyuatan, Tomi Taruna.
“Benar, Petinggi telah mengikuti mekanisme dengan kehati-hatian. Kami akan bantu di kecamatan dan kabupaten,” jelasnya usai berbincang dengan keluarga nenek Nyare dan Pengurus Kampung Jontai di kediaman Bukit Rianto.
Menurut Parianto, Pendamping Desa yang mendampingi Kampung Jontai, Sembuan, Dempar dan Sentalar, masalah sama terjadi di kampung lain. Mekanisme pembagian BLT Dana Desa membuat para Pendamping Desa pusing. Terlalu banyak aturan yang bisa berubah dalam waktu yang berdekatan.
“Bukan cuma di Jontai. Kita jalankan aturan yang sepertinya banyak jerat. BLT banyak aturan, kita pusing. Tapi kita mau tidak mau jalankan. Sementara ini aturan masih mentah, aturan lain sudah datang. Jika ikuti aturan 14 kriteria, kita semua di Kubar bisa tidak ada yang layak menerima BLT Dana Desa,” imbuhnya. #Sonny Lee Hutagalung
