Hits: 0

Lokasi di Jalan PU, Harga dan Volume Dinilai Tidak Wajar

Laporan Corporate Social Responsibility PT Anekareksa International yang terdapat keterangan penggunaan alat berat digunakan untuk proyek jalan di Kampung Betung Kecamatan Siluq Ngurai. ISTIMEWA/KABARKUBAR.COM

BARONG TONGKOK – KABARKUBAR.COM
Warga Kampung Betung Kecamatan Siluq Ngurai mencermati sebuah proyek yang dibiayai Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017. Pelaksanaan proyek bernama Pembangunan Peningkatan Jalan Kampung senilai Rp582.543.000 itu dianggap ada kejanggalan. Sehingga sebanyak 16 warga menandatangani laporan dugaan penyimpangan itu ke Kepolisian Resor Kutai Barat.

Dalam laporan pengaduan ke Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal tertanggal 20 Maret 2018 itu, disertakan sejumlah dokumen pendukung. Antara lain, salinan Realisasi Laporan Pelaksaan Proyek Tahap I, foto-foto di lokasi proyek dan Laporan Corporate Social Responsibility PT Anekareksa International. “Waktu itu kami sudah diterima Kanit Tipikor (Inspektur Dua Sainal Arifin),” ujar Bobi Martinus, salah seorang pelapor, Rabu 2/5/2018 di salah satu warung makan kawasan Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok.

Pria muda ini menjelaskan, adanya dugaan penyelewengan dana oleh pengelola Dana Desa membuat masyarakat merasa dirugikan. Sehingga meminta kepada polisi untuk menindaklanjuti dan memroses laporan tersebut secepatnya. Sebab menurut perhitungan mereka, ada setidaknya Rp171.125.000 yang diduga tidak benar pertanggungjawabannya. Yakni pada penyewaan tiga jenis alat berat yang disebutkan, termasuk mobilisasinya.

“Ada bukti dari PT Anekareksa International, jika alat berat itu tidak dibayar. Tapi adalah bantuan dalam program CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Jadi sudah terjadi penyelewengan ratusan juta rupiah,” timpal rekannya yang juga ikut jadi pelapor.

Hal lain diduga tidak benar adalah volume pasir dan batu atau sirtu. Sebab dalam laporan realisasi disebutkan ada 917 meter kubik sirtu yang telah digunakan. Harga satuannya Rp500 ribu permeter kubik, dengan nilai total Rp458.500.000. Menurut warga pelapor, ketebalan sirtu yang standarnya antara 20-25 centimeter, namun di lapangan hanya 4 centimeter.

“Harga sirtu tidak masuk akal, biasanya Rp300 ribu satu ret isi 4 meter kubik. Jika 917 meter kubik dibagi 4 kubik satu ret, ada 229 truk. Tapi kami dapat informasi hanya 86 ret, dan anehnya tidak ada pengawasan dari BPK (Badan Perwakilan Kampung),” jelas seorang warga lain yang berprofesi sebagai kontraktor.

Ia mengatakan, proyek jalan kampung tersebut mestinya berada di pemukiman atau luar pemukiman dalam areal kampung. Tapi proyek yang dimaksud dilaksanakan di Jalan Poros Muhur-Lendian Lian Nayuq yang melewati Kampung Bentas, Betung, Kiak, Tendiq dan Penawang. Lebih lagi, jalan itu sudah pernah dikerjakan melalui APBD Kubar tahun anggaran 2006 dan juga di tahun 2007.

“Sudah melapor, dan kita tidak mau disebut intervensi hukum. Tinggal penyidik membawa ahlinya, agar diukur ketebalannya, dan tahu berapa kubik yang dihampar. Pihak perusahaan pun siap hadir jika dipanggil penyidik,” tegas pria ini.

“Presiden dan menteri dalam negeri jelas mengatakan menitip dana desa bukan untuk kades atau lurah, tapi buat masyarakat. Mengapa kami protes, karena ini proyek untuk kami sebagai konsumen. Kami yang akan menggunakannnya, jadi kami yang rugi,” ujar Bobby lagi.

Ia menambahkan, Kementerian Desa memiliki program unggulan, yakni Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Semestinya dana yang masuk ke desa atau kampung digunakan semaksimal mungkin. “Kami iri dengan kampung lain, contohnya Muara Kelawit yang bikin gedung walet. Jadi ada pemasukan untuk kampung,” pungkasnya.

Dikonfirmasi melalui telepon, Ketua BPK Kampung Betung, Yostina mengaku tidak bisa berbuat banyak. Meski punya wewenang mengawasi pembangunan di kampung, ia seakan tidak berguna. Waktu rapat membahas proyek tersebut ia ikut,  tapi saat pelaksanaan tidak pernah digubris. “Namanya saja saya pengawas, tapi tidak pernah tahu urusan (proyek dilaporkan) itu. Nah saya bagaimana mau mengawasi, karena tidak pegang RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyeknya,” katanya.

 

Terpisah, Kepala Satreskrim Polres Kubar, AKP Rido Doly Kristian Sigalingging, belum bisa memastikan telah menerima laporan tersebut. Jika ada laporan tersebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti. Dan lebih dulu berkordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat. “Kami cek dulu ya, soalnya saya tidak ingat apakah telah menerima laporan itu. Saya sedang di Balikpapan ini. Jika benar, ada waktu 60 hari untuk mengembalikan dana yang diselewengkan,” ujarnya melalui telepon genggam.

Diungkapkan Yunanto selaku penasehat hukum, ia mendampingi Bobby dan rekannya saat melapor ke Polres Kubar. “Dua kali saya mendampingi ke Polres Kubar. Pertama saat melapor resmi, dan seminggu kemudian untuk menanyakan sejauh mana perkembangan kasus itu,” tukasnya.

Dihubungi di 082352338xxx, telepon seluler Petinggi Betung Dius belum bisa tersambung. Sebab sinyal telepon seluler hanya ada beberapa titik di Kampung Betung. Informasi didapat KabarKubar, Anggaran Kampung Betung di tahun 2017 mencapai Rp1.015.219.000. Yang terbagi dua sumber, yakni Dana Desa senilai Rp780.243.000 dan Alokasi Dana Kampung sebesar Rp239.976.000. Sedangkan Dana Desa dialokasikan dalam dua proyek pembangunan, yakni Sarana Air Bersih Rp197.700 dan Pembangunan Jalan Kampung Rp582.543.000. #Sonny Lee Hutagalung

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here