Pembayaran Utang Dinilai Salah Satu Prioritas
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Pada Sidang Paripurna Ke XVIII Masa Sidang Ke II Tahun 2017, Rabu 30/8/2017 tadi siang, Fraksi Gabungan Demokrat Hanura Keadilan Sejahtera juga menyampaikan Pandangan Umumnya. Fraksi beranggotakan 4 Politisi ini menyoroti Gaji PNS dan Honorer, agar dibayarkan tepat pada waktunya.
“Gaji, upah dan honorarium bagi PNS, pegawai tidak tetap dan tenaga kerja kontrak, seyogyanya dibayar selengkapnya dan tepat pada waktunya. Sebab itu adalah ‘harta keramat’ yang diandalkan para PNS, PTT dan TKK untuk menopang kehidupan diri beserta keluarganya,” kata Ketua Fraksi Gabungan, Yansel, membacakan pandangan umum fraksinya.
Fraksi Gabungan mendapat kesempatan terakhir pada Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Penjelasan Pemerintah Tentang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017.
Yansel mengungkapkan, masukan, usul dan saran serta amaran lainnya dari Fraksi Gabungan adalah soal Penataan Prioritas program yang benar-benar darurat. Dalam rangka penyelarasan anggaran, agar sepadan dengan kemampuan keuangan Daerah. Sepanjang atau jika memungkinkan, fraksi berpendapat, penyelesaian hutang kepada pihak ketiga juga merupakan salah satu prioritas kebijakan. Dalam penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2017.
Fraksi Gabungan mengapresiasi Bupati Kubar FX Yapan, yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD 2017, Senin 29/8/2017. Tujuan Perubahan APBD, disadari merupakan perubahan target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah. Juga adalah perubahan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sebagai dasar penyusunan perubahan struktur APBD maupun prioritas program serta plafon anggaran.
“Oleh karenanya, opsi-opsi pilihan dalam rangka perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 perlu kita cermati secara bersama-sama,” kata Yansel, mengungkapkan pandangan fraksi yang beranggotakan Yustinus Agus dari Partai Hanura selaku sekretaris, Ellyson asal Partai Keadilan Sejahtera dan Paul Vius dari Partai Demokrat.
Pemerintah Daerah, lanjut Yansel, sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sehingga Fraksi Gabungan pada prinsipnya mendukung penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Namun, perlu dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar sangat penting dalam rangka penyelarasan anggaran, sepadan dengan keuangan Daerah. Peningkatan semangat dasar, diajak mengangkat konsep untuk mendorong ke arah pencapaian Visi Kutai Barat dengan suatu langkah tepat, pelaksanaan misi berbasis kinerja yang berkarakter.
Pengajuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD, disebut menyiratkan suatu upaya untuk mewujudkan komitmen Pemerintah. Dalam rangka mempercepat proses pembangunan di Kubar, sesuai misi ‘Kutai Barat yang semakin adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta misi pembangunan Kutai Barat tahun 2016-2021’.
Dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka akan tercapai tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “APBD digunakan untuk melaksanakan pembangunan, dengan mengarahkan pada substansi yang akan dituju secara terpadu, lewat suatu perencanaan yang cermat dan rinci,” pungkas Yansel. #Sonny Lee Hutagalung
