Marak Tambang Emas, Tiong Ohang Bentuk Tim Pemungut Upeti

0
223

Terbitkan Keputusan Bersama 3 Lembaga Kampung

Penambangan emas secara tradisional di Sungai Mahakam menjadi salah satu objek yang menambah pendapatan asli kampung Pemerintah Kampung Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari. REVANDI/KABARKUBAR.COM

LONG APARI – KABARKUBAR.COM

Kegiatan penambangan emas secara tradisional jadi salah satu bidang usaha masyarakat di hulu Sungai Mahakam. Namun ada saja persoalan timbul imbas aktivitas yang mendatangkan tumpukan uang tersebut. Kampung Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari pun menerbitkan aturan untuk itu.

Yakni Keputusan Bersama Petinggi Kampung Tiong Ohang, BPK Kampung Tiong Ohang Dan Lembaga Adat Kampung Tiong Ohang. Disusun setebal 25 halaman dengan 17 pasal dalam 7 bab.

“Ada surat edarannya. Kami akan sosialisasikan pada warga kampung,” ungkap Yohanes Singaq, Penjabat Kepala Kampung atau Petinggi Long Penaneh 3 yang mendapat surat edaran bersama lima petinggi lainnya.

Aturan yang ditetapkan pada 22 Februari 2022 itu ditandatangani Aron Divon selaku Ketua BPK, Tipung Irang sebagai Petinggi dan Baing Puhi yang menjabat Ketua Adat.

Keputusan bernomor: 001/KPTS-BLK/TO-APA/II/2022 itu Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kegiatan Usaha Tambang Tradisional Skala Kecil Dalam Wilayah Hukum Adat Kampung Tiong Ohang.

“Dibentuk Tim Khusus yang disebut sebagai Tim Pemungut Upeti berisi tujuh orang,” kata Penjabat Petinggi Tiong Ohang, Tipung Irang pada Rabu, 23 Maret 2022 di Tiong Ohang.

“Sudah lama ada tim itu, tapi dasarnya hanya PerKam (Peraturan Kampung) dan kurang kuat. Itu pun belum lihat sampai hari ini. Aturan itu juga atas saran dan ide para tokoh, dari Pak Paron Tingang (mantan Petinggi Tiong) juga,” imbuhnya.

Tim Khusus, lanjut Tipung, akan ditugaskan untuk meninjau, memantau dan mengawasi aktivitas penambangan emas. Mereka akan mengumpulkan data serta bukti di lokasi kegiatan usaha tambang rakyat. Baik yang menggunakan mesin skala kecil dan sederhana, juga yang memakai dulang.

“Sekaligus melakukan penagihan atas pungutan upeti adat. Nantinya ada surat tugas dari tiga lembaga dalam satu dokumen tertulis,” katanya.

Pasal 8 mengatur Sistem dan Besaran Nilai Pengenaan Biaya atau Pungutan Upeti Adat. Dibebankan sebagai kewajiban pada pelaku usaha tambang emas.

Sebelumnya lebih dulu ditentukan luas areal lahan kerja atau disebut Areal Garapan. Yang diukur dan ditetapkan petugas pengukuran dari Kampung Tiong Ohang bersama pelaku usaha.

Nilai pungutan upeti adat dihitung berdasarkan akumulasi Nilai Areal Garapan permeterpersegi. Kemudian dikalikan jumlah maksimal Areal Garapan.

Maksimal ukuran dan luas lahan kerja yang diberi peluang untuk dikelola yaitu 20 x 20 meter atau 400 meter persegi. NAG di atas maksimal 400 meter persegi untuk tiap unit kelompok usaha yang menggunakan peralatan mekanis atau mesin. Ada masa waktu berlaku untuk setiap Surat Keterangan Masuk Lokasi.

Penjabat Petinggi Tiong Ohang, Tipung Irang, mengakui para pelaku usaha penambangan emas justru merasa senang dengan diterbitkannya keputusan bersama tiga lembaga. REVANDI/KABARKUBAR.COM

“NAG dikalikan luas lahan adalah Rp8 juta dari Rp20 ribu x 400 meter persegi. Ini untuk unit mesin berkapasitas 4 sampai 10 inci. Termasuk Elbow yang beroperasi di lahan tanah atau daratan,” jelas Tipung.

Jika menambang di air atau sungai memakai mesin skala kecil dan sederhana, berbeda besaran kewajiban. Mesin 4 sampai 10 inci dihitung dengan konversi 50 persen maksimal NAG di darat. Totalnya Rp4 juta persatu kali masa SKML.

Sementara unit mesin sederhana berupa Elbow, hanya 20 persen dari maksimal NAG. “Kalau mau mengelola lahan kurang dari 400 meter persegi, otomatis berkurang nilai pungutan,” katanya.

Menurut Ketua BPK Kampung Tiong Ohang, Aron Divon, pedoman umum itu sebagai petunjuk dan panduan. Sekaligus menjadi rambu-rambu dalam kegiatan usaha menambang emas di wilayah Tiong Ohang.

“Ada perlindungan secara hukum adat dan usaha tambang emas tradisional dapat terkendali dengan baik,” ujarnya.

Ada banyak manfaat terbitnya aturan tersebut. Setidaknya dinamika hubungan sosial di masyarakat terpantau baik saat menambang emas.

Penambang emas individu atau perorangan dengan tanpa mesin, tetap dipungut biaya. Yakni, Rp100 ribu perorang jika mendulang selama lebih dari tiga hari. Pendulang tidak ditentukan luas lahan kerja, tapi ditentukan batas areal garapan dengan pelaku usaha lainnya. “Demi menghindari selisih paham,” terang Divon.

Keputusan tiga lembaga kampung itu juga menuangkan aturan sanksi bagi pelanggar. Antara lain, denda adat senilai Rp5 juta bagi pelaku usaha dengan mesin dan Rp500 ribu kepada pendulang. Ada juga sanksi penutupan sementara.

“Ada juga penutupan total tanpa terkecuali. Jika ada tindak pidana, kami akan limpahkan kepada pihak berwajib, kalau lembaga adat sudah tidak mampu menangani,” pungkasnya.

Dalam Pasal 16 disebutkan, uang hasil pungutan upeti adat serta pengenaan biaya administrasi berkaitan akan jadi pendapatan asli kampung. #Revandi

 

 

 

 

 

Komentar

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here