Hasil Audit Inspektorat KPU RI Belum Terbit

Aktivitas di Sekretariat KPU Kabupaten Makaham Ulu tetap berjalan normal meski dalam proses hukum berkaitan dugaan penyalahgunaan dana hibah dari APBD Kabupaten Mahulu tahun 2015 senilai Rp12 miliar, yang kemudian bertambah sebesar Rp18.797.582.800 pada APBD Perubahan tahun yang sama. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM 

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah menyurati Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Agar instansi internal tersebut melakukan penghitungan kerugian negara atas dana hibah yang diberikan kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu senilai Rp30.797.582.800. Namun, hasil audit yang diminta sejak Maret 2019 lalu itu tidak kunjung ada.
“Kami sudah dua kali kirim surat ke KPU RI, untuk penghitungan kerugian negara. Sampai sekarang belum ada jawaban,” ujar Kepala Kejari Kubar, Wahyu Triantono kepada wartawan pada Selasa, 10 Maret 2020 di ruang kerjanya.



Wahyu yang didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Kubar, Ricki Rionart Panggabean mengatakan, menyadari KPU RI sedang sibuk mempersiapkan agenda politik di Tanah Air. Yakni Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak tahun 2020. “Logika saya kenapa belum ada jawaban karena KPU RI juga sibuk. Syukur saat pilkada selesai, penghitungan juga selesai,” katanya.
Mantan Kepala Kejari Wonosobo ini menjelaskan, sudah setahun ia bertugas sebagai Kajari Kubar. Untuk itu ia juga bertekad menuntaskan perkara-perkara yang ditinggalkan pendahulunya, Syarief Sulaeman Nahdi. Salah satu langkah akan ditempuh adalah dengan menanyakan langsung soal audit yang diminta dalam surat ke Inspektorat KPU RI.
“Pertengahan Maret ini saya perintahkan Kasi Pidsus untuk tanyakan ke sana. Jika ternyata belum, dokumen disana semua bisa kita tarik dan serahkan institusi lain menghitungnya. Bisa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujarnya.
Komitmen Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Wahyu Triantono untuk menuntaskan perkara-perkara yang ditinggalkan seniornya, Syarief Sulaeman Nahdi. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Menurut Ricki Panggabean, hasil audit atau penghitungan kerugian negara yang diminta sudah terlalu lama. Ada kemungkinan Kejari Kubar akan menarik dokumen yang telah diserahkan ke Inspektorat KPU RI sebelumnya. “Kita akan jemput bola, dan kita lihat dulu sejauh mana perkembangannya,” kata mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kapuas Hulu ini.
Diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi dana hibah pada KPU Mahulu sudah masuk tahap Penyidikan sejak 18 Agustus 2018. Artinya, sudah 20 bulan dugaan maling uang negara itu disidik Kejari Kubar. Jika dihitung dari Penyelidikan sejak tahun 2017 lalu, hampir genap tiga tahun. Jaksa telah menyurati Inspektorat KPU RI sejak Maret 2019 untuk meminta audit.
Penyidik Kejari Kubar optimis berhasil mengungkap dana hibah yang bersumber dari dua mata anggaran itu. Yakni dari APBD Kabupaten Mahulu tahun 2015 senilai Rp12 miliar, yang kemudian bertambah sebesar Rp18.797.582.800 pada APBD Perubahan tahun yang sama.
Barang bukti pun sudah dikantongi Jaksa, sebagian besar adalah dokumen yang disita saat melakukan penggeledahan pada Kamis, 13 September 2018 di Kantor KPU Mahulu. Selain diduga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, kejaksaan diminta makin profesional dalam penanganan perkara korupsi.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Rudiansyah, saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kejari Kubar. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Kasus pencurian uang rakyat di Sekretariat KPU Mahulu itu telah membuat belasan orang diperiksa. Bahkan beberapa di antaranya harus bolak-balik memenuhi panggilan Jaksa. Selain Sekretaris KPU Mahulu, Surang, empat Pejabat Kepala Sub Bagian dari kantor yang terletak di Kampung Long Bagun Ilir Kecamatan Long Bagun itu juga telah diperiksa. Yakni Darius Kamuntik, Tanis Tekwan, Natanael Munandar, dan Joni.
Usai penyelenggaraan Pilgub Kaltim 2018, Bendahara KPU Mahulu, Veronika Hubung, yang ‘menghilang’ hampir dua tahun juga telah memenuhi panggilan Jaksa. Ia diperiksa bersamaan dengan Surang di hari yang sama, Selasa 18 September 2018.
Kemudian pada Selasa, 25 September 2018, Ketua KPU Mahulu, Florianus Nyurang memenuhi panggilan Jaksa. Lalu esoknya, Jaksa memanggil Ketua KPU Kaltim Mohammad Taufik dan Divisi Hukum KPU Kaltim Viko Januardhy. Berlanjut pada Kamis, 27 September 2018, Penyidik Kejari Kubar memeriksa tiga Komisioner KPU Kaltim lainnya.



Yakni Syamsul Hadi (Divisi SDM, Sosialisasi, dan Partisipasi Masyarakat), Rudiansyah (Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu) serta Ida Farida (Divisi Keuangan dan Anggaran). Ketiganya diperiksa sebagai saksi sejak jam 10 pagi hingga jam 6 sore.
 
Kamis, 4 Oktober 2018, Jaksa memanggil Saaludin sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Mahulu. Kemudian pada Jumat, 5 Oktober 2018 gantian yang dipanggil adalah Yohanes Jentra, Divisi Hukum KPU Mahulu. Jaksa juga telah memanggil Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Mahulu, Agustinus Lejiu, serta Leonder Awang Ajaat sebagai Divisi Keuangan dan Anggaran KPU Mahulu. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here