Pemkab Kubar Didesak Membangun Jalan di Mahakam Ulu
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Dengung wacana pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu tak seperti dua tahun silam. Bahkan nyaris tenggelam seiring berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Barat, April 2006.
Sebelumnya, salah satu kandidat Bupati Kubar periode 2006-2011, Rama Alexander Asia sebagai petahana, menjadikan pemekaran Mahakam Ulu sebagai penarik simpati. Khususnya pemilih di wilayah hulu Sungai Mahakam, untuk menetapkan kedudukannya di kursi orang nomor satu Kubar.
“Jika saya terpilih, Mahakam Ulu akan segera terbentuk. Agar mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedalaman di hulu Sungai Mahakam,” ujar Rama Asia kala berkampanye di Kecamatan Long Bagun, awal Februari 2006.
Tak berdiam, sejumlah tokoh yang merupakan putra daerah asal tujuh kecamatan yang rencananya akan bergabung ke Mahakam Ulu, membulatkan tekad. Untuk tetap berjuang menggolkan wacana yang telah dinantikan bertahun-tahun ini.
“Kami tetap berjuang, tidak tinggal diam. Sejumlah tokoh yang punya kedudukan di Pemerintah Kabupaten Kubar maupun provinsi tetap komit membentuk Mahakam Ulu,” ujar Lidjo Kaya, Sekretaris Presidium Mahakam Ulu (PMU) usai menghadiri pembahasan pembangunan jalan kawasan perbatasan di gedung DPRD Kubar, baru-baru ini.
Menurut Lidjo Kaya yang juga Ketua LSM Lasan Tuyan, Mahakam Ulu sulit terwujud jika infrastruktur di tujuh kecamatan belum memadai. Sebagai salah satu syarat persetujuan pembentukan kabupaten baru. Tujuh kecamatan itu adalah Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, Laham, Long Iram dan Tering.
“Itu sebabnya kami turut berupaya mendesak pemerintah membangun jalan di sana. Rencana proyek pembangunan jalan menuju perbatasan di Kecamatan Long Apari saja belum jelas,” katanya usai gagalnya pertemuan membahas proyek dimaksud, karena ketidakhadiran pihak Dinas Pekerjaan Umum Kubar.
Lidjo Kaya melanjutkan, Firminus Kunum selaku Ketua Umum PMU, terus berkordinasi dengan anggota PMU dan masyarakat di hulu Mahakam. Firminus saat ini menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kaltim.
Sejumlah pertemuan juga tetap diagendakan untuk membahas langkah selanjutnya dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai. “Pekan ini kami akan bertemu membahas Mahakam Ulu di Samarinda. Pak Firminus Kunum sudah setuju, wacana ini terus berjalan,” tutur pria paruh baya ini.
Ditanya sikap Pemkab Kubar terhadap wacana pemekaran Mahakam Ulu, Lidjo Kaya menjadikan proyek jalan perbatasan sebagai salah satu acuan. Bagi Masyarakat di hulu Sungai Mahakam, transportasi darat menjadi kebutuhan utama.
Karena selama ini masih mengharuskan memakai jalur sungai dengan riam-riam ganas yang telah memakan banyak korban jiwa. Belum termasuk besarnya biaya yang harus dikeluarkan jika menggunakan perahu bermotor.
“Setidaknya proyek pembangunan jalan yang berjarak sekitar 342 kilometer dari Kecamatan Tering hingga Long Apari, didahulukan. Dari Long Bagun ke Long Apari dengan jarak sekitar 180 kilometer. Soalnya di jalur ini yang paling berat dan rawan kecelakaan, baiknya dibangun di kiri mudik,” imbuhnya.
Untuk diketahui, ada banyak tokoh Mahakam Ulu yang duduk sebagai pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Kutai Barat. Mereka adalah:
Pejabat Pemkab Kubar
- Ir Frederik Ellia G MA Asisten II
- Toni Imang SSos MM Kabag Bina Sosial
- Drs Stanislaus Liah MM Kadis Kebudayaan dan Pariwisata
- Drs Yulius Gun MM Kadis Perhubungan
- Drs Valetinus Tingang MM Kadis Tenaga Kerja
Anggota DPRD Kubar
- Drs Y Juan Jenau MBA Wakil Ketua asal PDIP
- Agustinus Ding SE Ketua Komisi A asal PDIP
- HM Zainuddin SE Ketua Komisi B asal Golkar
- Yohanes Brahang Anggota Komisi B asal PDIP
- Moch Japrie Ding Anggota Komisi C asal PDIP
- Ir Yoseph Nyangun Alui Anggota Komisi C asal Demokrat
Hal senada disampaikan HM Batthan, warga di hulu Mahakam sangat membutuhkan jalan darat. Putra asli Kecamatan Long Apari yang terdepak dari pemerintahan ini mengungkapkan, wacana pemekekaran Mahakam Ulu tetap bergulir. Demi percepatan pembangunan di bagian hulu Mahakam.
“Kubar saja yang sulit membangun wilayah perbatasan Kaltim. Malinau dan Nunukan mendapat dana pengelolaan perbatasan, kenapa kita tidak? Padahal Kubar bukan hanya berbatasan Kalteng dan Kalbar, tapi juga Malaysia. Kapan masyarakat di ulu riam sejahtera,” jelas pria yang terdepak dari kursi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kubar. #Sonny Lee Hutagalung
