Hits: 0

Segera Dilimpahkan ke Jaksa

Kapolres Kubar, AKBP I Putu Yuni Setiawan dan Kepala Satreskrim Polres Kubar, AKP Ida Bagus Kades Sutha Astama, berkomitmen menindaklanjuti setiap dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Kepolisian Resor Kutai Barat tidak ingin berlama-lama untuk menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi dana desa di Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok. Setelah melakukan penyelidikan selama setahun lebih, kasus ini mulai terungkap. Posisi terakhir, Tim Penyidik Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Kubar akan menemui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.



Diungkapkan Kepala Polres Kubar, Ajun Komisaris Besar Polisi I Putu Yuni Setiawan, Tim Penyidik dalam waktu dekat segera ke BPKP di Kota Samarinda. Untuk meminta pendapat lebih mendalam atas kasus terkait proyek yang didanai Dana Desa tahun anggaran 2016. “Kita serius, dan akan menuntaskan kasus Ongko Asa. Supaya lebih jelas, kami akan temui BPKP dulu,” katanya, Kamis 18/10/2018 di ruang kerja.

Kapolres mengakui Unit Tipikor telah bekerja keras untuk menuntaskan dugaan korupsi pada Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu dan Pagar di Kampung Ongko Asa itu. Terakhir, mereka telah meminta Ahli Independen untuk memberikan pendapat atas kasus ini. Hasilnya, ada perbedaan nilai kerugian negara yang dihitung Ahli Independen dengan perhitungan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.

“Ahli Independen memperkirakan kerugian mencapai Rp200 juta lebih. Sedangkan Inspektorat menyebut Rp150 juta lebih saja. Nah, kita harus pastikan dulu berapa nilai kerugian negara yang tepat,” papar AKBP Putu Setiawan kepada KabarKubar.

Dari penelusuran KabarKubar, dugaan korupsi ini dilaporkan ke Polres Kubar pada 20 Maret 2017. Ada tiga item dalam laporan yang diduga tidak sesuai dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dengan fakta di lapangan.

Salah satu yang diduga terjadi penyimpangan adalah Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu berukuran 7 x 12 meter senilai Rp383.402.000. Dalam item Upah Tukang dianggarkan Rp72 juta dan Upah Pekerja Rp36 juta, ditemukan dugaan penyimpangan. “Informasi dari yang memborong pekerjaan itu, dari total Rp108 juta itu hanya dibayar Rp56 juta. Jadi ada dugaan mark up (penggelembungan) upah tukang dan buruh,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat Ongko Asa, yang mengaku siap dipanggil Polisi atau Jaksa jika diperlukan.



Demikian juga pada Kegiatan Lanjutan Finishing Pembangunan Gedung Walet senilai Rp30 juta, diduga terjadi modus yang sama. Yakni terdapat penggelembungan nilai upah tukang dan buruh. “Dari laporan Rp21.860.000, ternyata tidak ada kegiatannya. Tapi hanya membayar Rp8.140.000 untuk membeli Sarlon, Kabel Listrik SNI, Elbo dan Baskom yang dilaporkan dalam Realisasi APBKam,” bebernya lagi. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here