Biaya Operasional Tinggi Karena Terdakwa Harus ke Tenggarong
MELAK – KABARKUBAR.COM
Mendekati lima tahun umur Kabupaten Kutai Barat sejak dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Timur, menjadi tantangan tersendiri. Tidak hanya bagi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, tapi juga Kejaksaan Negeri Sendawar. Penanganan perkara tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara, masih di kantor yang disewa.
Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, Syamsudin mengatakan, dalam waktu dekat akan memulai pembangunan kantor dengan dana Rp 4,2 miliar. Hal itu telah diusulkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Sebidang tanah seluas 3,6 hektare yang terletak di Kecamatan Barong Tongkok telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubar untuk pembangunan kantor Kejari Sendawar serta Pengadilan Negeri.
Program pembangunan diusulkan terkait upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejari Sendawar terkendala minimnya sarana dan prasarana. Dengan adanya kantor baru, maka pengeluaran rutin selama ini akan dapat berkurang. “Kantor yang ditempati saat ini kan rumah warga yang kita kontrak,” ungkapnya pada Selasa, 22 Agustus 2006 di ruang kerja.
Diakui Syamsudin, operasional Kejari Sendawar sangat tinggi. Salah satu sebabnya, terdapat sejumlah medan berat yang sulit ditempuh melalui jalur darat bahkan melalui jalur sungai sekalipun. Termasuk mengirim para terdakwa untuk diadili ke Pengadilan Negeri di Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. Karena jarak lebih kurang 310 kilometer dari Sendawar.
Hal tersebut menjadi pemikiran khusus bagi Kejari Sendawar. Ditambah lagi biaya bagi Jaksa-jaksa yang menyertai para tersangka yang akan disidangkan. Ia berharap dapat secepatnya membangun kantor dan pengadilan, agar dapat lebih konsentrasi bekerja dan mengurangi biaya-biaya rutin selama ini.
“Karena terkadang harus mengirim terdakwa dengan speedboat untuk memenuhi jadwal sidang yang sudah tentu memakan biaya besar,” ujarnya.
Beberapa warga Kubar yang sedang berkunjung ke Mapolres Kubar, pernah mengungkapkan keluhan mereka. Terkait besarnya biaya yang harus dikeluarkan bila mendampingi anggota keluarga yang akan menjalani sidang ke Tenggarong.
Disamping jarak yang cukup jauh dengan kondisi sebagian jalan masih tanah dan berlubang, cukup melelahkan. Biaya akomodasi selama di Tenggarong pun cukup menyulitkan. “Seandainya ada pengadilan di sini, kami tidak harus keluar biaya besar mendampingi saudara ipar ke pengadilan di Tenggarong. Apalagi mereka yang datang dari hulu mahakam, ke Sendawar ini saja sudah mengeluarkan biaya jutaan rupiah,” kata Freddy Sihotang warga Kampung Tutung, Kecamatan Linggang Bigung.
Mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Sendawar, Sigit Hendradi mengungkapkan, terkadang mengambil langkah kebijakan demi lancarnya tugas yang diemban. Salah satunya dengan cara mengajukan kredit ke bank dan SK PNS pun dikorbankan sebagai jaminannya.
“Kami mencoba mandiri untuk menutupi biaya operasional sementara menunggu dana cair setelah itu SK PNS kami tebus kembali dari Bank,” ungkap Sigit beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, sebanyak 23 pegawai Kejari Sendawar saat ini hanya menempati dua unit rumah berukuran 6 x 12 meter. Disewa dari warga sekitar dengan ruangan dan halaman yang sempit. Terlihat semakin sesak dengan ratusan meter kubik kayu sitaan yang masih menumpuk dan sebuah mobil truk yang sedang dalam proses.
Sebagian dari kayu sebagai barang bukti kasus illegal logging tersebut terpaksa dititipkan di halaman Mapolsek Melak. Sebagian tertumpuk di tepi Sungai Mahakam depan kantor Dinas Kehutanan Kubar. #Sonny Lee Hutagalung
