Diwajibkan Pantau Kegiatan Perusahaan dan Bekerjasama Dengan Pemerintah

Ketua Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur, Rustani, menyerahkan jubah yang akan dikenakan kepala adat saat menyidangkan perkara di tengah masyarakat adat. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Ketua Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur, Rustani, mengingatkan jika para kepala adat di bawah naungannya adalah juga bertindak sebagai Hakim Perdata. Untuk itu, ia mengingatkan untuk mengenakan jubah khusus yang telah disiapkan lembaga. Dan jubah itu dikenakan saat menyidangkan perkara saja. Dalam kegiatan atau ritual adat lainnya, jubah itu tidak boleh dipakai.

“Kepala adat itu seperti Hakim Ad Hoc. Harus memakai jubah yang diberikan tadi kalau menyidangkan perkara. Tapi jubah itu tidak boleh dipakai saat acara lainnya,” kata Rustani, saat Pelantikan Pengurus Lembaga Adat Dayak (LAD) Kabupaten Kutai Barat di Luuq Benuaq, Taman Budaya Sendawar, Selasa 12/6/2018.

Rustani yang adalah Putra Kampung Tada Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan lama berkecimpung di Kota Samarinda, menegaskan tugas dan fungsi kepala adat. Selain mengurusi hal-hal yang berkaitan langsung dengan acara adat, seorang kepala adat harus mengenal wilayah dan warganya. Wilayah kerja kepala adat kampung, sama dengan wilayah kerja kepala kampung atau desa. Demikian kepala adat kecamatan dan kabupaten yang wilayah kerjanya sama dengan camat dan bupati. “Bagaimana bisa bekerja kalau tidak tahu wilayahnya,” ujarnya.

Pengurus Lembaga Adat Dayak Kabupaten Kutai Barat periode 2018-2024, dilantik di Luuq Benuaq, Taman Budaya Sendawar, Selasa 12/6/2018. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Ia meminta pengurus LAD menjaga kelestarian hutan, karena tidak hanya menjadi perhatian nasional, tapi juga internasional. Jika ada perusahaan yang berniat beroperasi, Pengurus LAD setempat harus tahu. Namun bukan untuk menolak atau menghentikan. Sebab LAD diposisikan sebagai mitra bagi pemerintah dan perusahaan.

“Tanyakan perizinan dan pengelolaannya. Jangan sampai batas wilayah dalam perizinannya tidak jelas. Pastikan reklamasi berjalan, jangan hanya kelihatan penghijauan dari jalan raya, di dalam gundul,” tegas Rustani yang sehari-hari berprofesi sebagai Pengacara.

Hadir sebagai undangan khusus, Sekretaris Jenderal Dewan Adat Dayak, Martinus mengakui kekayaan alam maupun hutan raya dan budaya suku Dayak. Kekayaan itu tidak dapat dikelola sendiri, untuk itu diperlukan kerja sama pihak lain. Dan bukan hanya untuk Dayak, tapi harus berbagi. “Mari kita tunjukkan kearifan dengan hidup bekerjasama. Kita tidak bisa hidup sendiri, namun adanya saudara kita dari etnis lain sangat membantu,” ungkapnya.

Ritual adat Dayak mengiringi prosesi adat Pelantikan Pengurus LAD Kubar masa bakti 2018-2024. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

“Bagi pengurus yang dilantik, jangan bersaing. Tapi bekerjasama dan saling tolong menolong, seperti budaya Tonau dan Sempekat untuk membantu pemerintah. Mari bangun dan bekerjasama dengan saudara kita dari etnis lain. Jangan ada iri dengki, dan kita harus maju, jangan mundur,” pesan Martinus.

Terpilih sebagai Ketua LAD Kabupaten Kutai Barat, Albinus Ali, mengajak semua lembaga di Kubar untuk memikirkan bersama apa yang akan dibuat bagi daerah. Menurutnya, tidak ada yang lebih tinggi selain adat. Sehingga harus bekerjasama membina masyarakat adat. Sebab LAD Kubar pun bertekad membantu pemerintah dalam banyak hal, khususnya menyangkut adat. “Dari berbagai kampung banyak persoalan, termasuk tapal batas. Juga soal tindakan perusahaan yang semena-mena,” katanya.

Ia meminta dibuat aturan-aturan adat untuk menjadi patokan. Masalah yang besar kita jadikan kecil, dan yang kecil kita hilangkan. Itulah semboyan kita. Menarik rambut dari tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berhamburan,” pesan Albinus Ali.

Para kepala adat menerima Surat Keputusan LAD Kaltim yang diserahkan Sekretaris Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur, Martinus. SONNY LEE HUTAGALUNG/KABARKUBAR.COM

Mewakili Komandan, Perwira Operasional Kodim 0912/KBR Letnan Satu Infanteri Rahman mengatakan, sepakat dengan LAD yang mengakui kekayaan alam milik bersama etnis lainnya.  Namun ia mengimbau agar semua orang tidak terlena. Terlebih keamanan Indonesia yang sedang digoyang lewat isu agama atau SARA. “Kita kecolongan, termasuk soal Gafatar tahun 2015 lalu. Sebelumnya kita cukup aman. Bagaimana bisa aman, karena kita bersatu dan jangan tercerai berai. Bulan ini kita ada Pilkada, saya harap bapak ibu tidak mudah terprovokasi,” harapnya.

Sebagai Pengurus Inti LAD Kubar untuk masa bakti tahun 2018-2024, Albinus Ali dilantik bersama Aliansyah LP SP selaku Sekretaris dan Yoseph sebagai Bendahara. Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan LAD Provinsi Kaltim Nomor: 67/05/SK/LAD-PKT/IV/2018 tertanggal 11 April 2018. Dengan empat orang di posisi Pembina dan lima orang sebagai Penasehat, LAD Kubar memiliki 12 Kepala Bagian. Total ada 83 nama dalam kepengurusan yang dilantik tersebut. Termasuk di dalamnya 10 tokoh adat sub suku.

Hadir dalam pelantikan tadi, Sukwanto selaku Penasehat LAD Kubar. Ketua Bidang Hukum dan HAM LAD Provinsi Kaltim, Yahya Tonang. Sebelum pelantikan, dilakukan prosesi dan ritual adat Dayak. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here