Hits: 2

LSM atau Wartawan Disebut Tidak Berhak Bertanya Tanpa Surat Dari Camat dan Inspektorat

Item dalam laporan realisasi pelaksanaan Anggara Pendapatan dan Belanja Kampung Mendika dari Dana Desa tahun anggaran 2017 yang dipertanyakan. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

DAMAI – KABARKUBAR.COM
Kepala Kampung atau Petinggi Mendika Kecamatan Damai, Y Kusnadi dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Mendika, Brill A Marludi, tidak mau kecolongan. Segera mereka menghubungi Polisi dari Kepolisian Sektor Damai. Pasalnya, mereka mengaku tidak mau lagi diperas. Brigadir Polisi Asriansyah dan Kepala Unit Reserse Kriminal pun langsung terjun ke lokasi disampaikan.

“Kami sudah pernah tiga kali diperas orang. Ada yang Rp15 juta, dan Rp10 juta. Kami tidak mau lagi kena peras,” ungkap Brill Marludi, kepada polisi dan sejumlah orang di depan sebuah bangunan yang merupakan lokasi usaha Badan Usaha Milik Kampung, Jumat 28/9/2018.

Brill Marludi mengaku pernah membayar sejumlah uang kepada pihak yang mempertanyakan pengelolaan dana desa di Kampung Mendika. Karena mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan nama berbagai media massa. “Mana legalitas kalian, LSM tidak jelas ini. Mobil dari luar, KT (nomor polisi) pun palsu,” katanya seraya memotret dan menepuk bodi belakang mobil yang berplat nomor N (Malang, Jawa Timur).



“Ini juga wartawan tanpa surat kabar, tidak ada hak bertanya soal dana desa. Harus ada surat dari Inspektorat dan Camat, jangan sembarangan bertanya soal dana desa,” katanya lagi.

Y Kusnadi yang menjabat Petinggi Mendika periode 2017-2023, ikut menegaskan bahwa pengelolaan dana desa di kampungnya sudah benar dan dipertanggungjawabkan. Dan tidak boleh dipertanyakan selain pemerintah kecamatan, inspektorat dan dinas terkait. “Siapa yang melaporkan ada kesalahan, bawa ke hadapan saya. Ini ada yang tidak suka kepada saya, lalu mencoba menggangu,” ujarnya.

“Semua dana desa yang telah dilaporkan realisasinya oleh kampung sudah kami periksa dan sudah benar. Kami dari kecamatan bisa mempertanggungjawabkan itu. Tidak ada hak kalian bertanya, kecuali Inspektorat dan kecamatan,” kata pria berkacamata hitam yang mengaku Pendamping Desa bernama Hairil.

Soal kedatangannya ke Kampung Mendika, Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Barat, Paulus S Buditomo, merasa bukan sebuah kesalahan. Sebagai organisasi yang menitikberatkan pendampingan atas kebijakan pemerintah, ia ingin mengetahui benar tidaknya laporan diterimanya dari masyarakat. “Justru ingin meluruskan apa yang menjadi praduga negatif yang dilaporkan kepada kami. Jika tidak mau dijawab, kami pun tidak memaksa. Soal ada pemerasan, kan bisa langsung laporkan ke Polisi,” ujarnya seraya menunjukkan legalitas organisasi yang dipegangnya.

Ia menegaskan, tidak meminta data dari pihak kampung, karena sudah mengantongi data. Namun untuk melihat fakta sebenarnya, maka datang langsung ke kampung. “Makanya kami langsung mendatangi rumah Petinggi, dan tadi ada juga Pak Bambang (Sekretaris Kampung Mendika),” katanya.

