Hits: 0

Dituntut 10 Tahun Penjara dan Mengganti Rp4,9 Miliar

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Syarief Sulaeman Nahdi, didampingi Kasi Pidsus Indra Rivani dan Kasi Pidum Andy Bernard Desman Simanjuntak, memperlihatkan uang tunai senilai Rp3,5 miliar yang dikembalikan Terdakwa Profesor Teja kepada Negara, Kamis 19/7/2018. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM 

MELAK – KABARKUBAR.COM
Pekan depan, perkara dugaan korupsi Dana Hibah 3 Yayasan Pendidikan di Kabupaten Kutai Barat akan memasuki sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Samarinda. Kamis 19/7/2018 tadi siang, salah satu dari dua terdakwa, yakni Thomas Susadya Sutedjawidjaya atau Profesor Teja, mengembalikan kerugian negara. Senilai Rp3,5 miliar diserahkan kepada Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat.

Uang yang menjadi bagian dari kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp18.405.000.000 itu, dikembalikan melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Sendawar. Dan akan dikembalikan ke Kas Negara melalui atau CQ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. “Sebelumnya Prof Teja sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp5,8 miliar,” ungkap Kepala Kejari Kubar, Syarief Sulaeman Nahdi, saat Konferensi Pers di Kantor BRI Cabang Sendawar, Ruko 4 & 5 Jalan Ki Hajar Dewantara RT 28, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak.

Diakui Syarief, dari aset yang disita berupa gedung dan tanah serta bangunan, diperkirakan bernilai Rp4 miliar lebih jika dilelang nantinya. Hasil penjualan aset yang seolah-olah akan digunakan sebagai bangunan sekolah itu, juga akan masuk ke Kas Negara. “Jadi kerugian negara yang telah dikembalikan Prof Teja mencapai Rp9,3 miliar,” jelasnya.

Wakil Kepala BRI Cabang Sendawar, Andarson Nopol, dan dua stafnya memasukkan uang tunai senilai Rp3,5 miliar ke dalam sebuah kardus besar. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM 

Ditanya proses sidang terdakwa Prof Teja dan Faturrakhman, Kajari Kubar mengaku telah menyelesaikan sidang tuntutan. Untuk Prof Teja, dituntut dengan ancaman kurungan penjara selama 10 tahun dan denda Rp600 juta, subsidair 6 bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan. Ia juga diwajibkan mengganti kerugian negara senilai Rp4.943.662.200 yang diganti 5 tahun penjara jika tidak melaksanakan.

Sedangkan Faturrakhman, dituntut Jaksa Penuntut Umum selama 9 tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan. Fatur tidak diwajibkan menyerahkan uang pengganti, karena uang yang dikorupsi ada pada Prof Teja. “Sidang vonis akan digelar di Pengadilan Tipikor Kota Samarinda, pada Senin 30 Juli 2018 ini,” kata Syarief yang didampingi dua Kepala Seksi Kejari Kubar. Yakni Kasi Tindak Pidana Khusus, Indra Rivani, dan Kasi Tindak Pidana Umum, Andy Bernard Simanjuntak.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat, khususnya warga Kubar, jika pelayanan kami belum maksimal. Sebab dengan tenaga atau personil kami yang sangat minim, harus menangani wilayah dua kabupaten,” pungkasnya, usai menyerahkan uang tunai yang seluruhnya dalam pecahan Rp100 ribu. Diserahkan kepada Wakil Kepala BRI Cabang Sendawar, Andarson Nopol, dan disaksikan Tirta selaku Staf BRI Cabang Sendawar.

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Syarief Sulaeman Nahdi, didampingi Kasi Pidsus Indra Rivani dan Kasi Pidum Andy Bernard Desman Simanjuntak, memperlihatkan uang tunai senilai Rp3,5 miliar yang akan dimasukkan ke Kas Negara. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM 

Diberitakan sebelumnya, Kejari Kubar menahan 2 tersangka di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Sempaja, Kota Samarinda, Senin 16/10/2017. Keduanya diduga terlibat penyalahgunaan anggaran dana hibah dari APBD Provinsi Kaltim tahun 2013. Dana senilai Rp 18,5 miliar itu diterima Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera, Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda dan Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar. Penyidik menduga terdapat dua bentuk penyimpangan. Yakni, semua yayasan itu dinilai tidak layak menerima bantuan dan realisasi anggaran yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Ketiga yayasan itu dimiliki Thomas Susadia Sutedjowijaya. Ia seorang akademisi bergelar profesor dan pemilik STIENAS Colorado Samarinda. Namun, masing-masing yayasan diketuai oleh orang lain dan berbeda. Salah satunya, atas nama seorang PNS di lingkungan Pemkab Kubar, berinisial AD. Tersangka lainnya, adalah Faturrahman. Ia adalah Kepala Bidang di Disdik Kaltim yang memberi rekomendasi untuk 3 yayasan pendidikan itu.

Dari persidangan, JPU menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair Penuntut Umum. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here