Hits: 1

Maksimalkan Pelayanan Masyarakat dan Taati Perubahan Regulasi

Rapat Pembahasan Alih Fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar di Ruang Rapat Kordinasi Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Selasa 5/9/2017. LILIS SARI/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Unit Pelayanan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar akan dialihfungsikan dari Non Formal menjadi Informal. Tujuannya, membuka peluang sebesarnya untuk melayani masyarakat di bidang pendidikan. Jika telah disahkan, maka tidak lagi dipimpin pejabat struktural, tapi dijabat fungsional.


“Yang menduduki jabatan Kepala SKB bukan struktural, tapi fungsional biasa yang berlatarbelakang pendidikan,” ujar Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Erik Victory, Selasa 5/9/2017. Hal itu diungkapkannya pada Rapat Pembahasan Draft Tentang Alih Fungsi UPT SKB di ruang Rapat Kordinasi Lantai 3 Kantor Bupati Kutai Barat.
Dijelaskan Erik, kegiatan yang non formal yang bukan sekolah reguler, disiapkan di SKB. Itu sebabnya SKB membawahi semua kegiatan penyuluhan dan sebagainya. Jika sudah berjalan baik, maka rencana atau fungsi SKB akan dilaksanakan. SKB juga induk pelaksanaan kegiatan non formal seperti Paket A, Paket B dan Paket. Termasuk pelatihan keterampilan kecantikan untuk para ibu.
Asisten III Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Aminuddin, memimpin Rapat Pembahasan Alih Fungsi UPT SKB dengan didampingi Kabag Ortal, Erik Victory dan Kepala Bidang P3NF Dinas Pendidikan Kubar. LILIS SARI/KABARKUBAR.COM

Sejak dibentuk periode 2014 dan 2015, lanjut Erik, sempat tidak ada kegiatan dan terkesan terbengkalai. “Pelantikan tahun 2016 akhir, ruangan tidak ada. Jadi mengambil inisiatif ke BKD dan akhirnya meminjam Mess Kantor Camat Barong Tongkok, yang lokasinya di Jalan Cut Nyak Dien, arah tikungan ke Lai di sudut Lapangan Sepakbola Rarakuta,” jelasnya.
“Dengan berubahnya regulasi ini, tentunya kita bisa lebih maksimal dalam pelayanan. Karena UPT ini lebih teknis ke masyarakat, jadi lebih merangkul semua,” imbuh Erik.
Menurut Asisten III Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Aminuddin, alih fungsi SKB merupakan amanat Peraturan Mentri Pendidikan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2016 Tentang Ahli Fungsi di Kutai Barat. Dari 18 UPT, ada 2 UPT sudah dialihkan ke provinsi. Yaitu ke SMK dan SMA yang kini ditangani Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.



Masih ada 14 tersisa yang harus dievaluasi, sesuai dengan perubahan aturan atau perubahan regulasi. Salah satunya dimulai dari UPT SKB menjadi UPT Informal. “Regulasi ini sangat penting, karena mengatur beberapa hal yang tadinya belum diatur. Nantinya di SKB akan tercatat  nomor induk, yang sebelumnya tidak ada. Dengan perubahan regulasi, sekarang menjadi terakreditasi dan terdaftar,” kata Aminuddin.
“Harapan kami, kalau bisa diprioritaskan, karena banyak anak yang putus sekolah menunggu. Kami harus menghimpun, mencari ke kampung-kampung nanti, supaya mereka bisa melanjutkan lagi di Paket,” ungkap Dusaini, Kepala UPT SKB.
Ia mengatakan, Petinggi atau Kepala Kampung akan diminta bantuan mendata warganya. Sehingga saat dibutuhkan, data telah siap. Petinggi juga diharap dapat memberi pengarahan kepada anak putus sekolah di kampungnya. “Kami sudah memasukkan kegiatan di tahun 2018 untuk pelatihan keterampilan. Misalnya menganyam, karena di sini banyak yang penganyam, dan supaya tidak putus, jadi mesti ada pembinaan,” terang Dusiani.
Rapat alih fungsi SKB dihadiri juga Yenni Patrisia (Kasubbag Kelembagaan Dan Analisis Formasi Jabatan), Elwianus (Kabid PPI BKD), Nadisius (Irban II Inspektorat Kubar), Pidesia (Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan), Syahran (Kabid P3NF), Paskalis Dedi (BP3D), Sentot Susanto (Kasat Pol PP), serta Yulia dan Samuel dari SKB.
Penulis: Lilis Sari
Editor: Sonny Lee Hutagalung


Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here