Hits: 0

Pilkada Kubar Didanai Rp 20 Miliar

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, Fransiskus Xaverius Irianto

BARONG TONGKOK-KABARKUBAR.COM
Geografis Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari 16 kecamatan, memang tergolong masih sulit dijangkau seluruhnya. Itu sebabnya, Komisi Pemilihan Umum Kutai Barat mengusulkan anggaran senilai Rp 30 miliar untuk menggelar pesta demokrasi di Kubar. Yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Juni 2018 mendatang.

“Dari usulan kami itu, akan direalisasikan sebesar 20 sampai 30 persen oleh KPU Kaltim,” ungkap Ketua KPU Kubar, Fransiskus Xaverius Irianto, Jumat 11/8/2017 di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, realisasi anggaran yang tidak sesuai pengajuan dari KPU Kubar, karena ada rasionalisasi anggaran. Walaupun anggaran minim, KPU Kubar optimis dapat mendukung penuh pelaksanaan Pilgub Kaltim 2018. Sebab tidak sedikit bantuan akan diterima dari Pemerintah Kabupaten Kubar. Seperti sarana dan prasarana pendukung berupa sarana transportasi. Sekretairat Panitia Pemilhan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara juga akan dibantu. Termasuk perangkat lunak komputer dan sosialisasi secara umum.

“Rasionalisasi anggaran secara teknis tidak akan berpengaruh. Kami akan menyesuaikan kegiatan dengan pos anggaran yang ada. Hanya yang bersifat teknis khusus akan kami tetap laksanakan,” kata Irianto.

Sebelumnya diberitakan, Tahapan Pilgub Kaltim telah dimulai Juli 2017. Setiap KPU di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim, termasuk KPU Kubar, bersiap melaksanakan tugas berat kembali. Isu utamanya, ketersediaan dana untuk membiayai seluruh tahapan hingga lewat hari pencoblosan Kamis, 27 Juni 2018. “Kami mengajukan anggaran Rp 30 miliar ke KPU Kaltim,” ujar FX Irianto, Ketua KPU Kubar.

Sekedar referensi, KPU Kubar mengusulkan anggaran Rp26.529.922.260 untuk menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 lalu. Hal itu tercatat dalam surat bernomor 130/569/HK.TU,P/V/2015;KPUKubar/2015. Dana yang teralokasi senilai Rp20.000.002.640. Sisanya atau Rp6.529.919.800 diupayakan di APBD perubahan 2015.

Irianto menjelaskan, dana itu sangat dibutuhkan untuk membiayai seluruh rangkaian tahapan Pilgub Kaltim yang akan dimulai 14 Juli 2017 ini. Selain menanggung beban kampanye pasangan calon, KPU Kubar juga akan menangani pembuatan dan pemasangan baliho, spanduk atau banner. Dan biaya khusus untuk penyelenggara pemilihan, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan, Petugas Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara.

“Cuma belum ada kata sepakat, karena belum ditandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara KPU Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim,” jelas Irianto.



Terkait Pilgub Kaltim 2018, kata Irianto, telah melakukan rapat kordinasi dengan Pemkab Kubar yang dihadiri Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan dan Sekretaris Kabupaten Yacob Tullur. Rakor pada Senin 3 Juli 2017 lalu itu dihadiri juga perwakilan lintas instansi. Antara lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, juga Satuan Polisi Pamong Praja.

Surat Edaran Gubernur Kaltim soal fasilitasi, sudah diajukan KPU Kubar ke Pemkab Kubar. Untuk menentukan dan menginventarisasi bakal lokasi Sekretariat PPK, PPS, TPS dan juga tempat menggelar rapat pleno. “Tidak lupa juga soal lokasi gudang logistik dan bantuan transport ke daerah yang sulit dijangkau,” jelasnya Irianto.
Sonny Lee Hutagalung



Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here