Para Aparat Kampung Mendika dan Pendamping Kampung dari Kecamatan Damai, Hairil (Kaos dan celana hitam bertopi), menegaskan siapapun tidak boleh bertanya soal dana desa tanpa surat keterangan dari Camat Damai dan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Ikut mendampingi Buditomo ke Kampung Mendika, Harun Simanjuntak mengatakan bahwa tidak perlu saling berbantahan. Dan bukan kewenangan siapa pun untuk memeriksa, tapi menjadi tugas aparat hukum seperti Polisi atau Jaksa. “Kan tinggal dijawab seadanya, dan tidak menjawab pun boleh. Kalau menyelidik lebih dalam itu nanti bagiannya Jaksa atau Polisi,” ujarnya.



Brigpol Asriansyah sebagai anggota Polsek Damai mengaku ‘diajak’ Hairil ke Kampung Mendika. Sebagai personel yang pernah menjadi Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kampung Mendika, ia menyarankan saling bijak dalam bersikap. “Siapa pun berhak bertanya, dan berhak untuk dijawab atau tidak. Saya kenal bapak wartawan ini dengan baik, bukan WTS (wartawan tanpa suratkabar). Tidak perlu berdebat, lebih baik dibicarakan dalam diskusi,” katanya.

Sebelumnya, JPKP Kubar bersama media ini mendatangi kediaman Petinggi Mendika Y Kusnadi. Dengan membuka data realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Mendika tahun 2017, yang disinyalir ada penyimpangan. Khususnya dalam paket Semenisasi Jalan Kampung Mendika senilai Rp337.714.000 dengan panjang 132 meter dan lebar 4 meter.

Dalam laporan disebutkan, pembelian Pasir sebanyak 165 meter kubik yang dihargai Rp400 ribu permeter kubiknya dengan total biaya Rp66 juta. “Sedangkan harga per ret berisi sekitar 3 meter kubik hanya Rp350 ribu sampai Rp400 ribu. Jadi 165 meter kubik sama dengan 55 ret, dan jika dikalikan Rp400 ribu, totalnya hanya Rp22 juta,” jelas Buditomo.

Bangunan yang dipersiapkan sebagai tempat menaruh tandon air untuk memasok air ke mesin air minum isi ulang sebagai usaha Badan Usaha Milik Kampung Mendika dari Dana Desa tahun anggaran 2017. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Untuk harga Semen Tonas yang dilaporkan sebanyak 415 sak, dihargai Rp95 ribu persaknya. “Memang harga di toko bukan segitu (Rp95 ribu). Tapi dengan dikenakan pajak 13 persen, karena tidak ada NPWP (nomor pokok wajib pajak), makanya harganya jadi segitu. Sedangkan jika ada NPWP, kena pajak 11,5 persen saja,” jelas Y Kusnadi.

Soal Penyertaan Modal BUMK senilai Rp176.923.000, diakui untuk membuka usaha penjualan air minum isi ulang. “Itu mesinnya ada di dalam kios di simpang jalan depan rumah Sekdes. Kalau ada yang bilang tidak ada mesinnya, itu pembohong. Silahkan lihat nanti ke sana,” tegas Y Kusnadi.



Sekdes Mendika, Bambang, menyebut sedang dibangun tempat tandon air untuk memasok mesin air minum isi ulang tersebut. “Kalau sudah selesai bangun tandon, pasti air bisa diolah,” katanya.

Namun saat hendak dipotret, Ketua BPK Mendika Brill Marludi tidak memperkenankan. “Boleh lihat, tapi tidak boleh difoto. Tidak ada hak kalian memotretnya, cukup lihat saja. Ini silahkan dilihat, tapi jangan difoto,” katanya seraya membuka pintu kios dan segera menutup kembali.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Indra Rivani mengaku pihaknya sedang sibuk menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi besar. Namun jika ada laporan masyarakat soal dugaan penyimpangan dana desa, akan tetap ditangani. “Kita tetap akan tindaklanjuti dengan penyelidikan terlebih dahulu. Apalagi jika dilengkapi data yang cukup lengkap, tinggal memanggil para pihak. Termasuk petinggi, staf kampung dan mereka yang berkaitan,” ujarnya melalui sambungan telepon. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here