Hits: 19

Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Memilih dan Dipilih

Sosialisasi Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 pada Senin, 28 Juni 2021, diikuti perwakilan masyarakat dari delapan kampung di Kecamatan Muara Lawa. ANDRY ANHAR/KABARKUBAR.COM

MUARA LAWA – KABARKUBAR.COM
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyampaikan pentingnya pemahaman terkait hak-hak penyandang disabilitas. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi.

“Hak-hak penyandang disabilitas belum terpenuhi. Untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diperlukan landasan hukum,” ujarnya di BPU Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat pada Senin, 28 Juni 2021.

Ekti Imanuel yang juga Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kutai Barat, menyebut aturan hukum telah ada. Yakni Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

“Sebenarnya ada beberapa perda (peraturan daerah) yang kami bawa. Tapi ini sangat penting. Banyak masyarakat tidak memahami proses disabilitas. Ini tanggung jawab pemerintah dan ada anggarannya,” katanya dalam kegiatan yang dihadiri Camat Muara Lawa, Suhaimi, dan Kepala Kampung Muara Lawa, Lukman.

Sebagai narasumber, Rudi Hartono dari Dinas Sosial Kubar, menyinggung Pasal 9 dan Pasal 10 dalam perda dimaksud. Yakni tentang hak disabilitas dalam pendidikan. Bahwa pendidikan inklusif diselenggarakan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah wajib memperhatikan komposisi atau kuota tertentu bagi penyandang disabilitas pada jumlah penerimaan peserta belajar. Dengan mempertimbangkan daya dukung sekolah. “Penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas, wajib memberikan akomodasi yang layak bagi kepentingan proses belajar mengajar,” ujarnya.

Ekti Imanuel menyerahkan bantuan kursi roda secara simbolis kepada Camat Muara Lawa, Suhaimi, untuk diserahkan kepada warga yang membutuhkan. ANDRY ANHAR/KABARKUBAR.COM

Rudi yang menjabat Pelaksana Harian Kasi Rehabilitasi Sosial Dan Penyandang Disabilitas menambahkan, hak penyandang disabilitas dalam pekerjaan juga diatur. Seperti disebutkan dalam Pasal 13,14, dan 15 yang mewajibkan pemerintah daerah menjamin soal pekerjaan.

Termasuk proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. “Pasal 13, pemerintah daerah wajib memperkerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah pegawai atau pekerja di OPD dan Badan Usaha Milik Daerah,” katanya.

Diatur pula untuk perusahaan swasta, wajib memperkerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan di lembaga pelatihan kerja pemerintah daerah dan atau swasta untuk membekali dan meningkatkan kompetensi. “Pasal 49 mengatur hak penyandang disabilitas dalam politik. Baik memilih maupun dipilih,” tegasnya.

Telantarkan Anak Cacat, Penjara 5 Tahun dan Denda Rp500 Juta Menanti

“Kami harap ada pelayanan untuk kaum disabilitas atau fasilitas untuk pendataan. Mungkin kantor atau pos-pos khusus, dan mungkin bisa dibantu oleh dana desa,” kata Peria, warga Kampung Lotaq, dalam sesi dialog.

Menjawabnya, Rudi Hartono mengakui pelayanan saat ini masih dari kabupaten. Nantinya diharap setiap kampung atau kecamatan ada operator khusus untuk pendataan disabilitas. Juga bisa langsung terdata ke sistem di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat.

Ia mengatakan, tahun ini akan didirikan panti disabilitas oleh provinsi. Tapi itu opsi terakhir, dan dikembalikan lagi ke keluarga untuk keputusannya. Apakah harus dan keluarga tidak keberatan untuk masuk ke panti atau tetap dirawat di rumah saja.

“Karena dalam kasus ini, hanya jika saudara kita yang penyandang disabilitas harus dalam pengawasan dan memang harus masuk panti,” katanya merespon seorang warga Kampung Lambing yang menanyakan apakah sudah ada penampungan atau tempat rehabilitasi para penyandang disabilitas.

Camat Muara Lawa, Suhaimi, mengaku ini kali pertama sosialisasi perda diadakan di Muara Lawa. Ia berharap warga memahami apa saja hak penyandang disabilitas. Ia berterimakasih kepada Ekti Imanuel, dan menjadi harapan untuk membantu dalam pelayanan bagi warga penyandang disabilitas.

“Harapan kita, hak disabilitas bisa didapat. Harapan kita sesuai visi bupati, hari esok lebih baik daripada hari ini,” ujarnya, seraya meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran pandemi Covid-19. #Andry Anhar

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here