Rancang Perda Untuk Cegah Pendangkalan Anak Sungai Akibat Ilegal Logging
BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Bupati Kutai Barat, Ismael Thomas menyebut wujud mengisi kemerdekaan baginya adalah tekad untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kubar. Sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pemerintahan yang baru dipimpinnya. Pendidikan menjadi yang utama dengan menaikkan anggaran dua kali lipat.
Pendidikan gratis yang dicanangkannya, telah dimulai dengan membebaskan biaya Pendaftaran Siswa Baru (PSB) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Gratis dari jenjang TK sampai SMA, baik sekolah negeri maupun swasta.
Diakui Thomas, anggaran untuk dunia pendidikan telah ditingkatkannya 100 persen dari anggaran semula sebesar Rp30 miliar menjadi Rp60 miliar. Meski belum mampu membuat segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan dapat dibebaskan atau gratis.
“Setidaknya 75 persen sudah membantu pengeluaran yang sedianya dikeluarkan warga untuk biaya sekolah anak-anaknya,” jelasnya di ruang kerja selepas upacara penaikan bendera pada Kamis, 17 Agustus 2006.
Sejak dilantik menjadi orang nomor satu di Kubar pada 19 April lalu untuk periode 2006-2011, Thomas juga mengadakan program peningkatan kualitas bagi jajaran PNS. Antara lain mengadakan kerja sama di bidang pendidikan dengan beberapa perguruan tinggi. Untuk jenjang Strata 1 dan Pasca Sarjana.
Pada bidang yang sama, pemerintah memberikan beasiswa bagi putra dan putri Kubar yang berprestasi. Untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah seperti Samarinda, Balikpapan bahkan ke Pulau Jawa.
Di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, juga menjadi skala prioritas bagi Thomas. Melihat rusaknya hutan di Kubar yang selama lebih 40 tahun tereksploitasi oleh pembalakan hutan. Yang sama sekali tidak menguntungkan daerah pada jaman orde baru.
Pendangkalan anak-anak sungai di Kubar juga adalah imbas dari maraknya ilegal logging yang menurut pemerintah pusat adalah salah satu daerah terbanyak kasusnya. Salah satu wacana dirancang Thomas adalah membuat Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan anak sungai.
Yaitu daerah di sepanjang tepian anak sungai wajib ditanami tanaman keras, dan warga tidak diperbolehkan membuka ladang dalam radius 500 meter dari tepi sungai. Meskipun pemilik tanah itu sendiri. Hal ini untuk menanggulangi masalah pendangkalan sungai. Sebab telah membuat daerah sepanjang pesisir Sungai Mahakam sering terkena banjir di musim hujan.
“Eksploitasi kayu selama 40 tahun lebih telah membuat sungai dangkal. Mesti ada Perda yang mengatur agar menanam tanaman keras sebagai penahan air. Minimal 500 meter dari tepi sungai tidak boleh dibuka ladang. Namun kepemilikan tanah tersebut tetap pada pemilik semula,” jelas Thomas.
Tujuan utama pemerintahan Thomas juga adalah mewujudkan Good Governance atau pemerintahan yang baik. Dengan menjelaskan sanksi hukum yang jelas akibat penyimpangan yang dilakukan seorang pemimpin.
“Pemerintahan yang bersih dan baik akan menjadikan masyarakat semakin mencintai daerahnya. Juga turut mengisi kemerdekaan yang telah dengan susah payah diraih para pejuang kita. Serta cita-cita menjadikan Kutai Barat sejahtera akan semakin mudah diwujudkan,” ujarnya. #Sonny Lee Hutagalung
