Diduga Rugikan Negara Rp1,6 Miliar

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Setelah 3 bulan berstatus penyidikan, dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Witelteram memasuki babak baru. Tadi siang, Kejaksaan Negeri Kutai Barat menetapkan dua tersangka dalam dugaan rasuah yang diduga merugikan negara senilai Rp1,6 miliar itu. Status itu didasari sejumlah bukti yang dikantongi Jaksa Penyidik dan keterangan para saksi yang telah memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Tersangkanya adalah Direktur Utama Perusda Witelteram berinisial T, dan Pejabat Sementara Mahulu (Kabupaten Mahakam Ulu) Tahun 2015 bernisial R,” ungkap Kepala Kejari Kubar, Syarief Sulaiman Nahdi, dalam Konferensi Pers di Aula Kejari Kubar, Rabu 29/8/2018.



Kajari menjelaskan, ditemukan adanya dana senilai Rp1,6 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu dikuatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat dengan nilai yang sama belum dipertanggungjawabkan oleh Direktur Utama Witelteram saat itu.

“Dari keterangan saksi-saksi yang kami panggil, ada indikasi korupsi. Dan kami telah meminta keterangan sejumlah saksi. Tapi untuk tersangka R, diduga terlibat karena menerima suap dari T pada saat R sebagai Pejabat Sementara di Mahulu. Suap itu diberikan T dengan mengharapkan kompensasi sesuatu di Mahulu,” bebernya melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kubar, Indra Rivani.

Menurut Indra Rivani, penyelidikan dugaan penyimpangan dana pada keuangan Witelteram pada tahun anggaran 2015 itu telah dilakukan selama lebih dari 10 bulan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, diketahui ada aliran dana kepada R mencapai Rp1.050.000.000. “Nilai itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik,” ujar pria yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kubar.

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Syarief Sulaiman Nahdi. ARSIP/KABARKUBAR.COM

Penelusuran KabarKubar dari berbagai sumber, dugaan korupsi di Perusda Witelteram telah diselidiki Kejari Kubar sejak Juli 2017 lalu. Salah satu bukti yang ditemukan adalah Surat Konfirmasi Piutang yang dilayangkan kepada Penjabat Bupati Mahulu, MS Ruslan. Surat yang ditandatangani Direktur Utama Perusda Witelteram, Syachran Eric Lenyoq, dilayangkan pada tanggal 7 Juni 2017.

Dengan Nomor: 043d/Witelteram-KEU/VI/2017, surat ini meminta klarifikasi adanya Piutang tertanggal 31 Desember 2016. Atas dasar bukti administrasi keuangan yang menyebut uang dipinjamkan Dirut Perusda Witelteram kala itu, Tinus. Surat itu ditujukan kepada pejabat bersangkutan dengan CQ atau Casu Quo, dua nama pegawai. Salah satunya menjabat Kepala Bidang di Dinas Perhubungan dan Pariwisata Mahulu kala itu.

Menanggapinya, Eric Lenyoq mengaku telah melaksanakan perintah dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Daerah. Bahkan sebelum Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur meminta laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik, ia telah menyiapkannya.



Eric mengakui menjabat Dirut Witelteram sejak terbitnya Surat Keputusan Bupati Kubar Nomor 539/K-435/2017 tentang Pengangkatan Direksi Perusda Witelteram Kabupaten Kutai Barat Periode 2017-2021. Meski SK tertanggal 8 Mei 2017 itu baru diterima 24 Mei 2017, Direksi Witelteram telah melakukan banyak pembenahan internal.

“Saya lebih dulu lakukan audit internal, agar mengetahui kondisi keuangan dan aset saat memulai memimpin Witelteram. Dan juga menyiapkan hal-hal yang diperlukan, termasuk hasil audit Kantor Akuntan Publik. Kami menghargai upaya yang dilakukan aparat hukum (jaksa), dan tidak akan menghalang-halangi penyelidikannya,” katanya belum lama ini. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here